Kementrian Kesehatan akan Hapus ODP dan PDP Virus Corona, Diganti 3 Istilah Baru Ini, Lebih Spesifik

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian Kesehatan akan hapus ODP dan PDP Virus Corona, diganti 3 istilah baru ini, lebih spesifik.

Istilah Orang Dalam Pemantauan atau ODP, dan Pasien Dalam Pengawasan atau PDP Virus Corona akan diganti.

Kementrian Kesehatan yang dipimpin Terawan Agus Putranto sudah punya 3 istilah pengganti.

Hal ini diungkapkan jajaran Menkes Terawan Agus Putranto saat bertemu Walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bertemu sejumlah direktur rumah sakit, kepala puskesmas, dan camat seluruh Surabaya di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (1/7/2020).

Hadir pula dalam pertemuan itu, staf khusus Menteri Kesehatan (Menkes) Daniel Tjen, Jajang Edi Priyatno, dan Alexander Kaliaga Ginting.

Dalam pertemuan itu, Risma mengajak para direktur rumah sakit berdiskusi perihal penanganan pasien covid-19.

• Risma Ikut Anjuran WHO yang Ditolak Doni Monardo, Cukup 1 Kali Tes Swab Pasien Virus Corona Pulang

• Kata-kata Melecehkan Ini Buat Pije Nekat Bakar Alphard Via Vallen, Ditolak Dua Kali Bertemu Idola

• Blak-blakan ILC, Fahri Hamzah Beber Jokowi Mengiba ke Pembantunya, Tuduhan Serius ke Lembaga Negara

• Di ILC, Ali Ngabalin Dicecar PKS dan Fadli Zon Soal Kemarahan Jokowi, Karni Ilyas Bereaksi Bantu

Risma memberikan secarik kertas kepada para direktur rumah sakit.

Ia meminta para pimpinan rumah sakit menuliskan kebutuhan dan kendala dalam menangani pasien covid-19.

"Mohon bapak ibu, kertasnya diisi nggih.

Apapun yang menjadi keluhan panjenengan sedoyo (anda semua), kita sama-sama berjuang pada kondisi saat ini," kata Risma di Balai Kota Surabaya.

Risma mengaku telah berjuang sekuat tenaga memutus pandemi virus corona baru atau covid-19 di Surabaya.
Sejumlah intervensi dilakukan untuk menekan jumlah kasus positif.

Hal itu terlihat dari upaya tracing, pemberian makanan tambahan, dan pembuatan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo.

Dalam kesempatan itu, Risma juga meminta para camat menyampaikan suka duka memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Sebab, Risma sering mendengar cerita petugas kecamatan kesulitan menemui warga yang positif covid-19 di rumah mereka.

"Saat ditemui oleh petugas ke rumah warga yang positif, sebagian warga menolak.

Tapi kita harus memaksakan mereka untuk mau diisolasi.
Sebenarnya bukan warga yang mengucilkan, tapi mereka (pasien) yang malu," ungkap Risma.

Tidak hanya itu, Risma juga memaparkan instruksi Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto untuk menekan angka kematian di Surabaya.

Untuk itu, ia bersedia membantu peralatan ke rumah sakit termasuk alat pelindung diri (APD).

Bahkan, pihak Kemenkes juga bersedia membantu kebutuhan rumah sakit.

"Alhamdulillah, tadi disampaikan Staf khusus Kemenkes akan dibantu untuk peralatan itu.

Artinya mungkin dengan peralatan itu kita bisa mengurangi lagi angka kematian.

Saat ini hampir 90 persen angka kematian pasien covid-19 disertai dengan penyakit penyerta," ujar Risma.

Setelah pertemuan dengan direktur RS, Risma mengaku akan ada pembahasan dengan staf khusus Kemenkes untuk memerinci kebutuhan rumah sakit di Surabaya.

• Perintah Terbaru Jokowi ke Jajaran Idham Azis, Terutama Bhabinkamtibmas Desa Saat Pandemi Covid-19

Misalnya, membuat ruangan tekanan negatif hingga menyiapkan laboratorium.

"Tapi kita akan terus berinovasi dan membuat terobosan mengingat untuk membuat satu lab saja dibutuhkan sekitar 600 juta.

Tetapi, yang disampaikan beliau kita butuh ruang isolasi dahulu," ujar Risma.

Hapus Istilah ODP dan PDP

Staf Khusus Pembangunan dan Pembiayaan Kesehatan Kemenkes, Alexander Ginting mengungkapkan, pedoman, pencegahan, dan pengendalian covid-19 akan kembali direvisi.

Pedoman baru itu akan diterbitkan pada Juli 2020. "Saat ini sudah tahap revisi akhir," kata dia.

Dalam revisi terbaru itu, klaim penggantian biaya perawatan pasien covid-19 akan dijelaskan secara rinci.
Selain itu, penggantian istilah juga akan dilakukan.

Salah satunya tidak digunakannya istilah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

"Kita pakai istilah suspect, probable, confirmed.

Jadi mereka nanti dengan gejala dan PCR-nya positif masuk confirmed.

Kalau PCR-nya belum positif, maka masuk probable.

Mereka yang close contact bisa dengan gejala atau tidak, masuk suspect," imbuh dia.

• Perpanjang PSBB Transisi, Anies Baswedan Klaim Rasio Tes Jakarta Lewati Standar WHO, Jumlahnya Besar

Cukup 1 Kali Tes Swab

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Febria Rachmanita mengatakan, pasien positif covid-19 yang mendapatkan satu kali hasil negatif tes swab bisa dipulangkan.

Menurut Febria, hal itu bisa menjadi solusi memecahkan masalah RSUD Dr Soetomo yang kelebihan kapasitas.
"Tadi disampaikan, mereka (pasien covid-19 di RSUD Dr Soetomo) penuh karena mereka harus menunggu swab dua

kali negatif, yang mana sebenarnya satu kali negatif pun sudah bisa pulang," kata Febria di Balai Kota Surabaya, Senin (29/6/2020).

• Rhoma Irama Berurusan dengan Polisi, Ade Yasin Tak Kompromi, Klarifikasi Raja Dangdut Tak Didengar

Pemkot Surabaya, kata dia, siap menanggung biaya perawatan pasien jika tak bisa diklaim ke BPJS Kesehatan.

"Jadi kenapa tidak memulangkan (pasien covid-19) karena BPJS tidak menanggung biaya klaim kalau satu kali negatif.

Jadi kami minta keluarkan saja enggak apa-apa, kalau misalnya takut tidak dibayar oleh BPJS silakan klaim ke Pemkot Surabaya," ujar Febria.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bertemu Pimpinan RS di Surabaya, Risma Tampung Keluhan Penanganan Pasien Covid-19", https://regional.kompas.com/read/2020/07/01/20315321/bertemu-pimpinan-rs-di-surabaya-risma-tampung-keluhan-penanganan-pasien?page=all#page2.