Jubir Jokowi Jelaskan Konsekuensi Darurat Sipil Bagi Masyarakat, Fadjroel Rachman: Sangat Memaksa

TRIBUNKALTIM.CO - Jubir Jokowi jelaskan konsekuensi darurat sipil bagi masyarakat, Fadjroel Rachman: Sangat bersifat paksaan.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan opsi darurat sipil untuk mengatasi Virus Corona atau covid-19.

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman pun mengungkapkan konsekuensi darurat sipil pada masyarakat.

Meski demikian, Fadjroel Rachman mengungkapkan Jokowi lebih dulu memilih opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Pemerintah pusat telah menyuarakan rencana untuk menerapkan status darurat sipil di Indonesia, guna menekan penyebaran Virus Corona ( covid-19).

Juru bicara Presiden RI, Fadjroel Rachman sebelumnya juga mengatakan bahwa penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir pemerintah yang mungkin tidak akan pernah diambil.

Fadjroel mengatakan ia percaya bahwa masyarakat Indonesia bisa diatur tanpa perlu menggunakan tindakan yang bersifat memaksa.

Dikutip dari YouTube Official iNews, Senin (30/3/2020), awalnya presenter iNews Malam, menanyakan kepada Fadjroel apa dampak yang akan terjadi apabila darurat sipil diberkalkukan.

Fadjroel mengatakan pemerintah saat ini belum berpikir ke sana, dan enggan membahas soal darurat sipil.

Ia mengatakan saat ini pemerintah telah berusaha untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar secara efektif.

"Tentu kita tidak ke arah sana sementara ini," kata Fadjroel.

"Kita lebih baik membicarakan pembatasan sosial berskala besar," lanjutnya.

Fadjroel Rachman mengatakan hingga saat ini upaya pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial telah berlangsung dengan baik.

Pria jebolan Universitas Indonesia (UI) tersebut, lanjut mencontohkan beberapa pembatasan sosial yang telah bisa dijalankan, mulai dari sekolah, hingga beribadah di rumah.

"Pembatasan sosial berskala besar sudah berjalan sekarang ini, misalnya sekolah-sekolah diliburkan, belajar di rumah," kata Fadjroel Rachman.

"Kemudian juga kegiatan ibadah misalnya, Alhamdulillah di seluruh Indonesia, hampir semua agama, dan aliran kepercayaan, semuanya bersedia untuk mengurangi pertemuan-pertemuan yang sifatnya keagamaan," lanjutnya.

Selanjutnya, Fadjroel Rachman mengulas soal penegakan hukum selama pembatasan sosial berlangsung.

Ia menceritakan setelah dilakukan pembubaran massa berulang kali.

Masyarakat Indonesia mulai mengerti bahaya dari covid-19.

"Kedisilpinan hukum di seluruh Indonesia, sudah hampir seminggu ini, sudah hampir sepuluh ribu kali pembubaran-pembubaran massa," kata Fadjroel.

Fadjroel Rachman menilai masyarakat Indonesia masih bisa diatur dengan seruan yang sifatnya non paksaan.

"Sudah mulai kelihatan dampaknya.

Orang tumbuh kesadaran ingin melawan dengan cara sadar, tidak perlu mendapatkan paksaan," katanya.

"Karena kalau nanti dengan memakai darurat sipil, itu nanti sifatnya sangat bersifat paksaan," lanjut Fadjroel Rachman.

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo ( Jokowi) telah menyampaikan rencana penerapan darurat sipil saat mengadakan Rapat Terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19, lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).

"Saya minta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Atau physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi," kata Jokowi.

"Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," tuturnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (30/3/2020).

Jokowi juga mengatakan ia telah meminta segera dilakukan persiapan payung hukum guna menjalankan pembatasan sosial berskala besar.

"Dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas.

Sebagai panduan provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja," ucapnya.

Apabila telah dilakukan, Jokowi meminta sejumlah toko tetap dibuka.

Toko-toko tersebut yakin apotek, dan toko sembako.

"Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga.

Dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat," kata Jokowi.

Luhut Binsar Ungkap Alasan Jokowi

Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kepastian karantina wilayah akibat covid-19 akan diputuskan pekan ini oleh Presiden Joko Widodo.

• Bukan Luhut Atau Mahfud MD, 3 Menteri Ini Jadi Sosok Vital Jika Opsi Darurat Sipil covid-19 Dipilih

• Jika Darurat Sipil covid-19 Berlaku, Prabowo Subianto dan Tito Karnavian Jadi Pembantu Utama Jokowi

"Kita akan lihat istilahnya nanti apa.

Tapi saya kira dalam minggu ini akan ada putusan mengenai itu.

Yang intinya Presiden seminimum mungkin rakyat itu jangan sampai jadi korban yang terlalu parah," ujar Luhut Binsar Pandjaitan dalam siaran video resmi dari Kemenkomarves, Selasa (31/3/2020).

Ia menambahkan saat ini pemerintah tengah mengkaji kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi bila diterapkan karantina wilayah.

Salah satu faktor yang tengah dihitung betul oleh pemerintah ialah ekonomi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden tak ingin masyarakat menengah ke bawah menjadi korban utama jika karantina wilayah diterapkan.

Karenanya, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani tengah menghitung kebutuhan anggaran yang diperlukan jika kebijakan karantina wilayah diterapkan.

Anggaran tersebut dipersiapkan untuk memberi insentif bagi masyarakat yang terdampak.

"Nah ini yang harus dicari keseimbangannya.

Tapi kira-kira nanti terminologinya dicari juga.

Kita tidak kenal lockdown.

Kita kenalnya dikarantina, undang-undang nih ya.

Jadi jangan kita pakai lagi istilah lockdown itu," papar Luhut Binasr Pandjaitan.

• Kasus Virus Corona di Wilayah Anies Baswedan Ancam Tenaga Medis, 81 Dokter dan Perawat Terinfeksi

"Dan lockdown ini juga tidak semua tempat berhasil.

Hanya China yang relatif berhasil, di beberapa negara tidak lockdown penuh, seperti di Korea, di Italia juga tidak," lanjut Luhut. 

IKUTI >> Update Virus Corona

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Fadjroel Rachman Enggan Jawab Konsekuensi Darurat Sipil Corona: Itu Sifatnya Sangat Bersifat Paksaan, https://wow.tribunnews.com/2020/03/31/fadjroel-rachman-enggan-jawab-konsekuensi-darurat-sipil-corona-itu-sifatnya-sangat-bersifat-paksaan?page=all.