Omnibus Law Anti Demokrasi

"ARE omnibus bills anti-democratic? No doubt about it". Demikian kalimat pembuka Lorne Gunter dalam tulisannya di surat kabar harian Toronto Sun yang

Omnibus Law Anti Demokrasi
IST
Omnibus Law Anti Demokrasi 

"ARE omnibus bills anti-democratic? No doubt about it". Demikian kalimat pembuka Lorne Gunter dalam tulisannya di surat kabar harian Toronto Sun yang berjudul "Omnibus bills in Hill history".

Salah satu alasan tudingan anti demokrasi menurut Gunter, dikarenakan omnibus bills yang cenderung dibuat dan dibahas secara sembunyi-sembunyi tanpa debat atau pertanggungjawaban . Omnibus bills atau "omnibus law", adalah istilah yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Meski bukan hal baru, namun istilah omnibus law masih cukup asing ditelinga publik Indonesia. Dari sudut pandang Pemerintah, kata omnibus law pertama kali diucapkan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 silam.

Kala itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa, konsep omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang selama ini cenderung berbelit dan panjang .
Sejak saat itu, kata omnibus law ini menjadi sangat populer. Diperdebatkan dalam ruang-ruang diskusi ilmiah dan populer, hingga menuai respon penolakan dimana-mana.

Usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang belakangan nomenklaturnya diubah menjadi RUU Cipta Kerja, terang saja mengundang polemik diberbagai kalangan.

Pertanyaan krusialnya adalah, penolakan itu ditujukan kepada konsep omnibus law, atau terhadap substansi yang diatur dalam rancangan tersebut?

Benarkah omnibus law tidak layak diadopsi sebagai sebuah metode dalam pembentukan regulasi, karena dianggap anti demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab untuk memberikan perspektif berbeda dari yang selama ini ditelan mentah oleh mayoritas masyarakat.

Pilihan Pendekatan

Omnibus law berasal dari kata "omnibus", yang dalam bahasa latin berarti, "untuk segalanya" atau dalam kamus bahasa Inggris berarti "menyediakan banyak hal sekaligus" .

Omnibus law pada prinsipnya bukanlah sebuah kebijakan yang secara langsung (direct policy) dibuat oleh Negara, tetapi merupakan pilihan pendekatan (approach) atau metode (methode) yang digunakan dalam pembentukan regulasi.

Halaman
1234
Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved