Virus Corona

Khofifah Bocorkan Hasil Rapat Soal Virus Corona dengan Jokowi, Warga Jawa Timur Siap-siap Disanksi

Khofifah Indar Parawansa bocorkan hasil rapat soal Virus Corona dengan Jokowi, warga Jawa Timur siap-siap disanksi

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Agus Suparto/Fotografer Kepresidenan
Presiden Joko Widodo disambut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Surabaya pada Kamis (25/6/2020). Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) minta covid-19 Jawa Timur turun dalam 2 minggu, Pakar: kesadaran itu tumbuhnya lama, ini satu-satunya cara 

TRIBUNKALTIM.CO - Khofifah Indar Parawansa bocorkan hasil rapat soal Virus Corona dengan Jokowi, warga Jawa Timur siap-siap disanksi.

Jawa Timur kini menjadi Provinsi di Indonesia dengan angka kasus Virus Corona atau covid-19 tertinggi.

Kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Presiden Jokowi meminta kepala daerah menyiapkan sanksi kepada warga yang tak patuhi protokol kesehatan.

Penerapan sanksi ini bertujuan agar masyarakat lebih disiplin dan penularan covid-19 bisa dikurangi.

Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan para gubernur di Istana Bogor, Rabu (15/7/2020).

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, dalam rapat itu Jokowi meminta para gubernur seluruh Indonesia menegakkan kedisiplinan publik terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penularan covid-19.

Pilpres 2024, Refly Harun Ungkap Ganjar Diusung Megawati Jika Penuhi Syarat Ini, Nasib Mirip Jokowi

 Di ILC, Anies Baswedan Diserang Eks Anak Buah Ahok Soal Reklamasi Ancol, Sebut Gubernur Tak Jujur

 Ada Kejanggalan Anies Baswedan soal Reklamasi Ancol, Anak Buah Prabowo di Gerindra Pasang Badan

 Ahok Singgung Reklamasi Ancol dan Dufan, Anies Baswedan Sempat Klaim Berbeda dengan Sebelumnya

"Pak Presiden memberikan arahan untuk menegakkan disiplin.

Memang seyogyanya ada sanksi, apakah itu denda maupun administrasi.

Supaya ada peningkatan kedisiplinan masyarakat," ujar Khofifah Indar Parawansa usai rapat.

Khofifah menyampaikan, peningkatan kedisiplinan masyarakat harus diiringi upaya pergerakan roda perekonomian kembali.

Dia mengatakan, Presiden terus mengingatkan kepala daerah untuk mengetahui kapan harus menerapkan dan menghentikan kebijakan pelonggaran.

"Kepala daerah harus bisa melakukan deteksi secara kontinyu. Jadi pergerakan ekonomi dan covid-19 bisa dikendalikan," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved