Di Mata Najwa, Fadli Zon Blak-blakan Sebut Prabowo Tak Berani Hadapi China di Natuna, Ini Alasannya
Pernyataan Prabowo dinilai tidak berapi-api seperti saat dulu dirinya masih berkampanye sebagai Calon Presiden dalam kontestasi Pilpres 2019.
Prabowo Yakin Masalah di Natuna Bisa Selesai Baik-baik
Masuknya kapal nelayan asal China secara ilegal ke perairan Natuna berkibat tegangnya hubungan negeri tirai bambu tersebut dengan Indonesia.
Tak berhenti di situ, belum lama terjadi kapal penjaga pantai atau coast guard milik China juga masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) China.
Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube tvOneNews, Sabtu (4/1/2020), insiden tersebut menuai banyak kontroversi dan reaksi dari berbagai pihak, salah satunya berasal dari Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meyakini permasalahan kapal asal China yang masuk ke perairan Natuna secara ilegal dapat diselesaikan dengan damai (YouTube tvOneNews)
Prabowo meyakini melalui negosiasi dan perundingan dengan China, mereka dapat menemukan suatu solusi yang baik.
"Kita tentunya, kita masing-masing punya sikap, kita harus mencari suatu solusi yang baik di ujungnya saya kira kita bisa dapat solusi yang baik," ujarnya.
Tidak nampak keinginan dari Prabowo untuk menyelesaikan masalah perairan Natuna dengan cara kekerasan.
Prabowo berdalih posisi China yang saat ini merupakan negara sahabat Indonesia adalah alasan dirinya yakin permasalahan masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai ke perairan Natuna dapat diselesaikan secara baik-baik.
"Saya kira kita harus selesaikan dengan baik, bagaimanapun China adalah negara sahabat," tambahnya.
Sebelumnya diberitakan pernyataan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi soal pelanggaran yang telah dilakukan oleh China.
Retno mengatakan bahwa masuknya kapal nelayan dan penjaga pantai secara ilegal ke wilayah ZEE perairan Natuna merupakan sebuah bentuk pelanggaran dari hukum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau biasa dikenal dengan nama UNCLOS 1982.
Ia menuntut China untuk mematuhi UNCLOS 1982, karena China adalah negara yang turut menyetujui berlakunya UNCLOS 1982.
• Kabar Prabowo Dipaksa Teken Pembelian Pesawat Tempur China Beredar, Begini Penjelasan Jubir Kemenhan
• China Bangun Bioskop Yinlong dan Putar Film Perdana di Pulau Sengketa di Laut China Selatan
• Presiden Duterte Batal Kibarkan Bendera Filipina di Laut China Selatan, Ini Alasannya
• Sengketa Laut China Selatan, Rakyat Tiongkok Hancurkan iPhone serta Memboikot Mangga Filipina
(TribunWow.com/Anung Malik)