Pilkada Kaltara
TNI Polri di Kalimantan Utara Siap Amankan Pilkada, Tak Ingin Aksi Anarkis Tahun 2015 Terulang
Gelaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Utara ( Kaltara ), menjadi perhatian TNI Polri.
Penulis: Amiruddin | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Gelaran Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 di Kalimantan Utara ( Kaltara ), menjadi perhatian TNI Polri.
Apalagi saat Pilkada Kaltara digelar 2015 silam, sempat terjadi anarkis massa.
Terdapat mobil yang dibakar oleh massa, begitupun dengan beberapa area perkantoran di Tanjung Selor, ibu kota Kaltara turut dibakar.
Saat itu, untuk pertama kalinya digelar pemilihan gubernur atau Pilkada Kaltara, yang dimenangkan pasangan Irianto Lambrie - Udin Hianggio.
Baca Juga: Hubungan Peppermint dengan Produksi ASI pada Ibu yang Sedang Menyusui, Beginilah Dampaknya
Baca Juga: Hari Ini Rabu 1 Juli 2020, Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Mulai Berlaku, Beginilah Cara Turun Kelas
Massa yang kecewa dengan gelaran Pilkada saat itu, melakukan aksi protes yang berujung anarkis.
Komandan Korem 092 Maharajalila, Brigjen TNI Suratno, mengatakan agar aksi anarkis massa tak terulang, pihaknya bakal melakukan pendekatan terhadap para calon kepala daerah.
Wilayah teritorial Korem 092 Maharajalila meliputi kabupaten dan kota se- Kaltara.
"Pendekatan yang dimaksud bukan untuk politik, tetapi untuk pendekatan pengamanan.
Kita akan lakukan pendekatan, agar para calon memberikan pengertian kepada massanya, supaya tidak bertindak di luar aturan atau melawan hukum.
Baca Juga: KPPU IV Balikpapan Soroti Biaya Rapid Test yang Dinilai Mahal
Baca Juga: Awal Juli Relaksasi Resepsi Pernikahan di Balikpapan Kembali Dibolehkan di Tengah Pandemi Covid-19
Mungkin ke depannya bakal ada deklarasi siap kalah dan siap menang dari para calon kepala daerah," kata Suratno, kepada TribunKaltim.co, Kamis (2/7/2020).
Deklarasi siap kalah dan siap menang, kata dia, agar ketika ada kandidat kalah, selanjutnya bisa diserahkan kepada proses yang ditetapkan oleh KPU atau Bawaslu.
Deklarasi juga merupakan bagian pembelajaran politik bagi kandidat dan pendukungnya, agar bisa lebih dewasa menyikapi hasil pesta demokrasi.
"Personel TNI siap membackup Polri dalam pengamanan Pilkada serentak nantinya," ujarnya.
Calling System
Hal senada juga diungkapkan oleh Kapolres Bulungan, AKBP Teguh Triwantoro.
Saat ini kata dia, TNI-Polri mulai bersiap dalam menghadapi setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.
"Saat ini sudah masuk tahapan Pilkada serentak, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan TNI-Polri, tentunya bakal fokus pengamanan.
Dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif, perlu adanya calling system.
Termasuk deklarasi damai, serta antisipasi kejadian atau konflik agar kejadian 2015 lalu tidak terulang," ujar Teguh.

Mantan Komandan Detasemen Gegana Satbrimob Polda Jawa Tengah itu menambahkan, yang marak dalam Pilkada biasanya seperti ujaran kebencian, hingga black campaign atau kampanye hitam.
Antisipasi hal tersebut, kata dia, sudah dilaksanakan dari TNI-Polri, baik Kodim 0903 Tanjung Selor maupun Polres Bulungan.
TNI-Polri akan melakukan cegah tangkal potensi gangguan Kamtibmas, sehingga harapannya jangan sampai kejadian seperti 2015 itu terulang.
"TNI-Polri sudah siap, floating personel juga sudah kita siapkan, seperti kategori aman, rawan, sangat rawan, sudah kita mapping atau petakan.
Sehingga nanti perkuatan di tempat khususnya terindikasi sangat rawan, akan diterjunkan TNI polri," tuturnya.
Sekadar diketahui, Pilkada serentak bakal digelar pada 9 Desember 2020.
Selain Pilgub Kaltara, juga akan digelar Pilkada Bulungan, Tana Tidung, Malinau, dan Nunukan.
( TribunKaltim.co/Amiruddin )