Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Pemerintah Daerah tak Bisa Sembarangan Putuskan Lockdown

TRIBUNKALTIM.CO - Mendagri Tito Karnavian ingatkan Pemerintah daerah tak bisa sembarangan putuskan lockdown

Wabah virus Corona yang menyebar di Indonesia beberapa hari kebelakang membuat wacana lockdown suatu wilayah menguat .

Kebijakan lockdown dianggap bisa menghambat penyebaran virus Corona 

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan soal kebijakan pembatasan wilayah atau lebih dikenal dengan lockdown.

Tito Karnavian mengingatkan kebijakan itu harus diputuskan melalui persetujuan pemerintah pusat.

Menurut Tito Karnavian penetapan lockdown sebuah wilayah merujuk pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

• Dampak Corona Meluas, Kemenpan-RB Izinkan PNS Bekerja dari Rumah, SE Dijadwalkan Terbit Senin (16/3)

• PDIP: Ada Pihak Sengaja Membesar-besarkan Corona, Penyakit yang Renggut 139 Nyawa di NTT Tak Disorot

• Update Info CPNS: Pelaksanaan SKB Berpeluang Ditunda Karena Penyebaran Corona Meluas, Hasil SKD?

• Laga Persib vs PSS Sleman Saat Corona Meluas Buat Ridwan Kamil Khawatir, Ini Kata Pelatih dan Kapten

"Menjadi urusan absolut pemerintah yang merupakan pemerintah pusat dalam hal ini presiden," kata Tito.

Jika kepala daerah ingin memberlakukan kebijakan lockdown karena wabah virus Corona yang semakin meluas, harus dikonsultasikan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona, yakni Letjen TNI Doni Monardo.

"Dalam hal ini pak presiden menyampaikan untuk karantina kewilayahan, kepala kepala daerah untuk konsultasi dengan pemerintah pusat, dan yang ditunjuk oleh beliau adalah kepala gugus tugas percepatan (Doni Munardo)," ujarnya.

Lebih lanjut, Tito menjelaskan ada 7 aspek yang terlebih dahulu harus diperhatikan pemerintah sebelum memutuskan melakukan lockdown wilayah dalam aturan tersebut.

Antara lain, kata Tito, pertimbangan efektivitas, pertimbangan tingkat epidemi, pertimbangan ekonomi, sosial dan budaya hingga pertimbangan keamanan.

"Ini untuk pembatasan wilayah yang kadang kita sebut dengan istilah lockdown itu dalam UU itu ada 7 yang harus dipertimbangkan," jelas Tito.

Khusus sektor perekonomian, Tito mengingatkan pemerintah pusat memiliki kewenangan mengatur moneter dan fiskal sebagaimana diatur Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Presiden Jokowi sendiri sebelumnya menegaskan kewenangan mengeluarkan kebijakan lockdown berada di tangan pemerintahan pusat. Dan tidak bisa pemerintah daerah mengeluarkan keputusan sendiri.

"Kebijakan lockdown di tingkat nasional maupun daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil Pemda," ujar Jokowi di Istana Bogor, Senin (16/3/2020).

Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor saat dimintai tangapan terkait kebijakan Local Lockdown yang dikeluarkan Pemprov Kaltim tidak banyak komentar.

"Sudahkan kemarin dijelaskan pak Sabani dan pak Wagub," ujarnya.

Ditanyakan soal pernyataan Presiden Joko Widodo soal kebijakan local lockdown yang semestinya merupakan kewenangan pemerintah pusat, Isran mengatakan hal itu tidak masalah.

Menurut Isran Noor kebijakan local lockdown hanya untuk wilayah Kaltim.

"Kalau Presiden itu maksudnya state (negara), kalau ini kan di daerah daerah," ujarnya sembari berlalu.

"Enda, nda usah dekat dekat ah, kalian ini bawa Corona," ucapnya lagi kepada wartawan sembari bercanda.

Isran Noor menegaskan, sudah ada edaran terkait kebijakan local lockdown telah ditandatangani. "Edaran sudah kutandatangani. Ya udah jangan dekat dekat," lanjutnya sembari masuk ke kendaraan dinasnya.

• Pelamar CPNS yang Absen SKB Karena Corona Dinyatakan Gugur, Begini Nasib Formasi Bila Tak Ada Lolos

• NEWS VIDEO Cegah Penyebaran virus Corona, Polda Kaltara Bersihkan Dermaga Kayan II Tanjung Selor

Anies Baswedan diskusi dengan Tito Karnavian

Masin-masing pimpinan kepala daerah punya cara tersendiri guna menekan laju penyebaran covid-19.

Seperti yang ditunjukkan Walikota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Di Surabaya, Tri Rismaharini turun tangan langsung dalam mengantisipasi Virus Corona melalui penyemprotan disinfektan hingga menyediakan hand sanitizer di ruang publik.

Sedangkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian guna membahas langkah apa yang perlu diambil guna menyelamatkan ibu kota dari ancaman Virus Corona.

Diketahui Anies Baswedan bersama Tito Karnavian menggelar pertemuan tertutup di Balai Kota DKI Jakarta, pada Selasa (17/3/2020).

Hal tersebut dibahas untuk menekan penyebaran Virus Corona, terutama di wilayah Jakarta.

"Pak Gubernur menyampaikan langkah tentang pembatasan dalam rangka membendung penularan (Covid-19)," ucap Tito, dalam jumpa persnya, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020), melansir Kompas.com.

Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantinaan Kesehatan, terdapat empat jenis pembatasan atau biasa disebut karantina.

Keempat hal tersebut, yakni karantina rumah, karantina Rumah Sakit, karantina wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal.

Meski demikian, kata Tito Karnavian, untuk menerapkan pembatasan wilayah ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan.

Mulai dari aspek efektivitas, tingkat epidemi, pertimbangan sosial, ekonomi, hingga keamanan.

"Di sini saya sampaikan ke pak Gubernur tentang karantina wilayah ini, karena menyangkut aspek ekonomi, maka selain UU nomor 6 Tahun 2018, untuk pembatasan wilayah, karantina wilayah, itu adalah menjadi kewenangan pusat," kata dia.

Tito Karnavian menjelaskan, keputusan pembatasan wilayah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, dalam hal ini presiden.

Mantan Kapolri ini menyampaikan bahwa untuk pembatasan wilayah, Kepala daerah harus mengkonsultasikan ke Pemerintah Pusat melalui Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19, Doni Monardo.

"Bapak presiden sudah menyampaikan untuk karantina kewilayahan, pembatasan kewilayahan, kepala-kepala daerah untuk mengkonsultasikan dengan pemerintah pusat dan yang telah ditunjuk oleh beliau adalah Kepala Gugus Tugas Percepatan," tambah dia.

• Pasien DBD Meninggal di Depannya, Bupati Belu Sebut Lebih Berbahaya dari Corona, Ini yang Dilakukan

• Budi Karya Sumadi Positif Corona, Presiden Jokowi Tunjuk Luhut Sebagai Menteri Perhubungan Sementara

Risma tolak lockdown, turun langsung ke lapangan

Cara Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengantisipasi Virus Corona di Kota Pahlawan mendapat sorotan.

Pasalnya Tri Rismaharini tak cuma menyampaikan instruksi tapi juga turun tangan hingga ke jalan.

Bahkan Risma terlihat turun tangan menyemprotkan disinfektan di beberapa titik kota Surabaya.

Di tengah ancaman Virus Corona, Risma juga sudah menegaskan tak ingin Surabaya lockdown.

Pasalnya kebijakan lockdown bakal mengganggu stabilitas ekonomi di kota Surabaya..

Tri Rismaharini mengatakan tak akan melakukan 'lockdown' di Surabaya.

Sebab, menurut Risma banyak pertimbangan yang dipikirkan pihaknya.

"Enggak tadi saya sampaikan bahwa lockdown gak akan," kata Risma saat ditemui usai melakukan rapat koordinasi pencegahan Virus Corona bersama stakeholder di Surabaya, Senin (16/3/2020) mengutip TribunJatim.

Risma mengungkapkan, ketika lockdown diterapkan, maka risikonya bakal banyak kerugian, seperti perekonomian warga yang akan terganggu.

Pasalnya, kata Risma tidak semua warga Surabaya memiliki penghasilan bulanan tetap.

"Ekonomi bisa kolaps, itu jauh lebih berat, karena tidak semua orang pendapatannya bulanan, ada yang harian," ungkap Risma.

Sehingga, Risma mengaku memang butuh pencegahan yang dilakukan berbagai pihak dengan dimulai dari lini dan sektor masing-masing.

Hal itu pula yang membuat dirinya mengumpulkan berbagai stakeholder di Surabaya untuk membahas protokol pencegahan Virus Corona di Surabaya.

Sebab, kata Risma, memang butuh pencegahan dari berbagai pihak di Surabaya.

"Diharapkan pencegahannya bisa lebih efektif," ujar Risma.

Sementara itu, Pemkot Surabaya juga memproduksi hand sanitizer untuk dibagikan ke tempat-tempat umum yang membutuhkan.

Sejak cairan hand sanitizer mulai langka di pasaran, Pemkot Surabaya melakukan produksi sendiri untuk dibagikan secara gratis di Surabaya. 
Namun bukan untuk dibagikan kepada perorangan.

"Ini kita penuhi bukan yang pribadi, jadi yang bukan pribadi kita penuhi," kata Risma.

Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakkukan penyemprotan disinfektan di berbagai titik terus dilakukan Pemkot Surabaya.

Bahkan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turun secara langsung melakukan penyemprotan, Selasa (17/3/2020).

Risma yang mengenakan masker dan kaos tangan itu, tak hanya memantau jajarannya saat menyemprot cairan disinfektan di Jalan Kedungdoro Surabaya.

Ia pun tak segan memegang selang dan mengarahkan cairan itu untuk membersihkan berbagai sudut di kawasan itu.

Menurut Risma, dirinya sengaja turun langsung saat tim dari Pemkot Surabaya melakukan penyemprotan di Jalan Kedungdoro. Sebab di kawasan tersebut banyak PKL saat malam hari.

"Mungkin ada pembuangnya gak bersih," kata Risma.

• Virus Corona Meluas, MUI Keluarkan Fatwa Shalat Jumat Boleh Diganti Shalat Dzuhur di Daerah Tertentu

Untuk diketahui, Pemkot Surabaya memang tengah gencar melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk membersihkan dari bakteri dan Virus.

Terlebih saat ini antisipasi Virus Corona, kegiatam penyemprotan disinfektan itu terus dilakukan.

Kata Risma, penyemprotan itu dilakukan di banyak lokasi.

"Hari ini ada sekitar 98 lokasi," terang Risma.

Risma mengungkapkan, hal itu akan terus dilakukan pihaknya, terutama di ruang publik di Surabaya.

Bahkan dia menyebut, pihaknya juga menyediakan peralatan baru untuk melancarkan semua itu.

"Kita akan teruskan ke tempat yang memang keramaiannya tinggi dan di daerah-daerah padat penduduk kita akan lakukan," pungkasnya.

(*)

IKUTI >> Update Virus Corona