HUT Ke 63 Kaltim

ESDM tak Tahu Data Batu Bara Keluar, Terkendala 2 Hal Ini, Tambang Bukan Solusi Kalimantan Timur

Gubernur Kalimantan Timur ( Kaltim ) Isran Noor soal lemahnya pendataan Sumber Daya Alam ( SDA ) Kaltim saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna.

ESDM tak Tahu Data Batu Bara Keluar, Terkendala 2 Hal Ini, Tambang Bukan Solusi Kalimantan Timur
TRIBUN KALTIM / CHRISTOPER D
TAMBANG ILEGAL - Aktivitas galian tambang batu bara diduga ilegal terjadi di Jalan Banggeris, RT 5 dan RT 22, Kelurahan Air Putij dan Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Rabu (19/6/2019). 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Penekanan Gubernur Kalimantan Timur ( Kaltim ) Isran Noor soal lemahnya pendataan Sumber Daya Alam ( SDA ) Kaltim saat memberikan sambutan pada Rapat Paripurna HUT ke-63 Kaltim di Gedung DPRD Provinsi Kaltim, kemarin diakui oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral ( ESDM ).

Kurangnya kewenangan Pemprov Kaltim dalam melakukan pengawasan.

Menjadi celah para pengusaha tambang batu bara mengakali daerah penghasil SDA terbesar di Indonesia ini.

Sehingga, hasil batu bara dari Kaltim tidak tercatat dengan benar.

Hal inilah yang menjadi perhatian Gubernur Isran Noor.

Kepala Dinas ESDM Kaltim Wahyu Widhi Heranata mengakui kelemahan pendataan SDA di Kaltim, terutama hasil tambang batu bara.

Baca Juga:

Pasca Batu Bara Tumpah di Perairan Muara Berau, Begini Tanggapan Kapolres Kukar

Video Viral Tongkang Jebol, Batu Bara Tumpah ke Laut di Muara Berau Kukar, Polisi Mulai Telusuri

Bupati Sebut Berau Sedang Galau, Berkali-kali Dipukul Harga Batu Bara, Pemkab Seriusi Pariwisata

Kapal Tongkang Bersenggolan di Perairan Teluk Balikpapan Ratusan Ton Batu Bara Nyaris Tumpah ke Laut

Menurut Wahyu, kurangnya kewenangan pengawasan ditambah minimnya personel pengawasan membuat ESDM Kaltim kesulitan memperbaiki persoalan tersebut.

"Kewenangan kita itu hanya saat mau pengapalan saja. Tapi, kalau sudah berlayar bukan lagi kewenangan kita dalam mengawasi," ujarnya kepada Tribun, Kamis (9/1) di GOR Sempaja, Samarinda.

"Kalau sudah berlayar, bukan lagi kewenangan kita. Tapi, itu kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Jadi, saya mengakui memang kalau pengawasan kita itu masih sangat lewah. Seperti, yang disampaikan Pak Gubernur, kemarin," lanjutnya.

Halaman
1234
Editor: Budi Susilo
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved