Neta S Pane Beber Sikap Jokowi ke TKA China Bisa Picu Konflik, Diskriminatif, Ngawur, Membingungkan

Neta S Pane dari IPW beber sikap Jokowi ke TKA China bisa picu konflik, diskriminatif, ngawur, dan membingungkan

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Twitter/ANDINI_MAHARAN1/Kompas.com
Viral Video Tim Medis China Tiba di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Ditjen Imigrasi Ungkap Faktanya 

TRIBUNKALTIM.CO - Neta S Pane dari IPW beber sikap Jokowi ke TKA China bisa picu konflik, diskriminatif, ngawur, dan membingungkan.

Masuknya 500 Tenaga Kerja Asing atau TKA asal China ke Konawe direspon Indonesia Police Watch atau IPW.

Diketahui, ratusan TKA China ini masuk ke Indonesia saat pandemi Virus Corona, atau covid-19.

Ketua Presidium IPW pun menyayangkan sikap Pemerintah Jokowi yang mengakomodir masuknya TKA China tersebut.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane menilai sikap pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengatasi pandemi virus corona atau covid-19 semakin aneh, diskriminatif, dan membingungkan.

Sebab, pada satu sisi Jokowi melarang seluruh rakyat Indonesia mudik, tetapi di sisi lain terdapat sebanyak 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China yang sudah diizinkan akan masuk ke Sulawesi Tenggara.

Back Up TKA China, Bupati Konawe Bongkar Janji Luhut Pandjaitan: Apa yang Kau Minta Kita Siapkan

 Anak Buah Megawati Soroti Jajaran Jokowi Pilih Ruang Guru Jadi Mitra Kartu Prakerja, Begini Konyol

 Di Twitter, Ini Cara 2 Putra Jokowi Sindir Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran Rakabuming Pakai Roti

"Indonesia Police Watch (IPW) melihat sikap ngawur pemerintah tersebut bisa memicu konflik di masyarakat," ungkap Neta S Pane dalam siaran tertulis pada Rabu (29/4/2020).

Selain itu, Neta S Pane menyebutkan, Jokowi melarang masyarakat untuk mudik lebaran.

Bahkan, Polri dikerahkan untuk menghalau meminta pemudik kembali ke DKI Jakarta.

"Anehnya pemerintahan Jokowi mengizinkan TKA China datang ke Sultra.

Rencana kedatangan 500 TKA China di saat pademi Corona ini diungkapkan Gubernur Ali Mazi pada 27 April kemarin," jelas Neta S Pane.

"IPW akan melihat apakah Polri berani menghalau TKA China itu, seperti Polri menghalau bangsanya yang hendak mudik?" ungkapnya.

Jika aparat Kepolisian tidak berani menghalaunya, rakyat Sulawesi Tenggara katanya harus melakukan pagar betis untuk menghalau para TKA China dan memintanya untuk kembali ke negaranya.

Rakyat Sulawesi Tenggara ditegaskan Neta S Pane perlu mencontoh cara polisi menghalau pemudik di jalan tol.

Selain itu, Neta S Pane juga menyebutkan sikap ngawur Jokowi yang berkali kali membagi-bagikan beras di jalanan.

Akibatnya menimbulkan kerumunan massa yang bertentangan dengan prinsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Terlebih, penyaluran bantuan di jalanan tersebut tidak ditegur ataupun dibubarkan oleh aparat Kepolisian.

"Padahal, jika masyarakat yang melakukan, polisi dengan cepat membubarkannya.

Panitianya langsung mendapat teguran dan diminta meneken surat pernyataan agar tak mengulangi kegiatan serupa," jelas Neta S Pane.

"Seharusnya Polri juga menegur dan meminta Jokowi membuat surat pernyataan agar tidak mengulang kegiatan serupa," tambahnya.

Akan tetapi, lanjutnya, hal tersebut tidak dilakukan aparat Kepolisian.

Kepolisian, katanya, hanya berani pada rakyat kecil.

Padahal, lanjutnya, Jokowi sebagai Presiden tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Sebagai presiden, Jokowi katanya cuma bisa meminta agar rakyat menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang bisa mengumpulkan massa.

"Tapi dia sendiri melanggar apa yang diucapkannya," tegas Neta S Pane.

Merujuk hal tersebut, IPW menilai Jokowi dapat memicu konflik baru.

Dulu Getol Minta Lockdown Tapi Kini Bungkam, Serunya ILC Tadi Malam, Mahfud MD Beri Sindiran Tajam

Dirinya pun meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk menegur Jokowi.

"IPW melihat sikap ngawur pemerintah di tengah pademi covid-19 ini bisa menimbulkan masalah baru.

Untuk itu DPR perlu menegur Jokowi agar tidak lagi membagi bagi beras di jalanan," jelas NEta S Pane.

"Selain itu DPR perlu memanggil Menaker untuk mencari tahu siapa yang menjadi biang kerok atas rencana kedatangan 500 TKA China itu.

DPR harus meminta Menaker membatalkan kedatangan mereka," tambahnya.

"Sikap ngawur pemerintah ini sangat memprihatinkan. Selain bisa membuat pademi covid-19 di Indonesia kian meluas, sikap ngawur itu juga bisa menimbulkan konflik baru di masyarakat," kata Neta S Pane.

Tagih Janji Luhut Binsar Pandjaitan

Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa mempertanyakan janji Menteri Koordinator Maritim, dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Kery mengatakan Luhut berjanji akan memberikan apapun yang ia minta berkaitan dengan masuknya ratusan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di Konawe.

 Anak Buah Megawati Soroti Jajaran Jokowi Pilih Ruang Guru Jadi Mitra Kartu Prakerja, Begini Konyol

 Di Twitter, Ini Cara 2 Putra Jokowi Sindir Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran Rakabuming Pakai Roti

 Di ILC, Refly Harun Bongkar Ketidakmampuan Pemerintah Jokowi Lockdown, Ali Ngabalin Hanya Tertunduk

Ia merasa kecewa dengan janji Luhut karena hingga saat ini tidak ada bantuan apapun yang diberikan oleh perusahaan tempat para TKA China bekerja, maupun dari pemerintah pusat.

Dikutip dari YouTube Talk Show tvOne, Selasa (28/4/2020), awalnya Kery mengatakan info masuknya 500 TKA China ia dapat dari media.

Kemudian Kery mengeluhkan selama ini tidak ada bantuan dari perusahaan tempat para TKA China itu bekerja.

Ia mengakui telah menyurati perusahaan bersangkutan agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya, namun tidak ada balasan apapun.

Kery pun mengungkit janji Luhut yang pernah menawarkannya apapun yang ia mau.

Tetapi bantuan tetap tidak kunjung datang hingga saat ini.

"Menko Maritim katakan 'Sudah Ker apa yang kau minta kita siapkan', tapi kenyataan juga sampai sekarang belum ada itu terima bantuan, bagaimana kita ini," kata Kery menirukan omongan Luhut kepadanya.

Kery mengatakan pihaknya kini lebih memilih untuk mandiri, dan tidak bergantung terhadap bantuan yang tak kunjung ia terima.

"Sehingga sekarang saya bilang sudah kita tidak terima bantuan, kita belajar sendiri saja," kata Kery.

"Sehingga saya harapkan pemerintah pusat kita kasih tenang dulu ini keadaan, semua kalau sudah normal mulai kita tempatkan lagi industri."

Kery kembali menegaskan bahwa ia mengerti covid-19 menyebabkan kegiatan ekonomi di Indonesia terganggu.

"Sebab dengan adanya Corona ini kita bisa tahu ekonomi kita pincang semua," tandasnya.

Nantinya 500 TKA China itu akan diperkejakan di PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Ratusan TKA tersebut telah masuk ke Indonesia secara bertahap sejak Rabu (22/4/2020).

(*)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul IPW Tuding Jokowi Ngawur, Larang Mudik Tapi Izinkan Ratusan TKA China Masuk Sulawesi Utara, https://wartakota.tribunnews.com/2020/04/29/ipw-tuding-jokowi-ngawur-larang-mudik-tapi-ijinkan-ratusan-tka-cina-masuk-sulawesi-utara?page=all.


Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved