Pilkada Samarinda

Bawaslu Samarinda Apresiasi Dishub Tindak Angkutan Kota Pasang Stiker Bakal Calon Pilkada Samarinda

Badan Pengawas Pemilihan Umum Samarinda mengapreasi Dinas Perhubungan Samarinda yang menertibkan stiker bakal calon Pilkada yang marak di kaca angkot

Tribunkaltim.co/ Nalendro Priambodo
Ketua Bawaslu Samarinda, Abdul Muin 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Samarinda mengapreasi Dinas Perhubungan Samarinda yang menertibkan stiker bakal calon Pilkada yang marak ditempel di kaca angkutan kota atau angkot.

Ketua Bawaslu Samarinda Abdul Muin mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah menyurati Dishub meminta agar angkot harus steril kampanye bakal calon Pilkada.

“Mengingat hal tersebut kan dilarang. Kami apresiasi langkah Dishub langsung menindaklanjuti cepat dengan bersurat ke pengusaha angkot,” ungkap Muin saat dihubungi pewarta, Selasa (7/4/2020).

Muin menjelaskan alasan pihaknya tak langsung menertibkan karena pihaknya tak berwenang seiring belum dimulainya tahapan Pilkada 2020. “Jadi kami berikan kewenangan kepada Dishub untuk menindak,” tegas Muin.

Apalagi, kata Muin, peraturan Dishub pun tak diperbolehkan ada stiker kampanye di kaca angkot. “Stiker sampai menutup kaca belakang full dengan foto bakal calon itu kan enggak boleh,” terang Muin.

Tanggapan Bawaslu Samarinda Terkait Penundaan Pilkada 2020 Ditunda, Tinggal Menunggu Legal Formal

Ini Penjelasan Koordinator Sekretariat Bawaslu Samarinda Terkait Jumlah Panwaslu Non Aktif Sementara

Bawaslu Samarinda Terbitkan Tiga Keputusan Terkait Penonaktifan Petugas Pengawas Pemilu

Aparatur Sipil Negara Terbukti Politik Praktis, Bawaslu Samarinda Bakal Adukan ke Komisi ASN

Sebagai informasi, Bawaslu Samarinda mengirim surat ke Dishub tertanggal 19 Maret 2020 dengan nomor surat : 024/K. Bawaslu-Prov.KI 10/PM.00.02/3/2020 perihal penertiban stiker one way bakal calon wali kota dan wakil dibeberapa angkutan kota Samarinda.

Surat tersebut kemudian ditindaklanjuti Dishub dengan menyurati para pengusaha jasa angkutan kota, pengusaha angkutan sewa khusus dan taksi argometer untuk mencopot stiker-stiker tersebut.

Adapun dasar hukum penertiban tersebut, yakni PP nomor 55/2012 tentang kendaraan. Selain itu, SK Mentri Perhubungan nomor KM.439/U/Phb-76 tahun 1976 tentang penggunaan kaca pada kendaraan bermotor. (m08) (Tribunkaltim.co/Sapri Maulana)

Penulis: Sapri Maulana
Editor: Mathias Masan Ola
Sumber: Tribun Kaltim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved