2 Staf Terseret Kasus OTT KPK, Sekjend PDIP Hasto jadi Sulit Ditemui, Sikap Megawati Jelas dan Tegas

Pasca terseret OTT KPK terhadap 2 staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi sulit ditemui wartawan.

Editor: Doan Pardede
KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri memberi sambutan saat acara deklarasi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jakarta, Rabu (14/5/2014). (KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO) 

TRIBUNKALTIM.CO - Pasca terseret Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap 2 staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Sekjend PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjadi sulit ditemui wartawan.

Terakhir kabarnya Hasto terserang diare, sehingga tak hadir di Kantor DPP PDI Perjuangan.

Hanya terkait kader PDI Perjuangan yang tertangkap OTT KPK, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri tak akan melindungi melainkan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Politisi PDI Perjuangan Aria Bima menegaskan partainya akan terbuka dalam penegakan hukum.

• Nama Firli Bahuri Ketua KPK Disebut di Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim, Kata Eks Kapolda Sumsel

• Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango Heran Soal Kritik ICW, Enggan Satu Forum dengan ICW

• Terduga Pelaku Penyerangan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Dianggap Pasang Badan, Ini Alasannya

• Anggota Jadi Pelaku Penyerang Novel Baswedan KPK, Polri Dalami Potensi Keterlibatan Jenderal Polisi

Hal itu disampaikannya merespons kabar terseretnya kader PDIP dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

"Soal pemberantasan korupsi Bu Mega sudah jelas, tegas. Oknum itu. Kalau oknum ya siapapun lah. Saya belum tahu soalnya," katanya ditemui di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Aria memastikan munculnya kasus ini tak akan mengganggu jalannya Rakernas dan Ulang Tahun PDIP ke-47.

Rakernas dan Ulang Tahun PDIP akan digelar pada 10 hingga 12 Januari 2020, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

"Ini rakernas soal urusan partai yang besar. Ini kaitan dengan visi misi, program partai ke depan," ujarnya.

Kini Tertutup

Tidak seperti biasanya, kondisi Kantor DPP PDIP, Kamis (9/1/2020) siang di Jalan Diponegoro terlihat tertutup. Tidak sembarangan orang dapat masuk.

Lalu lintas di Jalan Diponegoro terlihat normal. Kemacetan yang terjadi beberapa saat hanya dikarenakan lampu lalu lintas yang menuju Salemba maupun sebaliknya.

Belum lama, sejumlah petugas kepolisian terpantau masuk kedalam kantor DPP PDIP tersebut.

• Dua Polisi dan Keluarganya yang Serang Novel Baswedan KPK Dalam Bahaya, LPSK Minta Polri Melindungi

• Pengganti Febri Diansyah, Ketua KPK Firli Bahuri Tunjuk Dua Juru Bicara Anyar, Ipi Maryati-Ali Fikri

Belum diketahui katena hal apa kedatangnya sejumlah petugas tersebut. Wartawan masih menunggu keterangan yang diberikan DPP PDIP di depan kantornya.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari DPP PDIP terkait OTT KPK terhadap orang berinisial D dan S. Keduanya diketahui sebagai dua staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitannya di akun Twitter menyinggung kedua orang tersebut ikut terseret operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam cuitannya.

Sebelumnya, KPK menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020).

Dalam rangkaian OTT tersebut selain Wahyu, KPK juga menangkap 3 orang lainnya yang berinisial HM, termaksud D dan S yang merupakan staf Hasto Kristianto.

Kata Djarot

Sementara itu, ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah bahwa kantor DPP PDIP disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya beredar informasi bahwa kantor PDIP disegel terkait dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret Caleg PDIP dan dua staf Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Belum," kata Djarot di Kemayoran, Jakarta, Kamis, (9/1/2020).

• Daftar Harta Kekayaan Dirut Baru PLN, Zulkifli Zaini dari Laporan KPK 6 Tahun Lalu Capai Rp 100 M

• Dafar Harta Kekayaan Dewan Pengawas KPK, Harjono Rp 13,8 Miliar, Artidjo Alkostar Rp 181,9 Juta

Djarot mengaku belum mendengar informasi mengenai terseretnya caleg PDIP dan dua staf Sekjen PDIP dalam dugaan suap tersebut.

Yang pasti menurutnya PDIP mendukung langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

"Kita tidak akan mengintervensi siapapun yang bersalah harus di hukum, sebagai suatu pembelajaran kita semua termasuk bagi KPU. Supaya kita mendapatkan sosok komisioner yang baik," katanya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa delapan orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik juga masih melakukan penyelidikan terhadap kedelapan orang tersebut.

"Saat ini sudah ada 8 orang yang diperiksa. Tim lidik (penyelidik) masih bekerja," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/1/2020).

Ali juga mengatakan, belum bisa mengungkap identitas orang-orang yang masih dalam pemeriksaan tersebut.

Tidak seperti biasanya, kondisi Kantor DPP PDIP, Kamis (9/1/2020) siang di Jalan Diponegoro terlihat tertutup. Tidak sembarangan orang dapat masuk.
Tidak seperti biasanya, kondisi Kantor DPP PDIP, Kamis (9/1/2020) siang di Jalan Diponegoro terlihat tertutup. Tidak sembarangan orang dapat masuk. (TRIBUNNEWS/LARASATI DYAH UTAMI)

Ia juga menyebut, tim penyelidik KPK masih bergerak di lapangan untuk melakukan penggeledahan terkait penangkapan Wahyu.

Adapun hasil penyelidikan akan dipaparkan dalam konferensi pers pada siang ini di Gedung Merah Putih KPK.

"Siang nanti KPK akan menentukan sikap status terhadap para terperiksa," jelas Ali.

Diberitakan, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2020) kemarin.

Penangkapan Wahyu diduga terkait transaksi suap yang melibatkan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan

• KPU Tarakan Mulai Buka Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan 15 Januari, Catat Ini Persyaratannya

• Sasar Pemilih Pemula di Sekolah, Mulai 14 Januari, Komisioner KPU Balikpapan Jadi Inspektur Upacara

• Komisioner KPU Tarakan Kalimantan Utara Temui Kapolres Bahas Keamanan Pilkada 2020

• Ingin Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020, Upaya Ini yang Akan Dilakukan KPU Balikpapan

(*)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved