PSBB Jakarta Tersisa 3 Hari, Anak Buah Luhut Soroti Hal Ini di Wilayah Anies Baswedan Belum Efektif

Meski begitu, Budi memastikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan telah mengizinkan pemerintah daerah yang ingin menghentikan operasional moda transportasi umum.

"Saya dapat petunjuk dan arahan Menko Maritim untuk penumpang oke (dilarang) silakan, tapi untuk logistik jangan sampai terhambat," ucapnya.

• Kabar Gembira, Wakil Anies Baswedan Buka Opsi Bagi Uang Tunai Bagi Warga Jakarta Terdampak covid-19

Catatan FAKTA terkait PSBB di Jakarta

Ketua FAKTA, Azas Tigor Nainggolan menyebut pekan pertama pelaksanaan PSBB di Jakarta tidak berjalan dengan baik.

Antara lain masih adanya penumpukan dan kerumunan warga di fasilitas umum yang menghubungkan Jakarta dengan kota serta kabupaten di sekitarnya.

"Terbukti PSBB di Jakarta tidak berjalan baik, pada 15 dan 16 April 2020 kemarin masih terjadi penumpukan penumpang di stasiun dan kereta listrik (KRL) dari Bogor, Depok dan Bekasi menuju ke Jakarta," ungkap Tigor kepada Tribunnews melalui keterangan tertulis, Sabtu (17/4/2020).

"Padahal sejak 15 April hingga 2 pekan ke depan Bogor, Depok dan Bekasi mulai menerapkan PSBB," imbuhnya.

Tigor menilai, penumpukan itu menjadi bukti masih banyak perkantoran dan usaha yang beroperasi dan pegawainya masih diwajibkan masuk kerja.

"Melihat ini perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap penerapan PSBB di Jakarta setelah sepekan berjalan," ujarnya.

Tigor mengungkapkan perlu adanya evaluasi kinerja Pemprov Jakarta dalam menjalan PSBB di Jakarta.

"Hingga hari ini banyak informasi yang menunjukkan, masih terjadi pelanggaran PSBB yakni aktivitas berkerumun di kampung-kampung di Jakarta," ungkapnya.

• Indonesia Tertinggi Jumlah Kasus dan Kematian Virus Corona Asean, Anies Baswedan Yakin Lebih Banyak

Kondisi berkerumum ini, menurut Tigor, disebabkan kurangnya sosialisasi dan pengawasan dari aparatur Pemprov di lapangan.

"Sehingga masyarakat masih melakukan kegiatan yang membahayakan dirinya serta orang lain berupa penyebaran covid-19," ungkapnya.

Catatan kedua FAKTA yakni masih terjadinya penumpukan penumpang KRL.

"Ini menunjukkan penegakan dan pengawasan terhadap kantor atau perusahaan di luar 8 sektor yang diperbolehkan oleh aturan PSBB bisa jadi masih banyak yang beroperasi," ujarnya.