Janji Hadi Tjahjanto dan Idham Azis Saat New Normal, Prajurit dan Polisi Wajib Begini ke Masyarakat

TRIBUNKALTIM.CO - Janji Hadi Tjahjanto dan Idham Azis saat new normal, prajurit dan polisi wajib begini ke masyarakat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mengerahkan TNI dan Polri di pusat kegiatan masyarakat selama fase new normal.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Azis pun mengingatkan jajarannya terkait cara berlaku selama fase new normal.

Meski demikian, beberapa kalangan menyoal kehadiran TNI di tengah masyarakat saat fase new normal.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut prajurit TNI- Polri akan berinteraksi secara humanis dengan masyarakat agar berdisiplin terhadap protokol kesehatan saat penerapan new normal.

• Ali Ngabalin Bicara Pemotongan Gaji Karyawan oleh Kebijakan Tapera Jokowi: Jadi Berkah Masyarakat

• Blak-blakan ke Refly Harun, Achmad Yurianto Beber WhatsApp, YouTube, Twitter Hebohkan Virus Corona

• Kasus Virus Corona Surabaya Masih Tinggi, Risma Ajukan Permintaan Baru ke Khofifah, Dikabulkan?

"Prajurit (TNI dan Polri) di lapangan berinteraksi secara humanis mengajak masyarakat untuk tetap bersama-sama menjaga protokol kesehatan tersebut sehingga masyarakat bisa beraktifitas, namun tetap aman dari covid-19," ujar Hadi dalam keterangan tertulis, Minggu (7/5/2020).

Hadi Tjahjanto menjelaskan, TNI dan Polri secara bersama-sama telah menerjunkan anggotanya di zona merah yang ada di 4 provinsi dan 25 kabupaten maupun kota.

Tak hanya itu, TNI dan Polri juga telah menerjunkan prajuritnya di 102 kabupaten maupun kota yang masuk zona hijau.

Menurut Hadi, penerjunan prajurit TNI dan Polri tersebut bertujuan untuk mengingatkan masyarakat pentingnya berdisiplin mengikuti protokol kesehatan.

"Untuk senantiasa mengajak dan mengingatkan masyarakat untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dan kenormalan baru," kata dia.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Idham Azis juga menyebut, berdisiplin mengikuti protokol kesehatan menjadi kunci utama bagi masyarakat untuk produktif dan tetap aman dari penyebaran covid-19.

Selain itu, TNI dan Polri juga akan menambah pasukannya untuk turun di 138 kabupaten dan kota yang masuk ke dalam zona kuning penyebaran covid-19.

"Saya bersama Bapak Panglima TNI mengimbau kepada masyarakat, ayo kita bersama mendisiplinkan diri agar kita terhindar dari covid-19 ini," kata Idham Azis.

"Karena covid-19 ini tidak memilih siapa yang akan menjadi sasarannya.

Ini penting, pembelajaran mengenai disiplin tadi," lanjut dia.

YLBHI Sebut Orde Baru

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI) meminta pemerintah membatalkan pelibatan TNI di era new normal yang akan diterapkan..

• Mahfud MD Tuai Kritik dari Komnas Perempuan Lantaran Sampaikan Candaan Luhut Soal Virus Corona

• Kabar Terbaru, Jokowi Tunda Masuk Sekolah? Muhadjir dan Kemendikbud Bahas Pendidikan Era New Normal

• Sempat Jadi Polemik Risma dan Khofifah di Surabaya, Tim Mobil PCR Lelah Lakukan Swab Test

Ketua Bidang Advokasi YLBHI M Isnur mengatakan, rencana pemerintah untuk melibatkan TNI dalam mendisiplinkan protokol kesehatan terkait covid-19 bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

TAP MPR itu menyebut, peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

"Jadi pengembalian peran TNI dalam kegiatan-kegiatan di ranah sipil bertentangan dengan reformasi dan TAP MPR tersebut," kata Isnur, dikutip dari siaran pers, Senin (1/6/2020).

"Berdasarkan hal itu YLBHI meminta pemerintah menghapus dan membatalkan kebijakan dengan pendekatan keamanan untuk menangani covid-19 termasuk rencana pelibatan TNI dalam new normal," lanjut dia.

Isnur mengakui di dalam UU TNI, disebutkan adanya operasi milliter selain perang.

Tapi sangat jelas disyaratkan bahwa harus melalui keputusan politik negara, yaitu Kepala Negara harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR.

Reformasi 1998 lalu, kata Isnur, merupakan tonggak ditinggalkannya Orde Baru.

Salah satu ciri orde baru adalah pelibatan TNI dalam persoalan sosial dan politik.

Tidak hanya itu, menurut Isnur, alasan pemerintah memberlakukan new normal di beberapa wilayah karena daerah bersangkutan sudah siap menerapkannya.

• Refly Harun Blak-blakan ke Ustadz Abdul Somad, Curhat Serangan Netizen, Singgung Ganjar dan Anies

Namun, pihaknya mempertanyakan mengapa harus ada pelibatan TNI dalam penanganannya.

"Langkah ini sekali lagi menunjukkan bahwa pandemi covid-19 ditangani dengan pendekatan keamanan," kata dia. 
Menurut Isnur, penanganan covid-19 harus dipandu dengan kebijakan kesehatan publik yang berbasis sains.

Dengan demikian, pelonggaran kekarantinaan kesehatan pun harus dilakukan berbasis data dan bukan sekedar keinginan penguasa saja.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo mengatakan, pengerahan pasukan TNI-Polri untuk persiapan tatanan kehidupan baru atau new normal akan dilakukan di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota.

"Akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai hari ini," kata Jokowi seusai meninjau kesiapan new normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2020) pagi.

• Demontrasi di Amerika Serikat Berbuntut Rusuh, Donald Trump Dilarikan ke Bunker Gedung Putih

Presiden Jokowi berharap kehadiran personel TNI-Polri di ruang publik membuat masyarakat lebih tertib dan taat dalam mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona covid-19.

"Lebih mendisiplinkan masyarakat supaya mengikuti protokol kesehatan sesuai PSBB," ujar Jokowi.

Sementara, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut empat provinsi tersebut, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TNI-Polri Janji Kedepankan Humanisme Saat Mengawal New Normal", https://nasional.kompas.com/read/2020/06/07/17231591/tni-polri-janji-kedepankan-humanisme-saat-mengawal-new-normal.