Virus Corona
Fadli Zon Kritik Ketegasan Pemerintah Jokowi dan MUI Soal Mudik, Begini Reaksi Anak Buah Prabowo
Anggota DPR RI Fadli Zon kritik Presiden Jokowi saat Virus Corona, singgung ketegasan Pemerintah dan imbauan MUI soal mudik, reaksi anak buah Prabowo
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO - Anggota DPR RI Fadli Zon kembali melayangkan kritik ke Presiden Jokowi di tengah Virus Corona, singgung ketegasan Pemerintah dan imbauan MUI soal mudik, ini reaksi anak buah Prabowo di Gerindra.
Baru-baru ini, anak buah Prabowom Fadli Zon melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah termasuk Presiden Jokowi hingga MUI terkait soal mudik di tengah pandemi Virus Corona.
Pasalnya Pemerintah telah mengimbau masyarakat untuk tidak mudik selama Virus Corona masih terjadi di Indonesia.
Kendati demikian, justru Pemerintah tak melarang masyarakat untuk mudik saat Idul Fitri Ramadan tahun ini.
Bahkan Presiden Jokowi sejauh ini masih memberi izin masyarakat untuk mudik.
Menurut Fadli Zon hal ini menjadi polemik di kalangan masyarakat karena Presiden Jokowi tidak tegas dalam memberlakukan aturan mudik.
• Aparat di Grobogan Perlu Bertindak Tegas Bagi Satpam Positif Corona yang Mudik di Masa Isolasi
• Warga Kaltim Diimbau Agar Tidak Mudik, Khawatir Jadi Penyebar Virus ke Keluarga di Kampung Halaman
• Sanksi Menanti PNS yang Nekat Mudik saat Pandemi Corona, Dari Copot Jabatan Sampai Tunda Naik Gaji
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyadari bahwa mudik akan berisiko menjadi medium penularan covid-19 ke para masyarakat di desa.
Apalagi, para perantau kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi episentrum covid-19.
Ia pun membuka kemungkinan larangan mudik bagi masyarakat tetap ada.
Hal itu akan diputuskan setelah melihat pelaksanaan mudik oleh masyarakat.
"Kemudian untuk masyarakat kita akan melihat lebih detail di lapangan akan mengevaluasi dari hal yang ada di lapangan untuk itu," ujar Jokowi beberapa waktu lalu melansir Kompas.com.
"Tapi sekali lagi Pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik.
Dan tadi sudah saya sampaikan penyaluran bantuan sosial di Jabodetabek untuk warga agar warga mengurungka niat untuk mudik," kata Presiden Jokowi.
Sementara itu, di sisii lain, Presiden Joko Widodo melarang dengan tegas para aparatur sipil negara, personel TNI-Polri, serta pegawai BUMN untuk mudik saat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020.
Kebijakan tersebut diambil untuk meminimalisasi pergerakan orang dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi atau Jabodetabek yang menjadi episentrum covid-19 di Indonesia ke daerah.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).
"Hari ini sudah kami putuskan bahwa untuk ASN, TNI dan Polri, serta pegawai BUMN, dilarang mudik," ujar Jokowi.
• Kabar Gembira Untuk yang Ingin Mudik! Cuti Bersama Lebaran 2020 Akhirnya Digeser ke Akhir Tahun
Namun, untuk masyarakat umum, Jokowi belum melarang mereka mudik.
Ia mengatakan bahwa sejauh ini masih memberi izin masyarakat untuk mudik.
Meski demikian, Jokowi menyadari bahwa mudik juga bisa menjadi medium penularan covid-19 ke para masyarakat di desa.
Apalagi, para perantau kebanyakan berasal dari Jabodetabek yang menjadi episentrum covid-19.
Presiden Jokowi mengatakan, Pemerintah tak serta-merta bisa melarang warga mudik lantaran mereka yang mudik biasanya ialah pekerja harian yang kehilangan penghasilan dengan adanya berbagai pembatasan sosial di tengah pandemi covid-19.
"Perlu saya sampaikan bahwa dari awal Pemerintah sudah melihat mudik Lebaran ini bisa menyebabkan meluasnya penyebaran covid-19 dari Jabodetabek ke daerah-daerah tujuan," ujar Jokowi melalui sambungan konferensi video, Kamis (9/4/2020).
• Selain PNS, TNI dan Polri, Jokowi Larang Perantauan di Daerah Ini Mudik Saat Ramadhan dan Idul Fitri
Alasan tak melarang masyarakat mudik
Presiden Jokowi mengatakan, ada dua kelompok pemudik di tengah pandemi covid-19.
Pertama, mereka yang mudik karena alasan ekonomi.
Mereka kebanyakan para pekerja harian di Jabodetabek yang kehilangan penghasilan.
Kedua, kelompok pemudik yang pulang ke kampung halaman karena tradisi yang sudah bertahun-tahun lamanya.
Untuk kelompok pertama, Pemerintah sulit untuk melarang karena mereka kehilangan pekerjaan dan penghasilan sebagai modal bertahan hidup di Jabodetabek.
"Tidak bisa begitu saja kita larang. Karena ada juga yang pulang kampung karena alasan ekonomi," ujar Jokowi.
"Yakni warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan," lanjut dia.
Meski demikian, Jokowi tak menutup pilihan untuk melarang warga mudik dan memberikan mereka kompensasi berupa pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Hal itu akan dilakukan bila di lapangan terbukti terjadi hal-hal yang tak diinginkan seperti tidak tertibnya masyarakat dalam menjaga jarak sehingga berpotensi menularkan covid-19.
"Sekali lagi, pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari," ucap Jokowi.
• Pemerintah Jokowi Ditekan? Luhut Pandjaitan akan Evaluasi Kebijakan Mudik Demi Cegah Virus Corona
Fadli Zon Kritik Pemerintah soal Mudik
Anggota DPR RI Fadli Zon mengkritik kebijakan Pemerintah terkait mudik di tengah pandemi.
Menurut Fadli Zon, Pemerintah yang tidak tegas melarang warga untuk mudik justru membuat masyarakat semakin bingung.
Politisi Gerindra itu pun menyinggung soal ucapan pejabat Pemerintah yang saling bertentangan terkait mudik.
"Salah satu keputusan urgen dikeluarkan Pemerintah adalah larangan mudik," ujar Fadli, dalam keterangannya, Rabu (15/4/2020).
"Saya heran, kenapa sejauh ini Pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini."
"Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat Pemerintah pusat," sambungnya.
Anak buah Prabowo di Gerindra ini mengatakan mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun.
Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang ke kampung halaman.
Fadli Zon pun membandingkan permasalahan mudik ini dengan peserta ibadah haji yang diikuti total 2,4 juta orang.
Otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar.
Akan tetapi anggota DPR RI tersebut melihat larangan serupa terkait mudik belum juga muncul.
Menurut politisi Gerindra ini, Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut.
"Meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah ibadah yang wajib dilakukan."
"Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan, mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol Pemerintah."
"Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari Pemerintah alias tidak mencla mencle," kata Fadli Zon.
• Bocoran Aturan Mudik saat Wabah Corona, Pengendara Motor Dilarang Bawa Penumpang
Status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kata dia, tak akan berarti apabila larangan mudik tak segera diumumkan Pemerintah.
Pasalnya potensi ledakan jumlah orang terpapar covid-19 di daerah akan meningkat akibat mudik.
Kemudian, Fadli Zon juga menyoroti Sekjen MUI yang mengatakan mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram, pun demikian Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tak mudik adalah sebentuk jihad kemanusiaan.
"Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini," ungkap Fadli Zon.
"Agak aneh malah Pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini," kata Fadli.
Di sisi lain, Fadli Zon yang juga Ketua Umum Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) telah meminta agar orang-orang Minang di perantauan menunda mudik tahun ini sampai situasi kondusif.
"Itu sebabnya, kami dari IKM meminta kepada seluruh masyarakat Minang untuk ikut berjuang menghentikan penyebaran covid-19.
Caranya dengan tidak mudik, atau menunda mudik ke kampung tahun ini," tegas anak buah Prabowo ini.
"Dengan adanya larangan tegas Pemerintah, kita berharap pandemi ini dapat segera diatasi."
"Mari bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini."
"Kepada Pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat," tambah Fadli Zon.
(*)
IKUTI >> Update virus Corona
