Banjir di Samarinda
Wagub Kaltim Hadi Mulyadi Akui Sungai Karang Mumus yang Membelah Samarinda Sudah Terlalu Dangkal
Kali ini Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dilanda bencana banjir, saat lebaran dan sesudah Idul Fitri masyarakat Kota Samarinda.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Daerah Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dilanda bencana banjir, saat lebaran dan sesudah Idul Fitri masyarakat Kota Samarinda harus merasakan banjir.
Di tengah pandemi covid-19 atau virus Corona, ada beberapa titik telah terjadi banjir Kota Samarinda, warga ada yang menjadi korban, rumah terendam, menimbulkan kerugian.
Lalu bagiamana sikap dari pemerintah sendiri, termasuk Pemprov Kaltim. Langkah apa yang akan dilakukan terkait hal itu?
Melalui Wakil Gubernur Kalimantan Timur ( Wagub Kaltim ) Hadi Mulyadi mengatakan, persoalan banjir di Samarinda adalah hal yang kompleks, sehingga penangananya butuh bantuan Pemerintah Pusat.
Baca Juga: Banjir Samarinda Menelan Korban, Seorang Bocah Hilang Ditemukan Tersangkut di Gorong-gorong
Baca Juga: RSUD AW Sjahranie Samarinda Dikepung Banjir, Klaim Pelayanan Kesehatan Masih Berjalan Normal
“Kalau pakai APBD saja tidak sanggup. Masalahnya besar dan kompleks,” ungkap Hadi kepada wartawan saat ditemui di lokasi banjir Jalan Sejahtera I, Temindung, Samarinda, Selasa (26/5/2020).
Kali ini Hadi Mulyadi menuturkan, Sungai Karang Mumus (SKM) yang membelah Kota Samarinda, yang mestinya jadi induk drainase sudah terlalu dangkal karena sedimentasi.
Hal itu membuat daya tampung buangan air dari drainase yang ada di Kota Samarinda pun terbatas.
Air kemudian meluap dan menggenangi sejumlah kawasan. “Karena itu (SKM) perlu dikeruk dan direhabilitasi, tapi butuh dukungan pemerintah pusat,” terangnya.
Baca Juga: Kisah Warga Desa Makarti Kukar, Melihat Gulungan Air Banjir Hantam Rumah Bak Tsunami
Baca Juga: Pekerjaan Dadakan di Tengah Banjir Samarinda, Antar Pulang Pergi Bisa Kantongi Uang Rp 350 Ribu
Soal rencana bantuan tersebut, kata Hadi, Pemprov sudah komunikasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum lama ini.
“Waktu kami sampaikan, Mentri PUPR sudah beri sinyal positif bantuan untuk keruk SKM,” beber Hadi.
Namun, tidak kunjung terealisasi karena terhalang pandemi Corona atau covid-19.
