Breaking News:

Dicecar Jaksa KPK, Hasto Kristiyanto Akhirnya Bongkar Alasan PDIP Prioritaskan Harun Masiku ke DPR

Dicecar Jaksa Penuntut Umum KPK, Hasto Kristiyanto akhirnya bongkar alasan PDIP prioritaskan Harun Masiku ke DPR RI

Editor: Rafan Arif Dwinanto
DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.com
Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristiyanto 

TRIBUNKALTIM.CO - Dicecar Jaksa Penuntut Umum KPK, Hasto Kristiyanto akhirnya bongkar alasan PDIP prioritaskan Harun Masiku ke DPR RI.

Kasus suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan oleh kader PDIP akhirnya bergulir di persidangan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun dihadirkan dalam sidang tersebut.

Jaksa KPK mencecar Hasto Kristiyanto soal alasan PDIP memilih Harun Masiku ke DPR RI meski raihan suaranya sedikit.

DPP PDI Perjuangan mengupayakan Harun Masiku agar mendapatkan posisi di DPR RI pada periode 2019-2024.

Kabar Gembira, Usai Daya 450 VA dan 900 VA, Pemerintah Jokowi Buka Peluang Diskon Listrik 1.300 VA

Detik-detik Najwa Shihab Tertunduk Menangis di Mata Najwa, Sopir Jenazah Covid-19 Sebut Bulan Puasa

Tak Hanya Pelanggan PLN 1300 VA, Ada Potensi Perluas Kebijakan Diskon Listrik untuk UMKM & Industri

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ronald Worotikan, menanyakan kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto alasan memprioritaskan Harun Masiku dibandingkan 6 nama lainnya di daftar calon anggota legislatif (caleg) PDIP untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

"Kekhususan apa yang dimiliki Harun Masiku sehingga bisa dilihat dia peringkat ke-5 ada usulan DPP untuk PAW, sampai diperjuangkan di Senayan?" tanya Ronald saat sidang di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (16/4/2020).

"Rapat DPP partai (PDIP,-red) yang memutuskan hal tersebut. Dan salah satu pertimbangannya rekam jejak saudara Harun Masiku," jawab Hasto.

Hasto Kristiyanto menjelaskan upaya menempatkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024 berlandaskan hukum.

Dia mengaku sudah memerintahkan Donny Istiqomah, pengacara PDIP, melakukan kajian hukum untuk mengajukan judisial review ke Mahkamah Agung (MA).

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved