Beda Data Pasien Positif Covid-19 Surabaya, Ini Pernyataan Gugus Tugas Risma dan Anak Buah Khofifah

TRIBUNKALTIM.CO - Perbedaan data jumlah pasien positif covid-19 di Surabaya antara Pemkot dan Pemprov, begini pernyataan Gugus Tugas Risma dan anak buah Khofifah

Ada perbedaan data jumlah pasien positif covid-19 di Surabaya antara Pemprov Jawa Timur ( Jatim ) dengan data Pemkot Surabaya.

Bahkan perbedaan ini, tak jarang berbeda hingga lima puluh persen, begini pernyataan Gugus Tugas di wilayah Risma dan bantahan dari anak buah Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim.

Seperti dikutip dari surya.co.id, data konfirmasi positif virus Corona di Surabaya ternyata berbeda antara tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 kota dan Jatim. 

Selisih data virus Corona di Surabaya antara pemprov dan Pemkot itu tak jarang berbeda hingga lima puluh persen.

Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan temuan perbedaan data itu lantaran pihaknya melakukan kroscek di lapangan begitu dapat data update dari Gugus Tugas di Jatim.

• Perbandingan Anggaran Covid-19 di Surabaya Raya: Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Anggaran Risma Minim?

• Rasio Tracing covid-19 di Surabaya Terendah di Jatim, Gugus Tugas Jatim Ngenes, JK Ingatkan Hal Ini

• Beda Nasib Pelanggar Aturan Masa Transisi Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, Alasan Risma tak Ada Denda

• Penularan Covid-19 di Surabaya Tertinggi di Indonesia, 4 Rekomendasi Gugus Tugas Jatim untuk Risma

Dia mempertanyakan data confirm covid-19 dari Gugus Tugas Provinsi Jatim yang tidak sinkron dengan data Gugus Tugas Surabaya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu menyebut, misalnya pada 14 Juni 2020, data yang diterima sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya. Setelah dicek, di lapangan hanya 80 orang.

Lalu, pada 15 Juni 2020, data confirm yang diterima 280 orang, dan setelah dicek hanya 100.

Kemudian, pada 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.

Hasil itu didapat setelah Puskesmas melakukan kroscek di lapangan. Dari hasil itu, didapati hasil yang tidak sinkron antara Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya.

Ini menjadi pola yang dilakukan, di mana setelah menerima laporan data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim, pihaknya memang langsung melakukan pengecekan lewat Puskesmas masing-masing.

Feny mengatakan, tidak sinkronnya data antara Pemkot dan Pemprov ini juga disebabkan, karena ada nama maupun alamat yang ganda.

Bahkan, ada pula data yang setelah di-tracing ternyata orang itu sudah tidak tinggal domisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.

Dia berharap hal-hal semacam ini dapat menjadi perhatian. Sebelum disampaikan kepada publik terkait update kasus, dia meminta validitas data dipastikan terlebih dahulu. Sehingga, publik juga tidak kebingungan.

"Kita tidak mengakui data itu sebelum Puskesmas ok. Kita cek verifikasi ke lapangan,” ungkapnya.

"Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota.

Kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing, harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi," sambung Feny.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jawa Timur ( Jatim ), Heru Tjahjono menampik anggapan Pemkot Surabaya yang menyebut ada selisih tambahan pasien covid-19.

Menurutnya, data milik Pemprov Jatim telah sesuai dengan kondisi dan laporan yang masuk dengan didasarkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Heru yang juga Sekretaris Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 Jatim itu menegaskan, pihaknya tak mungkin menyampaikan informasi yang diragukan validitasnya kepada publik.

Semua data sudah diolah bersama pakar sebelum dipublikasikan.

Ia mengakui memang ada kemungkinan soal salah input ada, namun itu segera dimutakhirkan.

Dalam data update kasus yang disampaikan tiap harinya, beberapa catatan kecil tertera jika ada revisi.

"(Ada) yang sakitnya di Sidoarjo, asal (KTP-nya) Surabaya. Begitu juga sebaliknya. Nah itu sudah di-clear-kan," katanya.

"Prinsipnya, nggak mungkinlah (mengubah data) sebab urusannya dengan orang mati. (Bisa) Dosa, ngawur ae, berdosa," tegasnya.

Pada masa pandemi ini, kata dia, penanganan covid-19 menjadi tanggung jawab bersama.

Bukan hanya pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah dan masyarakat.

Bila data tersebut salah atau tidak sesuai fakta, akan sangat berbahaya.

Mengingat data tersebut menjadi acuan untuk tim gugus tugas pusat memberikan kebijakan seperti bantuan kepada Jatim.

Karenanya, sebelum mempublikasikan informasi update kasus covid-19 Jatim, pihaknya meneliti secara detail data tersebut.

Termasuk mengolahnya dari laporan 38 Dinkes Kabupaten/Kota se-Jatim hingga data Gugus Tugas Pusat yang notabene dari Kemenkes dan BNPB.

"Selain mencari, ada laporan, dari dinas kabupaten/kota, dan kita ngecek juga, kita dibantu BNPB, ada dari dinas dan sebagainya, dan ndak mungkin (menampilkan tidak valid), sekali lagi nggak mungkin, ini adalah perang kita dengan covid-19," terangnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul Pemkot Surabaya Persoalkan Data covid-19, Pemprov Jatim: Nggak Mungkin Tidak Sesuai, Bisa Dosa, dan Kenapa Data Virus Corona di Surabaya Selisih 50 Persen Lebih Antara Pemprov dan Pemkot? Ini Faktanya.