Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Timur Tolak Undang-undang Minerba

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus (HMI, GMNI, PMI, PMKRI, PMII, GMKI, IMM, LMND, dan KAMMI) menolak UU Minerba

Penulis: Sapri Maulana | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/SAPRI MAULANA
Perwakilan Cipayung plus usai melakukan konsolidasi di Badko HMI Kaltim, belum lama ini. 

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung plus (HMI, GMNI, PMI, PMKRI, PMII, GMKI, IMM, LMND, dan KAMMI) menolak UU Minerba yang belum lama ini disahkan DPR RI.

"Dari hasil kajian Cipayung plus, UU Minerba merupakan produk hukum yang melanggengkan pengusaha untuk mengeruk dan merusak lingkungan hidup," kata Korda GMNI Kaltim Muhammad Akbar, melalui pesan singkat, Kamis (2/7/2020).

Kaltim yang kaya akan sumber daya alam, kata Akbar, sudah pasti akan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak.

Masing-masing kader Cipayung plus telah membuat video penolakan, agar sikap tersebut diketahui dan didukung oleh rakyat.

Baca Juga: KPPU IV Balikpapan Soroti Biaya Rapid Test yang Dinilai Mahal

Baca Juga: Awal Juli Relaksasi Resepsi Pernikahan di Balikpapan Kembali Dibolehkan di Tengah Pandemi Covid-19

"Sebab, UU Minerba akan merugikan rakyat, dan hanya menguntungkan konglomerat," kata Akbar.

Menurut Cipayung plus, sejumlah pasal hanya melanggengkan aktivitas pertambangan di sejumlah daerah industri pertambangan, khususnya Kalimantan Timurm

Pasal 1 ayat 13a yang merupakan ketentuan baru bernama Surat Izin Penambangan Bantuan [SIPB], yakni izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pertambangan untuk keperluan tertentu, dinilai akan membuka peluang lebih luas lagi bagi penambangan bagi tujuan tertentu.

"Ditambah lagi semakin memperparah keadaan adanya izin untuk menambang diruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai kesatuan wilayah yakni Kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan, dan landas kontinen sesuai dengan pasal 1 ayat 28a," ungkap Akbar.

UU minerba menurut Cipayung plus semakin memberi peluang kepada industri perusak lingkungan hal ini karena jelas termuat dalam pasal 22 mengenai kegiatan penambangan boleh dilakukan di sungai sehingga ini dikhawatirkan dapat merusak ruang hidup dan sumber air masyarakat.

"Industri ini juga dinilai akan sangat mematikan karena alam akan dikeruk habis-habisan oleh pihak pemegang IUP karena adanya pasal 169A yang juga memberikan peluang perpanjangan Perjanjian Kontrak Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) dalam waktu 2 kali 10 tahun," kata Akbar.

Cipayung plus menilai UU Minerba memperlihatkan kegagalan stakeholder dalam melibatkan rakyat bahkan menghapus hak rakyat dalam melakukan protes atas aktivitas pertambangan yang termuat dalam pasal 162 dan 164.

Bahwa bagi setiap pihak yang menghalangi aktivitas pertambangan akan dikenakan pidana penjara dan denda ratusan juta rupiah.

Persoalan lain yang menjadi sorotan Cipayung plus adalah dana jaminan reklamasi pasca tambang di Kaltim yang tidak transparan hingga maraknya tambang ilegal di Kalimantan Timur.

Sikap ini bermula dari hasil masing-masing kajian organisasi yang kemudian berembuk untuk memutuskan sikap bersama.

Melalui konsolidasi, Cipayung plus kemudian menghasilkan kesepakatan akan segera melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi KALTIM dengan harapan akan dapat berdialog dengan berbagai pihak yang bertanggungjawab yaitu pemerintah provinsi, polda kaltim dan kejaksaan agar berbagai persoalan dapat menemukan titik terang.

"Kami akan fokus pada dampak dan sejumlah potensi persoalan yang merugikan Kaltim," kata Akbar.

( TribunKaltim.co )

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved