Ketua PDPI Sebut 2 Warga Depok Positif Corona juga Kabar Baik Indonesia, Terbukti Mampu Mendeteksi

Di sisi lain, Ketua PDPI Jakarta, Erlina Burhan buka suara soal 2 WNI asal Depok, Jawa Barat, yang positif terjangkit virus Corona.

Editor: Doan Pardede
Capture YouTube Najwa Shihab/Kompas.com
WARGA POSITIF CORONA - Tetangga Pasien 01 dan 02 Virus Corona, yakni Anis Hidayah mengkritik Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad terkait kasus Covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia. 

TRIBUNKALTIM.CO - Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PHPI) sebut 2 Warga Depok Positif Corona juga Kabar Baik untuk Indonesia, Terbukti Mampu Mendeteksi

Tetangga Pasien 01 dan 02 virus Corona, yakni Anis Hidayah mengkritik wali kota Depok Mohammad Idris Abdul Somad terkait kasus covid-19 yang sudah masuk ke Indonesia

Hal itu diungkapkan Anis Hidayah saat menjadi narasumber di acara Mata Najwa Trans 7 pada Rabu (5/3/2002).

Anis Hidayah menyayangkan Mohammad Idris Abdul Somad yang disebut ikut menyebarkan nama dan alamat pasien.

• Kini Ada di 44 Negara, Cara Sebenarnya virus Corona Menyebar Terkuak, WHO: Jangan Ada Merasa Bebas

• RESMI WHO Umumkan Status Darurat Internasional virus Corona, Lampaui Wabah SARS di China 2002-2003

• Batal Lawan Inter Milan di Liga Italia Pekan Ini, Juventus Karantina Pemainnya Akibat virus Corona

• Inilah 6 Kota di Indonesia Disebut Masuk Zona Kuning Penyebaran virus Corona, Kemenkes: Tidak Benar

"Nama, alamat persis itu disampaikan oleh wali kota yang seharusnya mesti apa yang harus dilakukan pertama, siapa sih yang menyebar luaskan data pasien," kata Anis.

Padahal data pasien itu seharusnya dilindungi seperti halnya di negara lain.

"Setahu kami data pasien di berbagai negara itu dilindungi, diproteksi bahkan nick name saja tidak ada."

"Bahwa ada pasien satu, dua, tiga misalnya tetapi ini begitu diumumkan oleh presiden semua datanya viral bahkan wali kota menyebut nama dan alamatnya," katanya.

Sehingga, Anis meminta agar ada tindakan lebih tegas terkait penyebaran data pasien.

Menurutnya, seharusnya pemerintah daerah mendahulukan atau berdasar dari informasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak terjadi simpang siur.

"Ini kan menurut saya perlu ada tindakan yang tegas oleh presiden atau dalam hal ini Pak Moeldoko sebagai kepala KSP ya semua harus didulukan biar masyarakat ini tidak bingung, masyarakat tidak dirugikan," ungkapnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved