Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian: Buka Hasil Evaluasi POP Kemendikbud ke Publik
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan evaluasi terhadap Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) adalah langkah yang tepat dan harus diambil saat ini.
POP menjadi bahasan serius di masyarakat lantaran membuat sejumlah ormas besar seperti Muhammadiyah, LP Ma'arif NU hingga PGRI mundur dari program tersebut.
"(Saya mendukung adanya evaluasi) Terutama dalam hal kriteria, perlu dievaluasi lagi poin-poin apa saja yang seharusnya masuk menjadi penilaian. Sebagai contoh, rekam jejak dan perannya selama ini dalam pembangunan pendidikan Indonesia, itu tidak bisa dikesampingkan," ujar Hetifah, kepada wartawan, Senin (27/7/2020).
Hetifah mengapresiasi Kemendikbud yang telah menggunakan badan independen seperti SMERU untuk melakukan evaluasi.
• DPR Minta Kemendikbud Potong Anggaran POP, Pikirkan Peningkatan Mutu Pembelajaran Jarak Jauh
• DPR Inginkan NU, Muhammadiyah dan PGRI Masuk Lagi ke POP Kemendikbud, Nadiem Makarim akan Dipanggil
Namun, dia menegaskan sebaiknya para peserta mendapatkan transparansi mengenai proses dan hasil seleksi. Sehingga ada feedback untuk perbaikan POP ke depannya.
Data-data tersebut sebaiknya juga dibuka ke masyarakat agar tidak menimbulkan polemik lebih jauh.
"Selama ini organisasi-organisasi ini hanya diberitahu lolos atau tidak, tanpa diberitahu mengapanya, kurangnya dimana, dan sebagainya," kata dia.
Di sisi lain, politikus Partai Golkar tersebut mengatakan POP sebenarnya adalah ide dan terobosan yang sangat baik dari Kemendikbud untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
Oleh karenanya, Hetifah meminta jangan sampai program ini dihilangkan atau dihentikan karena polemik berkepanjangan di masyarakat.
• Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian Usul Belajar Alternatif di Museum atau Perpustakaan
Jangan sampai karena polemik ini programnya jadi dihilangkan. Hanya mungkin beberapa hal perlu disesuaikan, misalnya bagaimana agar mendorong lebih banyak lagi pihak untuk dapat bisa berpartisipasi.
"Juga, bagaimana porsi alokasi anggaran, mungkin bisa dibuat lebih fleksibel sesuai kriteria-kriteria tertentu, tidak harus sama semua jumlahnya," ungkapnya.
Hetifah juta meminta Kemendikbud mempertimbangkan semangat kerelawanan dalam membangun dunia pendidikan. Sehingga tidak ada motivasi lain dibalik diluncurkannya program tersebut.
"Ada organisasi-organisasi yang memang semangatnya membangun pendidikan di negeri ini. Prinsipnya adalah kerelawanan. Jangan sampai dengan adanya program ini jadi tercampur-campur dengan motivasi-motivasi yang lain," pungkasnya.
Mendikbud Nadiem Makarim akan Evaluasi POP
Berita sebelumnya. Mendikbud Nadiem Makarim sebut akan evaluasi POP, sudah terima masukan dari berbagai pihak.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ) akan melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan Program Organisasi Penggerak ( POP ).
Proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan bahwa penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak.
“Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa Program Organisasi Penggerak merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional,” kata Mendikbud di Jakarta, Jumat (24/7/2020).
Baca Juga: Ikuti Kebijakan Pusat, Pemkot Balikpapan Hanya Terima Pasien Covid-19 dengan Kondisi Berat
Baca Juga: UPDATE Virus Corona di Berau, Tidak Ada Tambahan Kasus PDP, ODP, 9 Pasien Masih Dirawat
Kali ini Kemendikbud juga akan semakin melibatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.
"Tanpa peran aktif organisasi dengan sejarah perjuangan yang panjang, pencapaian pendidikan kita tidak mungkin sampai pada titik ini. Untuk itu merupakan kehormatan bagi kami untuk bisa berdiskusi dan mendapatkan dukungan dari berbagai pihak demi kesuksesan Program Organisasi Penggerak,” ungkap Mendikbud.
Proses evaluasi lanjutan yang sedang disiapkan tentang tata laksana POP dirancang untuk meliputi: verifikasi yang lebih ketat mengenai kredibilitas organisasi peserta program yang di dalamnya termasuk memerhatikan rekam jejak integritas dari organisasi tersebut.
Baca Juga: Diguyur Hujan, Jalanan di Pesona Bukit Batuah Balikpapan Licin, Warga Inisiatif Beri Bebatuan
Baca Juga: Siswa di Kukar Belum Aktif Belajar, 13 Juli 2020 Jadwal Masuk Sekolah, Masih Perkenalan via Daring
Koordinasi keamanan serta keselamatan pelaksanaan program selama masa pandemi covid-19, serta menerapkan proses audit keseluruhan dari proses yang telah dilakukan.
Semuanya dilandasi semangat agar visi awal POP akan terlindungi secara berkelanjutan.
Organisasi penggerak juga tidak perlu khawatir dengan evaluasi lanjutan dan penyempurnaan program ini.
Baca Juga: Terima 18 Hasil Swab, Skrining Satu Pedagang Pasar Pandasari Balikpapan Positif Covid-19
Baca Juga: Hasil Swab Pedagang di Pandansari Positif Covid-19, Walikota Balikpapan Bimbang Tutup Pasar
"Kami mengucapkan terima kasih atas kesabaran dan dedikasi dalam mengikuti keseluruhan proses, dan terlebih lagi atas semua kontribusinya bagi pendidikan Indonesia selama ini," ujarnya.
"Pemerintah akan terus mengupayakan prinsip gotong royong dalam menyelenggarakan berbagai program dan mencapai tujuan kita bersama,” kata Mendikbud.
Baca Juga: BREAKING NEWS Miliki Komorbid Jantung, Satu Pasien Covid-19 di Balikpapan Meninggal Dunia
Program Organisasi Penggerak dirancang agar Kemendikbud dapat belajar dari inovasi-inovasi pembelajaran terbaik yang digerakan masyarakat.
Kemendikbud memberikan dukungan untuk memperbesar skala gerakan agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Saat ini 4.464 organisasi telah mendaftar di program POP ini dan kemudian mengikuti proses evaluasi proposal yang terdiri atas seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi.
Program ini nantinya akan fokus kepada berbagai upaya pengembangan literasi, numerasi, dan karakter di 34 provinsi di seluruh Indonesia.
![[FULL] Kode-kode Prabowo sebelum Wamenaker Dicokok KPK, Pakar: Presiden Harus Ganti Preman Politik](https://img.youtube.com/vi/GbrIY_anlZg/mqdefault.jpg)
