Virus Corona

Kebijakan Baru Menhub Budi Karya, Transportasi Umum Bisa Bawa Banyak Penumpang Saat Pandemi Covid-19

Kebijakan baru Menhub Budi Karya Sumadi, transportasi umum bisa bawa banyak penumpang saat pandemi covid-19

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kompas.com/ Akhdi Martin Pratama
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi 

TRIBUNKALTIM.CO - Kebijakan baru Menhub Budi Karya Sumadi, transportasi umum bisa bawa banyak penumpang saat pandemi covid-19.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merevisi aturan pembatasan jumlah penumpang di kendaraan pribadi maupun transportasi umum.

Sebelumnya, pembatasan jumlah penumpang dilakukan demi mencegah penularan Virus Corona atau covid-19.

Dengan revisi Menhub tersebut, transportasi umum bisa beroperasi dengan membawa lebih banyak penumpang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi resmi menghapus aturan mengenai pembatasan jumlah penumpang transportasi.

Hal ini berlaku bagi kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum.

Di Twitter, Fadjroel Rachman Bongkar Pemakaian Listrik Rumah Fadli Zon, Anggota Prabowo Protes PLN

 Bukan Cuma Rizal Ramli, Luhut akan Ladeni Debat Dosen Universitas Indonesia, Sri Mulyani Dibawa-bawa

 Bukan PSBB Transisi Anies Baswedan, Pakar Epidemiologi Beber Faktor Lonjakan Kasus covid-19 Jakarta

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah hanya memperbolehkan kendaraan mengangkut 50 persen dari kapasitas penumpang.

Dikutip dari artikel KompasTV, Selasa (9/6/2020), penghapusan aturan tersebut ditandai dengan penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020.

“Kemenhub telah menerbitkan aturan pengendalian transportasi (Permenhub Nomor 41 Tahun 2020) yang merupakan revisi dari Permenhub 18/2020,” kata Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta.

Dalam Permenhub tersebut, kapasitas penumpang pesawat diperbolehkan hingga 70 persen sesuai dengan armada.

“Misalnya, di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumlah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan,” kata Budi Karya Sumadi.

Budi Karya Sumadi menambahkan, dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, maka akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi.

Untuk itu, Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan Permenhub 18/2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran covid-19.

Selain itu, Budi Karya Sumadi mengatakan penghapusan pembatasan jumlah penumpang ini diharapkan agar masyarakat dapat tetap produktif.

 Arab Saudi Tetap Gelar Ibadah Haji 2020 di Masa Pandemi Virus Corona, Ada yang Beda dari Sebelumnya

Pihaknya juga menerapkan protokol kesehatan ketat dalam kendaraan.

Seperti penyemprotan disinfektan, serta penggunaan alat pelindung diri seperti masker dan juga sarung tangan untuk pengendara. 

Indonesia Terserah

Sosiolog Universitas Indonesia (UI), Imam Prasodjo turut menanggapi viral tagar 'Indonesia Terserah'

 Nada Bicara Jokowi Meninggi, Tegaskan ke Menterinya Belum Ada Pelonggaran PSBB, Singgung Soal Mudik

 Blak-blakan, William Aditya PSI Bongkar Cara Janggal Anies Baswedan Potong APBD Atasi Virus Corona

 Refly Harun Tertawa dan Beber Tak Ada yang Dukung Pemerintah Jokowi Dalam Kebijakan Ini, Kok Tega

Hal itu diungkapkan Imam Prasodjo melalui sambungan video call dengan Kompas TV pada Minggu (18/5/2020).

Imam Prasodjo menilai, ungkapan dari tenaga medis yang viral itu merupakan bagian dari kekecewaan pada sistem yang terjadi selama covid-19 ini.

Namun ada tiga pilar utama termasuk pemerintah yang menurutnya membuat Indonesia kini kembali ramai di tengah pandemi covid-19.

"The Whole System ya pertama ya tentu ada tiga pilar menurut saya ya yang bisa ikut kontribusi suasana kok jadi begini."

"Pertama tentu pemerintah ya, pemerintah itu satu segi pernah secara tegas mengatakan misalnya ya kita fokus ke mudik saja ya yang sudah jelas-jelas relevan," ujar Imam.

Keputusan membuka transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan dinilai merupakan sesuatu yang aneh di tengah larangan mudik.

Meski harus menerapkan protokol kesehatan, namun penerapan di lapangan akan susah dilakukan.

Apalagi memang banyak orang sudah ingin mudik.

"Dilarang mudik misalnya tapi terus tiba-tiba Kementerian Perhubungan membuka transportasi walaupun ada pembatasan-pembatasan."

"Tapi semua orang tahu bahwa transportasi umum dibuka walaupun katanya dengan protokol kesehatan tidak akan mungkin itu bisa berjalan karena pertama memang sudah ada animo orang itu kepengin pulang kampung," ujarnya.

Lalu, ia menilai kesalahan juga dilakukan oleh pengusaha jasa transportasi dan masyarakat itu sendiri.

"Yang kedua bisnis community, komunitas bisnis itu juga tidak mungkin membuka transportasi yang hanya mengangkut orang atau penumpang 50 persen saja."

"Sudah gitu kultur Indonesia banyak sekali pelanggaran-pelanggaran," katanya.

Namun, aturan Kementerian Perhubungan yang dinilai menjadi faktor terbesar mengapa banyak pelanggaran PSBB.

"Jadi akhirnya regulasi dari Kementerian Perhubungan, saya mohon maaf kalau saya terpaksa harus mengatakan bahwa lubang terbesar adalah di Kementerian Perhubungan," ungkapnya.

Imam juga menyinggung bahwa ada bisnis transportasi yang tidak mau merugi hingga mengabaikan physical distancing yang ketat.

"Nah terus yang kedua adalah bisnis transportasi, tentu bisnis transportasi memanfaatkan situasi ini karena tentu mereka juga bukan lembaga yang sekarang tidak merugi."

"Di situasi seperti ini semua merugi tentu dengan pembatasan-pembatasan tadi harus ada physical distancing dan sebagainya akan merugikan mereka."

"Sehingga sangat mungkin menjadi upaya-upaya untuk melakukan kreativitas negatif ya artinya jadi akhirnya tidak ada physical distancing yang ketat," jelasnya.

Selain itu, masyarakat juga menjadi faktor besar hingga banyak pelanggaran PSBB.

 Memanas! Indonesia Pasti Kena Imbasnya, Jika Amerika Serikat dan China Perang di Laut China Selatan

Mulanya ia mengira banyak orang terpaksa mudik karena keterbatasan ekonomi, namun dengan ramainya Soekarno Hatta itu membuat Imam kini ragu

"Pada saat yang sama masyarakat, mungkin masyarakat yang tidak ada pilihan dia harus pulang karena di kota dia sudah tidak punya ongkos."

"Tapi kemarin yang peristiwa terjadi di Soekarno Hatta orang berjubel seperti itu apa iya itu orang-orang yang karena tugas, apa iya itu orang-orang tua nya sakit atau meninggal," jelasnya.

(*)

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved