Omnibus Law Anti Demokrasi

Referensi:

1. Lorne Gunther, "Omnibus bills in Hill History", The Toronto Sun, 18 Juni 2012, website : https://torontosun.com/2012/06/18/omnibus-bills-in-hill-history/wcm/5b85232b-b8b4-4c9b-b5b7-9480b9821292. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020. Pukul 08.40 Wita.2. Ibid.
3. Sumber : https://internasional.kompas.com/read/2019/12/16/16101891/pidato-jokowi-soal-omnibus-law-ramai-apa-itu-dan-negara-mana-saja-yang?page=all. Diakses pada tanggal 12 Februari 2020, Pukul 11.10 Wita.
4. Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_bill. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020, Pukul 09.12 Wita.
5. Sumber : https://www.dictionary.com/browse/omnibus?s=t, juga dapat dilihat di : https://www.merriam-webster.com/dictionary/omnibus. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020, Pukul 08.11 Wita.
6. Louis Massicotte."Omnibus Bills in Theory and Practice". Canadian Parliamentary Review, Volume 36 Number 1, 2013. Page 13-17. Dapat diakses di : https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4237935. Dan di downlad melalui link berikut ini : http://www.revparl.ca/36/1/36n1_13e_Massicotte.pdf.
7. Ibid.
8. Lorne Gunther (2012). Op.cit.
9. Baca lebih lengkap Pasal 409 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
10. Lorne Gunther (2012). Op.cit.
11. Ibid.
12. Sumber : https://en.wikipedia.org/wiki/Omnibus_bill. Diakses pada tanggal 11 Februari 2020, Pukul 09.16 Wita.
13. Jeremy Bentham. (2010). Teori Perundang-Undangan : Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdatan dan Hukum Pidana. Bandung : Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia. Hal. 25.

Oleh: Herdiansyah Hamzah
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda