Breaking News:

Dengan PP 17/2020, Presiden Jokowi Berkuasa Penuh atas Mutasi PNS, Pengangkatan hingga Pemecatan

Dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, kini Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berkuasa penuh atas mutasi PNS mulai dari pengangkatan hingga pemecatan.

Editor: Amalia Husnul Arofiati
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Jokowi. Dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, kini Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berkuasa penuh atas mutasi PNS mulai dari pengangkatan hingga pemecatan. 

TRIBUNKALTIM.CO - Dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, kini Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) berkuasa penuh atas mutasi PNS mulai dari pengangkatan hingga pemecatan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ( PNS ).

Peraturan Pemerintah No 17/2020 ini mengukuhkan kuasa Presiden Jokowi untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS.

Seperti dikutip dari kompas.com, bunyi Pasal 3 Ayat 1 PP Nomor 17 Tahun 2020:

"Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS." 

Dalam Ayat 2 PP itu disebutkan bahwa kewenangan presiden dalam mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS didelegasikan kepada menteri di kementerian, pimpinan lembaga di lembaga pemerintahan nonkementerian, sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural, gubernur di provinsi, serta bupati dan wali kota di kabupaten dan kota.

Refly Harun Bongkar Masalah Dibalik Kebijakan Jokowi Naikkan Iuran BPJS, Sindir Gaji Direksi

Jokowi Ramai-ramai Dikritik Naikkan Iuran BPJS, Anak Buah Megawati Ikutan Serang Kebijakan Presiden

Viral Foto Karangan Bunga dari Jokowi untuk Alm Jenderal TNI Purn Djoko Santoso, Balas Fadli Zon?

Blak-blakan ke Refly Harun, Amien Rais Beber Jokowi - Luhut Bertanggung Jawab Atas Kekacauan Negara

Kewenangan presiden ini sama dengan yang dimuat dalam PP sebelumnya.

Namun, pada PP yang terbaru, yakni PP Nomor 17 Tahun 2020, presiden berhak menarik pendelegasian tersebut bila terjadi pelanggaran prinsip sistem merit (berbasis prestasi) yang dilakukan penilaian prestasi kerja (PPK) atau untuk tujuan peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Kewenangan tambahan ini tercantum dalam ketentuan tambahan pada Ayat 7 PP Nomor 17 Tahun 2020.

Dengan demikian, presiden memiliki kuasa penuh atas pengangkatan, mutasi, hingga pemberhentian PNS.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved