Ibu Kota Baru
HMI Cabang Kukar Ingatkan Warga tak Menjual Lahan ke Spekulan, Berkaca Warga di Jakarta
HMI Cabang Kukar mengingatkan warga agar tak menjual lahan kepada spekulan.
Bantuan Keuangan dari Pemprov Kaltim masih kurang proporsional.
Sebelumnya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi terima kunjungan monitoring dan evaluasi mengenai serapan anggaran bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur, di kantor Walikota Balikpapan, Kamis (7/11/19).
Dalam kesempatannya, Walikota Balikpapan Rizal Effendi menyampaikan kepada Komisi III DPRD Provinsi Kaltim mengenai beberapa usulan untuk tahun 2020.
BACA JUGA
Masih Baru Dilantik, Prabowo & 2 Menteri Ini Sudah Dapat Peringatan Moeldoko, Tak Segan Meski Senior
Bela Anies Baswedan Soal Anggaran, Ketua TGUPP Ini Diserang Ima Mahdiah dan William Aditya Sarana
Kabar Buruk untuk Bobotoh, Persib Bandung Bakal Tanpa Pemain Penting saat Big Match Lawan Arema FC
Sudah Janji Bakal Pamit, Persib Bandung Batal Ditinggal Manajer Umuh Muchtar, Ini Sebabnya
"Kami menyampaikan juga beberapa usulan untuk diperjuangkan di tahun 2020.
Ada beberapa kegiatan penting, termasuk infrastruktur jalan, ITK, dan beberapa hal," ujar Rizal Effendi, Kamis (7/11/19).
Ia menyebutkan dalam pertemuan tersebut DPRD Provinsi Kaltim juga telah sepakat untuk memberikan dukungan.
Sementara itu, Rizal Effendi juga mengharapkan bantuan Keuangan dari pemerintah provinsi untuk tahun 2020, mendapatkan angka yang lebih besar dari tahun ini.
Diketahui di tahun 2019, Pemerintah Kota Balikpapan sendiri mendapat bantuan anggaran Keuangan dari pemerintah provinsi sebesar Rp 104 Miliar.
Namun ternyata, Balikpapan menduduki urutan tiga terbawah dari 10 Kabupaten/Kota menyangkut besaran angka bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi Kalimantan Timur.

BACA JUGA