Omnibus Law Anti Demokrasi

"ARE omnibus bills anti-democratic? No doubt about it". Demikian kalimat pembuka Lorne Gunter dalam tulisannya di surat kabar harian Toronto Sun yang

Editor: Tohir
IST
Omnibus Law Anti Demokrasi 

"ARE omnibus bills anti-democratic? No doubt about it". Demikian kalimat pembuka Lorne Gunter dalam tulisannya di surat kabar harian Toronto Sun yang berjudul "Omnibus bills in Hill history".

Salah satu alasan tudingan anti demokrasi menurut Gunter, dikarenakan omnibus bills yang cenderung dibuat dan dibahas secara sembunyi-sembunyi tanpa debat atau pertanggungjawaban . Omnibus bills atau "omnibus law", adalah istilah yang belakangan ini ramai diperbincangkan.

Meski bukan hal baru, namun istilah omnibus law masih cukup asing ditelinga publik Indonesia. Dari sudut pandang Pemerintah, kata omnibus law pertama kali diucapkan oleh Presiden Jokowi pada saat pelantikan tanggal 20 Oktober 2019 silam.

Kala itu, Presiden Jokowi menegaskan bahwa, konsep omnibus law akan menyederhanakan kendala regulasi yang selama ini cenderung berbelit dan panjang .
Sejak saat itu, kata omnibus law ini menjadi sangat populer. Diperdebatkan dalam ruang-ruang diskusi ilmiah dan populer, hingga menuai respon penolakan dimana-mana.

Usulan Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja, yang belakangan nomenklaturnya diubah menjadi RUU Cipta Kerja, terang saja mengundang polemik diberbagai kalangan.

Pertanyaan krusialnya adalah, penolakan itu ditujukan kepada konsep omnibus law, atau terhadap substansi yang diatur dalam rancangan tersebut?

Benarkah omnibus law tidak layak diadopsi sebagai sebuah metode dalam pembentukan regulasi, karena dianggap anti demokrasi? Pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab untuk memberikan perspektif berbeda dari yang selama ini ditelan mentah oleh mayoritas masyarakat.

Pilihan Pendekatan

Omnibus law berasal dari kata "omnibus", yang dalam bahasa latin berarti, "untuk segalanya" atau dalam kamus bahasa Inggris berarti "menyediakan banyak hal sekaligus" .

Omnibus law pada prinsipnya bukanlah sebuah kebijakan yang secara langsung (direct policy) dibuat oleh Negara, tetapi merupakan pilihan pendekatan (approach) atau metode (methode) yang digunakan dalam pembentukan regulasi.

Pilihan penggunaan metode omnibus law ini, akan memangkas waktu penyusunan regulasi, yang biasanya memerlukan proses yang cukup panjang. Seperti kata pepatah, "sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui".

Demikianlah kira-kira semangat yang dibawa oleh konsep omnibus law ini. Jadi wajar saja ketika banyak kalangan yang menyebut omnibus law ini sebagai proyek "sapu jagat".

Dalam prakteknya, omnibus law sendiri bukanlah hal yang baru. Dalam artikelnya yang berjudul "Omnibus Bills in Theory and Practice", Louis Massicotte menyebut bahwa, di

Amerika Serikat, omnibus law atau yang mereka sebut sebagai "omnibus bill", dalam prakteknya sudah dikenal sejak 1888, saat peristiwa penggabungan dua perjanjian kereta api yang terpisah.

Halaman
123
Tags
Opini
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved