Soal Kabar Kantor Pusat Partai Megawati Disegel Terkait OTT KPK, Ketua DPP PDIP Djarot Angkat Bicara

TRIBUNKALTIM.CO - Tidak seperti biasanya, kondisi Kantor DPP PDIP, Kamis (9/1/2020) siang di Jalan Diponegoro terlihat tertutup.

Tidak sembarangan orang dapat masuk.

Lalu lintas di Jalan Diponegoro terlihat normal.

Kemacetan yang terjadi beberapa saat hanya dikarenakan lampu lalu lintas yang menuju Salemba maupun sebaliknya.

• Nama Firli Bahuri Ketua KPK Disebut di Sidang Dugaan Suap Bupati Muara Enim, Kata Eks Kapolda Sumsel

• Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango Heran Soal Kritik ICW, Enggan Satu Forum dengan ICW

• Terduga Pelaku Penyerangan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan Dianggap Pasang Badan, Ini Alasannya

• Anggota Jadi Pelaku Penyerang Novel Baswedan KPK, Polri Dalami Potensi Keterlibatan Jenderal Polisi

Belum lama, sejumlah petugas kepolisian terpantau masuk kedalam kantor DPP PDIP tersebut.

Belum diketahui katena hal apa kedatangnya sejumlah petugas tersebut.

Wartawan masih menunggu keterangan yang diberikan DPP PDIP di depan kantornya.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut dari DPP PDIP terkait OTT KPK terhadap orang berinisial D dan S.

Keduanya diketahui sebagai dua staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Politisi Partai Demokrat Andi Arief dalam cuitannya di akun Twitter menyinggung kedua orang tersebut ikut terseret operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam cuitannya.

Sebelumnya, KPK menangkap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, Rabu (8/1/2020).

Dalam rangkaian OTT tersebut selain Wahyu, KPK juga menangkap 3 orang lainnya yang berinisial HM, termaksud D dan S yang merupakan staf Hasto Kristianto.

• Dua Polisi dan Keluarganya yang Serang Novel Baswedan KPK Dalam Bahaya, LPSK Minta Polri Melindungi

• Pengganti Febri Diansyah, Ketua KPK Firli Bahuri Tunjuk Dua Juru Bicara Anyar, Ipi Maryati-Ali Fikri

Djarot beri bantahan

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat membantah bahwa kantor DPP PDIP disegel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya beredar informasi bahwa kantor PDIP disegel terkait dugaan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menyeret Caleg PDIP dan dua staf Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Belum," kata Djarot di Kemayoran, Jakarta, Kamis, (9/1/2020).

Djarot mengaku belum mendengar informasi mengenai terseretnya caleg PDIP dan dua staf Sekjen PDIP dalam dugaan suap tersebut.

Yang pasti menurutnya PDIP mendukung langkah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

"Kita tidak akan mengintervensi siapapun yang bersalah harus di hukum, sebagai suatu pembelajaran kita semua termasuk bagi KPU. Supaya kita mendapatkan sosok komisioner yang baik," katanya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih memeriksa delapan orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik juga masih melakukan penyelidikan terhadap kedelapan orang tersebut.

"Saat ini sudah ada 8 orang yang diperiksa. Tim lidik (penyelidik) masih bekerja," kata Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (9/1/2020).

Ali juga mengatakan, belum bisa mengungkap identitas orang-orang yang masih dalam pemeriksaan tersebut.

• Daftar Harta Kekayaan Dirut Baru PLN, Zulkifli Zaini dari Laporan KPK 6 Tahun Lalu Capai Rp 100 M

• Dafar Harta Kekayaan Dewan Pengawas KPK, Harjono Rp 13,8 Miliar, Artidjo Alkostar Rp 181,9 Juta

Ia juga menyebut, tim penyelidik KPK masih bergerak di lapangan untuk melakukan penggeledahan terkait penangkapan Wahyu.

Adapun hasil penyelidikan akan dipaparkan dalam konferensi pers pada siang ini di Gedung Merah Putih KPK.

"Siang nanti KPK akan menentukan sikap status terhadap para terperiksa," jelas Ali.

Diberitakan, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan, Rabu (8/1/2020) kemarin.

Penangkapan Wahyu diduga terkait transaksi suap yang melibatkan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan

KPK tangkap komisoner KPU

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) melakukan operasi tangkap tangan ( OTT ) terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Wahyu Setiawan Rabu (8/1/2020).

"Iya tadi siang KPK ada giat OTT kepada yang diduga seorang komisioner KPU berinisial WS," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu petang.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli mengatakan, KPK menangkap pemberi dan penerima suap dalam OTT tersebut.

"Pemberi dan penerima suap kita tangkap. Komisioner KPU atas nama WS," ujar Firli.

Soal OTT KPK, Istana: KPK Masih Kuat

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menilai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Sidoarjo menunjukkan bahwa lembaga antirasuah tersebut masih kuat dalam memberantas korupsi.

"Ini menunjukkan KPK masih mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Sehingga tidak perlu lagi kecurigaan diperdebatkan mengenai hal itu," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Pramono menilai, kecurigaan bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 akan melemahkan KPK tidak terbukti.

Ia menegaskan, sejak awal pemerintah ingin KPK yang kuat sehingga korupsi di Indonesia bisa berkurang.

"Sehingga spekulasi orang bahwa pemerintah akan intervensi KPK enggak mungkin. Karena bagaimanapun pemberantasan korupsi jadi lebih baik kalau KPK-nya juga kuat. Dan yang diuntungkan juga siapa, pemerintah dalam hal ini," kata dia.

Pramono pun memastikan bahwa Peraturan Presiden tentang KPK yang saat ini tengah disusun akan tetap menguatkan lembaga tersebut.

Pemerintah juga mengajak Komisioner KPK terlibat dalam penyusunan Perpres ini.

"Jadi tidak ada pembahasan yang tidak melibatkan KPK. Karena bagaimanapun yang diatur KPK. Dan pengaturan KPK tidak boleh bertentangan dengan UU yang mengatur tentang KPK. Sehingga harus linier terhadap hal itu," ujarnya.

KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam OTT di Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (7/1/2020).

OTT ini merupakan yang pertama dilakukan KPK di bawah komando Firli Bahuri selaku Ketua KPK periode 2019-2023.

Selain itu, operasi tangkap tangan ini juga merupakan yang pertama sejak UU Nomor 19 Tahun 2019 berlaku pada 17 Oktober 2019.

• KPU Tarakan Mulai Buka Perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan 15 Januari, Catat Ini Persyaratannya

• Sasar Pemilih Pemula di Sekolah, Mulai 14 Januari, Komisioner KPU Balikpapan Jadi Inspektur Upacara

• Komisioner KPU Tarakan Kalimantan Utara Temui Kapolres Bahas Keamanan Pilkada 2020

• Ingin Tingkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pilkada 2020, Upaya Ini yang Akan Dilakukan KPU Balikpapan

(*)