Ibu Kota Baru

HMI Cabang Kukar Ingatkan Warga tak Menjual Lahan ke Spekulan, Berkaca Warga di Jakarta

HMI Cabang Kukar mengingatkan warga agar tak menjual lahan kepada spekulan.

Editor: Samir Paturusi
TribunKaltim.Co/Budi Susilo
IBU KOTA BARU - Rencana pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur berdampak pada geliat bisnis properti di Kota Balikpapan Kalimantan Timur. Lokasi Kota Balikpapan dekat dengan kawasan Ibu Kota Negara Indonesia di Penajam Paser Utara, Kaltim. Foto Borneo Bay City Balikpapan 14 Desember 2019 siang. 

Istri Walikota Balikpapan Merasa Heran Dikaitkan Pilkada, Dipasangkan dengan Kandidat dari PKS Ini

CGV Cinemas Plaza Balikpapan Gelar Special Movie Screening The Snow Queen, Undang Orang Tua dan Anak

Mahasiswa Balikpapan Hadirkan Perumus RUU KUHP, Ajak Diskusi Pasal Kontroversial, Ini Keseruannya

"Bantuan Keuangan provinsi selama ini, Balikpapan itu nomor 7.

Padahal Balikpapan sendiri, kota kedua setelah Samarinda yang sangat memegang peranan penting," jelas Rizal Effendi.

Rizal Effendi merasa ada yang kurang proporsional saat ini terkait dengan bantuan anggaran Keuangan untuk Kota Balikpapan.

Walikota dua periode ini mengimbuhkan Balikpapan merupakan bagian dari kota penting yaitu sebagai kota penyangga dari Ibu Kota Negara baru.

"Balikpapan ini kota penyangga dan akan jadi gerbang nantinya.

Nah sehingga, kita akan perbaiki sistem pengajuannya, kita akan revisi dan perbaiki agar mendapat bantuan Keuangan yang sesuai," pungkas Rizal Effendi mengakhiri keterangannya.

DPRD Provinsi Kaltim Minta Walikota Balikpapan Rizal Effendi Gunakan Anggaran Secara Efektif

Diberitakan sebelumnya, Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur lakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan anggaran mengenai bantuan Keuangan Provinsi Kaltim tahun 2019, Kamis (7/11/19).

Kali ini monitoring difokuskan di Kantor Walikota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Balikpapan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, Hasanudin Masud mengatakan dari hasil monitoring hari ini pihaknya meminta agar bantuan Keuangan dapat efektif diselesaikan untuk digunakan sebaik-baiknya.

"Secara garis besar serapan anggaran itu sudah sesuai tapi memang ada beberapa bagian bangunan yang

belum selesai, nah kita datang untuk monitoring itu," ujar Hasanudin, Kamis (7/11/19).

Hasanudin menambahkan dalam pertemuan tersebut pihaknya juga membahas mengenai pemberian dana perubahan di tahun 2020 sampai 2021.

"Untuk keperluan apa saja ada di daftar, tapi yang jelas kita mau fokus ke jembatan yang akan dibangun.

Kita coba mudah-mudahan saja ada bantuan kesana biar cepat itu," tuturnya.

Diketahui tahun 2019, pemerintah Kota Balikpapan sendiri mendapat bantuan anggaran Keuangan dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp 104 Miliar.

Namun saat ini, bantuan anggaran yang baru digunakan oleh pemerintah kota Balikpapan masih berkisar 60 sampai 80 persen saja.

Dikesempatan yang sama, Walikota Balikpapan Rizal Effendi mengatakan pemkot akan menyelesaikan penyerapan anggaran di akhir tahun.

"Penyerapan anggaran memang belum sepenuhnya digunakan, namun sebagian memang kita perkirakan nanti di akhir tahun bisa selesai 100 persen," pungkas Rizal Effendi. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved