Tagihan Pelanggan PDAM di Balikpapan Membengkak, Dirut Sebut WFH Jadi Penyebabnya

"Perda PDAM tahun 2010 itu nanti menyesuaikan kelembagaan dan operasional sesuai dengan PP 122 dan PP 54," katanya.

Lebih lanjut, Haidir juga mempersilakan seluruh masyarakat khususnya pelanggan PDAM untuk datang ke kantor PDAM mempertanyakan hal-hal yang dianggap merugikan pelanggan.

"Ini juga menjadi PR bagi kami untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada pelanggan.

Baca juga: Masuk Fase New Normal, Kejati Kaltim Kembali Usut Kasus Pembangunan Sirkuit Batu Putih

Baca juga: Anggaran Penataan Kawasan Kumuh Minim, 12 Kelurahan di Balikpapan Masuk Kategori Ini

Pembayaran kelebihan kepada masyarakat memang selama ini ada dua kebijakan yang kita kumpul yang pertama kalau itu memang pembayaran kesalahan pembacaan kita bisa kembalikan atau kompensasi dengan tagihan bulan berikutnya.

Tapi kelebihan itu memang kondisinya riil di lapangan seperti itu kita tawarkan juga opsi meringankan berupa cicilan sampai dengan akhir tahun," katanya.

Dia juga menuturkan kenaikan tarif PDAM yang dikeluhkan masyarakat saat ini adalah murni kebijakan dan bukan kekeliruan sebab, menurut Haidir, sistem estimasi juga dilakukan oleh kota-kota besar lainnya di tengah pandemi covid-19 ini.

"Intinya kita tidak ada kenaikan tarif dan tarifnya itu masih tarif tahun 2015. Jadi kasus kemarin itu adalah murni kebijakan bukan kekeliruan sebab seluruh PDAM kota besar juga menerapkan sistem metode yang sama tidak hanya di Balikpapan," tuturnya. (*)