Semua CPNS Baru Wajib Tinggal di Ibu Kota Baru Kaltim, Intip Fasilitas Disiapkan, Jakarta Bisa Kalah

TRIBUNKALTIM.CO - Kementerian PPN/Bappenas telah menyelesaikan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 Tahun yang diselenggarakan pada 4-7 Februari 2020 di Aula Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta.

Pelamar yang Lulus tes CPNS di Kementerian PPN/Bappenas ini nantinya akan menjadi penduduk Ini Kota Negara (IKN) baru yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

Tercatat sebanyak 7.360 orang peserta mengikuti tes SKD CPNS TA 2019 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dan selanjutnya akan mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)

Sebagai think-tank, Kementerian PPN/Bappenas berperan sebagai arsitek pembangunan nasional, salah satunya merancang pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, sesuai amanat Presiden Joko Widodo.

• Lulus Seleksi CPNS 2019, Berkarya dan Jadi Penduduk Ibu Kota Negara yang Baru di Kalimantan Timur

• SKB CPNS Instansi Ini Bisa Lebih Lama dari Prediksi BKN, Masa Darurat Covid-19 Baru Berakhir 30 Mei

• Perkiraan Waktu SKB CPNS Diumumkan, Pelamar Lulus di Instansi Pusat Ini Wajib Mau Tinggal IKN Kaltim

• Soal Kapan SKB CPNS Digelar Mulai Terjawab, Instansi Daerah Mulai Buka Suara, Ini Perkiraan Waktunya

“Saudara-saudara, dengan bergabung di Kementerian PPN/Bappenas, nantinya akan berkesempatan untuk mengubah sejarah dan akan memimpin perubahan. Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian PPN/Bappenas yang nanti akan berkarya dan menjadi penduduk ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur,” ujar Sekretaris Kementerian PPN Himawan Hariyoga melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

Dari segi kuantitas, terdapat lonjakan peminat yang mendaftar sebagai CPNS di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.

Tercatat pada penyelenggaraan tahun anggaran 2018, ada sekitar 6.384 orang yang mendaftar, dengan peserta yang lolos seleksi administrasi sebanyak 5.089 orang.

Sementara pada tahun anggaran 2019, peminat yang mendaftar sebanyak 10.009 orang, dengan 9.170 peserta yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti rangkaian tes SKD.

“Selamat kepada saudara sekalian karena berkesempatan mengikuti tes SKD CPNS ini. Saya ikut bangga karena secara umum masih banyak generasi muda kita yang terpanggil dan berminat untuk mengabdikan diri sebagai aparatur sipil negara di Indonesia, khususnya di Kementerian PPN/Bappenas. Saya yakin pilihan saudara tidak salah sama sekali. Ini ada pilihan yang tepat untuk berkarya di Kementerian PPN/Bappenas,” katanya.

Data Badan Kepegawaian Negara mencatat, jumlah peserta SKD CPNS TA 2019 di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas ini diikuti 7.036 peserta.

• Intip Besaran dan Perbedaan Gaji PNS Golongan 1-4 Terbaru, Gaji CPNS Baru Lulus Ternyata Cukup Besar

• Jadwal SKB CPNS Dipastikan Berubah, BKN Sampaikan Perkiraan Waktu dan Syarat yang Harus Terpenuhi

Adapun nilai tertinggi dari formasi umum sebesar 460, formasi cumlaude sebesar 421, formasi putra-putri Papua sebesar 365, serta formasi disabilitas sebesar 356.

Selanjutnya, peserta yang lolos akan mengikuti tes Kemampuan Bidang.

“Sekali lagi saya atas nama Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa yang pada kesempatan kali ini juga ingin menghadiri pembukaan pelaksanaan tes SKD ini. Namun, karena kesibukan yang lain, menitipkan kepada saya untuk memberikan pengantar pada pelaksanaan tes ini, dengan harapan semoga tes ini berlangsung dengan baik, tertib, dan lancar sehingga dapat menghasilkan calon-calon terbaiknya,” ucap dia.

Fasilitas yang akan dibangun di ibu kota baru

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan bahwa lokasi ibu kota negara (IKN) akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur.

Kalimantan timur memiliki beberapa keunggulan, sehingga dipilih menjadi ibu kota baru.

Mengutip dari websites bappenas.co.id, Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki 7 keunggulan untuk menjadi ibu kota baru, seperti:

• Sederet Curhat hasil SKD CPNS: TWK 50 Lulus, formasi Guru Bahasa Inggris Tak Sesuai Jurusan Pelamar

• hasil SKD CPNS 2019 Diumumkan Sekarang, Jangan Kecewa Bila Gagal, Masih Ada Peluang Besar dI 2020

1. Kaltim memiliki delineasi kawasan 180.965 hektare, dengan luas lokasi potensial yang dimiliki sebesar 85.885,83 hektare.

2. Dalam hal Kuantitas air permukaan, Kaltim memperoleh kuantitas air dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu DAS Sanggai/Sepaku, DAS Samboja dan DAS Dondang.

3. Selain itu, daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas rendah.

4. Wilayah Deliniasi tidak memiliki historis kebakaran hutan yang sering. Sebagian besar wilayah deliniasi merupakan hutan, namun hanya beberapa titik saja yang menjadi pemicu kebakaran hutan.

Titik lokasi kebakaran berada di sisi selatan Samboja dan Sepaku serta bagian Tahura.

5. Berdekatan dengan kota besar Balikpapan dan Samarinda, serta dilintasi jalan tol Balikpapan-Samarinda.

Selain itu didukung oleh Bandara international Sultan Aji Muhaman Sulaiman, Sepinggan Balikpapan dan Bandara International Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda, ditambah dekat dengan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Kariangau.

6. Daerah Kalimantan Timur dominan masyarakatnya merupakan pendatang yaitu etnis jawa 30%, Bugis 21% dab Banjar 12%. Sehingga potensi terjadinya konflik sosial sangatlah rendah.

7. Memiliki keunggulan dari aspek pertahanan dan keamanan, dimana Kalimantan Timur memiliki akses darat, laut dan udara yang strategis.

Itulah keunggulan Kalimantan Timur menurut penilaian Bappenas, keunggulan ini sangat menunjang keperluan ibu kota baru.

Siap 3 infrastruktur angkutan massal

Menyusul keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim), Kementerian Perhubungan akan menyiapkan sejumlah infrastruktur Angkutan Massal yang terintegrasi dan ramah lingkungan di daerah tersebut.

“Di ibukota baru nanti, kami akan siapkan konektivitas transportasi yang terintegrasi antar modanya melalui angkutan massal dan berkonsep ramah lingkungan atau minim emisi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Rabu (28/8/2019) seperti dilansir setkab.go.id.

Menhub menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mengutamakan pembangunan infrastruktur transportasi massal agar di ibukota yang baru nanti angkutan massal menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk bertransportasi.

“Jadi memang kita konsisten untuk transportasi (berbasis) kendaraan massal untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi. Kalau pun ada kendaraan pribadi, saya inginkan kendaraan bertenaga listrik yang beroperasi,” ungkap Menhub.

Menhub mengungkapkan, sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan misalnya : Angkutan massal seperti :

- Moda Raya Terpadu (MRT)

- Light Rail Transit (LRT)

- Bus Rapid Transit (BRT).

“Jadi pembangunan ini merupakan rencana jangka panjang. Kita akan bangun secara bertahap,” imbuhnya.

Sementara terkait infrastruktur transportasi udara dan laut, Menhub menjelaskan, pengembangan bandara dan pelabuhan pun akan dilakukan untuk mendukung konektivitas transportasi dari dan ke Kalimantan.

Bangun sebuah pangkalan udara pesawat kepresidenan

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan di tahap awal pemerintah tak akan membangun bandara dan pelabuhan komersial di area ibu kota baru.

“Kita enggak bangun bandara maupun pelabuhan (baru),” ujar Bambang di Menara Kompas, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Bambang menambahkan, untuk akses transportasi, nantinya akan ditopang oleh dua wilayah yang berdekatan dengan ibu kota baru, yakni Samarinda dan Balikpapan.

“Untuk bandara ada Sepinggan di Balikpapan dan di Samarinda,” kata Bambang.

Nantinya, lanjut Bambang, di ibu kota baru hanya akan dibangun markas militer baik untuk Angkatan Darat, Laut dan Udara.

“Nanti di kota baru nambah satu pangkalan udara saja. Itu bisa untuk pesawat kepresidenan juga,” ucap dia.

Jangan Bayangkan ibu kota baru Akan Seperti Jakarta...

Kompas.com berkesempatan mewawancarai Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro di kantornya, Kamis (13/6/2019) lalu.

Namun, wawancara ini dilakukan sebelum Presiden Jokowi memilih lokasi ibu kota baru. 

Terlepas dari belum dipilihnya lokasi, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro saat itu sudah memaparkan seperti apa kosep ibu kota baru nantinya.

Berikut perbincangan Kompas.com dan Bambang mengenai update rencana pemindahan ibu kota:

Perkembangan pemindahan ibu kota sudah sejauh apa? Sudah fix di Bukit Soeharto di Kalimantan Timur?

Sekarang sedang pengujian fisik di calon-calon lokasi untuk memastikan ketersediaan air, mengenai potensi banjir, mengenai kualitas tanah.

Intinya pengujian fisik untuk kemudian nanti jadi pertimbangan bapak presiden untuk menentukan lokasi finalnya.

Jadi masih ada beberapa opsi tempat ya?

Iya beberapa opsi. Bukit Soeharto kan satu dari tiga (calon ibu kota baru. Dua lainnya adalah Bukit Nyuling, Gunung Mas di Kalimantan Tengah, serta Kawasan Segitiga Palangkaraya)

Kalau misalnya jadi di Bukit Soeharto, kan banyak yang mempermasalahkan soal lingkungan.

Bagaimana menanggulanginya? Pernah ke Bukit Soeharto?

Saya kok enggak lihat itu hutan lindung. Sudah banyak dikerjakan oleh masyarakat. Ada sawitnya, sawitnya rapi, lho. Sawit ditanam rapi.

Ini hutan lindung atau perkebunan sawit?

Artinya justru kalau lokasinya di sana tujuannya merevitalisasi hutan lindung tersebut. Hutan lindung kok ada kebun sawitnya.

Kok ada rumah penduduk dan segala macam?

Itu saya lihat langsung dari jalan tol. Jadi, justru kita akan rapikan di situ. Dan kita kan bisa mengembangkan konsep forest city, itu sudah diusulkan juga oleh Kaltim. Kalau dibangun di daerah situ, kalau bisa konsepnya forest city, kota tapi nuansanya hutan.

Jakarta kan ada daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor.

Nanti ibu kota yang baru akan dibuat seperti itu (punya daerah penyangga) tidak?

Yang pasti kota itu didesain untuk 1,5 juta orang.

Dan kota itu, sekali lagi, tidak bisa menjadi kota yang besar, untuk jadi kota metropolitan seperti Jakarta. Dia justru akan menjadi, core-nya adalah di pemerintahan. Mungkin nanti akan ada universitas yang orientasinya untuk teknologi, kemudian ada sentra industri kreatif.

Cuma jangan dibayangkan yang namanya ibu kota baru akan kemudian seperti Jakarta.

Justru yang harus kita lakukan lima tahun ke depan adalah menyusun sistem perkotaan di Indonesia.

Jadi harus jelas kota mana yang akan didorong jadi kota metropolitan, kota mana yang nanti didesain untuk fungsi tertentu.

Itu yang tidak kita punya di Indonesia. Pokoknya kota ya begitu sajalah. Kebanyakan kota di Indonesia adalah kota kecil yang berkembang menjadi besar.

Makanya kalau lihat perencanaannya tidak ideal, infrastruktur dasarnya juga tidak memadai.

Jakarta, misalkan, Jakarta kan sambungan air minum, PDAM, ke rumah tangga masih kecil.

Artinya masih banyak wilayah Jakarta yang belum tersambung sama sekali.

Jadi bayangkan masih ada kota, itu ibu kota lagi, kota paling besar di Indonesia yang infrastruktur dasarnya tidak memadai.

Ini yang mau kita benahi lima tahun ke depan. Maka, yang mau dikembangkan menjadi kota metropolitan dengan semua kebutuhan dasarnya dan ibu kota ini supaya Jakarta tidak jadi pusat segalanya.

Beban Pulau Jawa juga pelan-pelan dikurangi.

Jadi keramaian di pulau Jawa lebih tersebar?

Iya, lebih tersebar. Tapi bukan berarti kita memimpikan ibu kota baru akan sebesar Jakarta.

Jakarta yang harus tetap jadi yang paling besar. Karena dia adalah kota bisnis. Di mana pun di dunia, yang paling menonjol kota terbesar adalah kota yang menjadi pusat bisnis, keuangan, dan jasa.

Di Australia ada Sidney dan Melbourne, bukan Canberra. Di Amerika Serikat ada New York, bukan Washington DC.

Di Brasil, Rio dan San Polo, bukan Brasilia. Di Pakistan itu Karachi, bukan Islamabad. Di Myanmar itu Yangoon, bukan Naypyidaw. Di Nigeria kota bisnisnya Lagos, bukan ibu kotanya Abuja.

Jadi kita arahkan ke sana.

Bagaimana pendapat Bapak terkait isu miring soal pemindahan ibu kota?

Ada yang menyebut bahwa ini mubazir dan sebaiknya fokus memeratakan pembangunan di wilayah terpencil saja.

Pemindahan ibu kota itu satu dari sekian strategi untuk pemerataan.

Pemerataan yang lain adalah kita mengembangkan enam metropolitan di luar Pulau Jawa.

Kota apa saja yang berpotensi jadi metropolitan?

Enam itu yang sudah keliatan adalah Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar, Manado. Itu enam metropolitan yang akan dikembangkan.

Dan kita ingin kota-kota ini yang jadi penyebaran pusat pertumbuhan ekonomi sehingga tidak semuanya harus di Jawa, khususnya di Jakarta. Dan ibu kota salah satunya.

Karena ibu kota sudah punya core kan karena pemerintahan. Membangun kota metropolitan itu ditargetkan dalam berapa tahun?

Yang enam itu sebenarnya secara faktual sebagai kota metropolitan, tapi belum ditata sebagai kota metropolitan. Itu yang mau kita perbaiki supaya daya tampung mereka untuk kegiatan ekonomi jadi lebih besar. Sekarang ini kan mereka berkembang secara organik saja.

Medan membesar. Nanti orangnya mulai tinggal di Binjai. Atau Surabaya lebih jelas, orangnya ada yang ke Sidoarjo, ada yang ke Gresik, ada yang ke Mojokerto.

Padahal, itu kalau ditata di satu kota, Surabaya bisa jadi kekuatan ekonomi yang besar.

IKUTI >> UPDATE CPNS 2019

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bappenas: CPNS yang Lolos Akan Berkarya di ibu kota baru" dan di Kompas.com dengan judul ""Jangan Bayangkan ibu kota baru Akan Seperti Jakarta..."