Belum Ada Kejelasan APD Bagi Pengawas Pilkada di Bontang, Begini Respon Bawaslu Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua Bawaslu Kaltim, Saipul Bahtiar melakukan monitoring ke Kantor Bawaslu Bontang, Senin (6/7/2020).

Dalam lawatannya ke Bawaslu Bontang, Saipul mempertanyakan kejelasan Alat Pelindung Diri (APD) untuk jajaran pengawas pelaksanaan Pilkada Bontang 2020.

Lantaran tahapan Pemilihan sudah berjalan, usai sempat berhenti gegara pandemi covid-19.

"Laporan dari Bawaslu Bontang, kebutuhan APD bagi jajaran pengawas di Bontang ini masih alot,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah menginventarisir kebutuhan APD di seluruh Bawaslu kabupaten kota se-Kaltim. Ada yang sudah siap, ada juga yang belum jelas kesiapan pengadaannya.

Baca juga:

Pilkada 2020, Golkar Pastikan Usung Bobby Nasution, Menantu Jokowi sebagai Calon Walikota Medan

Anggota DPRD Kaltara Najamuddin Gandeng Putri Mantan Walikota Tarakan di Pilkada Bulungan

Kapolres Berau Bakal Beri Sanksi Personel yang tak Netral di Pilkada

Lebih lanjut, dikatakan Saipul, pengawas wajib menggunakan APD pada pelaksanaan pengawasan di masa pandemi covid-19.

Penerapan protokol kesehatan sesuai surat edaran KPU maupun surat edaran Bawaslu sejak 15 Juni 2020.

Untuk diketahui, saat ini di Bontang masuk tahap pembentukan PPDP (panitia pemutakhiran data pemilih) dan sebentar lagi masuk pencocokan data pemilih.

Kalau APD tidak segera dipenuhi dalam anggaran Bawaslu, maka bisa menggangu kerja-kerja pengawas.

Selain mengawasi dugaan pelanggaran di Pilkada, pihaknya juga mengawasi penerapan protokol kesehatan bagi jajaran penyelenggara Pemilu.

"Mestinya saat ini, semua jajaran pengawas menggunakan APD dan dilakukan rapid tes," ucapnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Bontang Nasrullah mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu kepastian pembahasan bersama Tim Anggaran Pemkot.

Pihaknya sudah melakukan optimalisasi anggaran hibah anggaran Pilkada untuk Bawaslu Bontang, termasuk di antaranya ada sebagian anggarannya bisa disisihkan untuk pemenuhan APD.

"Tapi belum bisa direalisasikan karena harus ada berita acara persetujuan dari Pemkot,” ucapnya. (*)

Baca juga:

Andi Harun Enggan Komentari Video Zulkifli Hasan Untuk Menangkan Barkati-Darlis di Pilkada Samarinda

Antisipasi Pelanggaran Hukum, KPU Balikpapan Gelar Bimtek Pengelolaan Anggaran Penyelenggara Pilkada

KPU Samarinda Nyatakan Pasien Positif Covid-19 Tidak Gugur jadi Pemilih di Pilkada Serentak 2020