KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Irmanputra Sidin Singgung PDIP di Masa Lalu, Selalu Bela Hak Rakyat

TRIBUNKALTIM.CO - Terkait kasus Harun Masiku, KPK gagal menggeledah kantor PDIP, Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin menyinggung PDI Perjuangan di masa lalu yang selalu bela hak rakyat

Setelah KPK gagal menggeledah kantor PDI Perjuangan, Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin menyebutkan mengenai awal berdirinya PDIP yang selalu memperjuangkan rakyat.

Bahkan di akhir penjelasannya Irman Putrasidin mengutip kisah Rasulullah yang tertulis dalam HR Muslim.

Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin dalam penjelasannya menyebut pemimpin yang mempersulit rakyatnya layak mendapat laknat dari Tuhan.

Mulanya, Irmanputra Sidin menyinggung awal berdirinya PDIP.

Dulu, PDIP disebutnya hanyalah partai biasa, tak sebesar sekarang.

• Profil Harun Masiku Sosok Dibalik Suap Komisioner KPU, Pernah jadi Timses Demokrat Sebelum ke PDIP

• KPK Gagal Geledah Kantor PDIP, Ferdinand Hutahaen : Saya Tertawa Sambil Nangis

• Haris Azhar Temukan Kejanggalan Penggeledahan DPP PDIP oleh KPK, Sikap Firli Bahuri Ini Disesalkan

• KPK Buru Hasto Kristiyanto PDIP ke PTIK, Sosok Ini Sesalkan Sikap Polisi, Sindir Kapolri Idham Aziz

"Saya pertama mengenal partai politik itu tahun 1996 peristiwa 23 Juli," ucap Irmanputra.

"Ketika itu PDI Perjuangan bukan partai besar seperti sekarang."

Irmanputra menjelaskan, PDIP dulu selalu memperjuangkan hak rakyat.

Bahkan, kala itu PDIP berani melawan penguasa.

"Tapi partai ini memperjuangkan haknya untuk melawan, memperjuangkan haknya dan berani melawan kekuasaan," ujar Irmanputra.

Kala itu, Irmanputra berharap PDIP akan terus ada dan memperjuangkan hak rakyat.

• Menohok! Abraham Samad Buka Suara Terkait Kantor PDIP Pimpinan Megawati tak Kunjung Digeledah KPK

• Soal Penggeledahan DPP PDIP, Abraham Samad Sebut KPK buat Sejarah Baru, Izin Dewas Dinilai Janggal

"Pada ketika itu 20 tahun lalu saya berpikir partai seperti ini partai yang harus hidup terus," kata dia.

"Dia harus bisa melawan kesewenang-wenangan."

Ia melanjutkan, tak ada harapan bagi rakyat bisa percaya jika partai politik tak bisa melawan kesewenang-wenangan penguasa.

"Kalau dia sendiri tidak bisa melawan kesewenang-wenangan kekuasaan, maka kita juga rakyat bagaimana bisa percaya pada institusi partai politik," ujar dia.

"Kalau dia yang tidak melaksanakan begitu."

Lebih lanjut, Irmanputra pun mengimbau pemerintah untuk tak mempersulit pemenuhan hak rakyat.

"Pada prinsipnya saya mau bilang begini, ke depan, ruang-ruang gelap ketika negara mau melakukan pemenuhan hak warga negara jangan dipersulit," ucapnya.

"Karena ketika dia dipersulit maka di situlah kemudian potensi korupsi itu terjadi."

"Siapapun akan tergoda untuk itu."

Lantas, Irmanputra mengutip sebuah kisah yang tercantum dalam HR Muslim.

Saya menutup, saya mengingat HR Muslim," kata Irmanputra.

"Aisyah pernah bercerita, dia pernah mendengar Rasulullah berdoa."

"'Barang siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan umatku dan kemudian dia mempersulit pemenuhan haknya maka persulitlah juga hidupnya'," sambungnya.

Ia pun kembali melanjutkan penjelasannya.

Irmanputra menyinggung doa Rasulullah soal pemimpin yang mempermudah pemenuhan hak rakyat.

• Akademisi Universitas Mulawarman Nilai Upaya Mencegah Proses Penyidikan KPK Melanggar Hukum

• Kini DPO KPK, Harun Masiku Penyuap Komisioner KPU di Mata Sekjen PDIP Hasto: Dia Sosok yang Bersih

"Dan barangsiapa mempermudah, pemimpin yang mempermudah pemenuhan hak-hak umatku maka permudahlah hidupnya," kata dia.

Irmanputra juga menyinggung doa Rasulullah tentang pemimpin yang mempersulit rakyat.

"Dalam riwayat lain berbunyi seperti ini bahwa 'Barang siapa yang menjadi pemimpin dalam pemerintahan umatku dan dia mempersulit umatku maka Bahlatullahi, laknat Allah'," sambungnya.

Asal-usul Harun Masiku

Sebelumnya, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz menyoroti soal latar belakang Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.

Diketahui, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka atas kasus suap pergantian antar waku ( PAW ) DPR RI terpilih 2019-2020.

Harun Masiku yang kini masih buron itu diduga memberikan sejumlah uang pada Komisoner KPU Wahyu Setiawan, untuk bisa menduduki kursi DPR.

Terkait hal itu, Donal Fariz pun mempertanyakan apa kelebihan Harun Masiku hingga partai sebesar PDIP turut memperjuangkan kemenangannya.

Mulanya, Donal Fariz menyinggung langkah PDIP mengirimkan surat kepada KPU terkait PAW Harun Masiku.

"Tapi apa yang dilakukan oleh partai kan mencoba untuk mencari celah hukum agar kemudian bisa melantik Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih," ucap Donal Fariz.

Ia pun mengaku heran.

Sebab, Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengaku tak mengenal sosok Harun Masiku.

"Saya semalam dengan Bang Masinton dalam sebuah acara, kenapa yang bersangkutan begitu getol ingin diperjuangkan oleh partai politik untuk diganti dengan mengorbankan orang yang punya 40 ribu suara?," kata Donal.

"Bang Masinton ternyata juga tidak kenal bahkan dengan si Harun Masiku ini."

Lebih lanjut, Donal Fariz menganggap kasus ini ajaib.

• KPK Batal Segel Ruang Hasto Kristiyanto, Begini Faktanya

• INI Sosok Harun Masiku, Politisi PDIP yang Diminta KPK Menyerahkan Diri, Terkait OTT Wahyu Setiawan

• Soal Kabar Kantor Pusat Partai Megawati Disegel Terkait OTT KPK, Ketua DPP PDIP Djarot Angkat Bicara

• 2 Staf Terseret Kasus OTT KPK, Sekjend PDIP Hasto jadi Sulit Ditemui, Sikap Megawati Jelas dan Tegas

Sebab, Harun Masiku hanyalah kader PDIP yang tak memiliki posisi penting dalam partai.

Namun, Harun Masiku begitu getol diperjuangkan partai berlambang kepala banteng itu.

"Bagi saya ini ajaib, aneh, ajaib tiba-tiba orang yang kemudian dari mana asal usulnya kita tidak ketahui tiba-tiba partai berkirim surat," kata Donal Fariz.

Lebih lanjut, Donal Fariz menyinggung pernyataan pimpinan KPK, Lili Pantauli Siregar.

Ia menyoroti soal upaya juditial review (JR) yang diajukan petinggi partai politik demi kemenangan Harun Masiku.

"Kalau pernyatan pers, pimpinan KPK kemarin, Bu Lili menyatakan upaya JR itu didorong oleh petinggi partai politik," ujarnya.

"Tapi pimpinan KPK tidak menyebutkan siapa petinggi partai politik yang dimaksud di internal PDIP yang diminta untuk melakukan juditial review itu."

Donal Fariz menambahkan, PDIP bahkan sudah dua kali berkirim surat ke KPU.

"Dua kali berkirim surat dan dalam pleno komisi pemilihan umum menyatakan menolak keinginan PDIP untuk melakukan pergantian antar waktu," ucap Donal Fariz.

"Yang saya baca ada intensi partai yang kuat kaena tidak mungkin PAW hanya didasari oleh keinginan Harun Masiku saja."

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Di ILC, Irmanputra Sidin Bahas PDIP di Masa Lalu, Sebut Doa untuk Pemimpin yang Persulit Rakyat, https://wow.tribunnews.com/2020/01/15/di-ilc-irmanputra-sidin-bahas-pdip-di-masa-lalu-sebut-doa-untuk-pemimpin-yang-persulit-rakyat?page=all.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Lailatun Niqmah