Dirut & Mantan Dirut PT Bara Kumala Sakti Diperiksa KPK Terkait Kasus Rita Widyasari, Ceritra Saksi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Perkara yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari ternyata belum usai.

Sejak awal pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi di Mapolresta Samarinda.

Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terkait perkara TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) atas tersangka Rita Widyasari ( RIW) dan Khairuddin ( Kh).

Kamis (13/8/2020) hari ini, penyidik KPK melakukan pemeriksaan terhadap tiga saksi di Mapolresta Samarinda, dan dua saksi lainnya di gedung KPK, Jakarta.

Tiga saksi yang diperiksa di Mapolresta Samarinda berasal dari kalangan swasta dengan level jabatan Direktur Utama (Dirut), diantaranya DM, Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti; HC, Direktur Utama PT Bara Kumala Sakti tahun 2008 - 2012; dan TSP, pemegang saham PT Alam Jaya Bara Pratama.

Baca juga; KPK Periksa 3 Saksi di Polresta Samarinda Terkait Kasus Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari

Baca juga; Dari Syaukani HR, Rita Widyasari, Kini Ismunandar, Fakta 3 Bupati di Kutai yang Ditangkap KPK

Sedangkan dua saksi lainnya yang diperiksa di Jakarta, yakni AI dan DS dari kalangan swasta.

Salah satu saksi berinsial DM mengaku baru kali ini dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait dengan kasus TPPU, sedangkan kasus gratifikasi yang dilakukan Rita Widyasari dan staf Khairuddin, dirinya telah dua kali diperiksa.

"Kalau yang ini (TPPU) baru pertama, untuk kasus sebelumnya (gratifikasi) dua kali. Sekarang ini saya sudah selesai diperiksa, belum ada pemberitahuan lagi kapan akan diperiksa lagi," jelasnya usai jalani pemeriksaan.

DM mengaku diperiksa mulai pukul 09.30 Wita - 16.20 Wita. Terdapat sekitar 20 pertanyaan lebih yang dilontarkan penyidik kepada dirinya.

Salah satu pertanyaan yang dilontarkan yakni, apakah dirinya pernah melakukan transaksi langsung dengan kedua tersangka.  "Saya menjawab tidak pernah," tegasnya.

Lalu, penyidik juga menanyakan apakah mengenal kedua tersangka, dirinya pun menjawab tidak kenal, tapi tahu siapa kedua tersangka.

"Ada beberapa nama juga yang ditanyakan, ada juga yang saya tidak tahu dan tidak kenal," ucapnya.

Perusahaan tambang batu bara yang dipimpinnya ikut terseret dalam kasus ini kaitannya dengan perizinan yang diberikan oleh Pemkab Kukar saat itu.

Namun, ketika perizinan diberikan, bukan dia yang menjabat sebagai Dirut, melainkan Dirut sebelumnya yang juga menjalani pemeriksaan di hari yang sama dengan dirinya di Mapolresta Samarinda.

"Perizinan itu bukan di zaman saya, tapi Dirut sebelumnya" imbuhnya.

"Ya, tidak teganglah, malah penyidiknya sambil guyon tadi. Rileks santai saja tadi. Saya rencana kembali ke Jakarta besok," tutupnya.

Sementara itu, saksi lainnya berinisial HC enggan memberikan pernyataan kepada awak media, dirinya meminta untuk menanyakan perihal pemeriksaan kepada penyidik saja.

"Tanya ke penyidik saja," ucapnya singkat lantas meninggalkan awak media.
Sebelumnya KPK telah melakukan penyitaan terhadap barang, bangunan maupun tanah yang berkaitan dengan penanganan kasus pencucian uang yang melibatkan Rita dan mantan staf khususnya, Khairudin.

Dalam kasus ini, keduanya diduga menyamarkan hasil penerimaan gratifikasi senilai Rp 436 miliar. Keduanya diduga membelanjakan hasil gratifikasi tersebut berupa pembelian kendaraan, tanah, hingga menyimpan uang dengan menggunakan nama orang lain.

Baca juga; NEWS VIDEO Hari Terakhir Pemeriksaan di Polresta Samarinda, KPK Dalami Peran Masing-masing Tersangka

Baca juga; Enam Saksi Jalani Pemeriksaan KPK, Staf Ketua DPRD Kutim Non Aktif Turut Diperiksa

Sebelumnya juga, mantan Bupati Kukar tersebut divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 2018 lalu.

Rita juga diwajibkan membayar denda Rp 600 juta dengan subsider 6 bulan kurungan. Rita terbukti menerima gratifikasi Rp 110 miliar bersama staf khususnya, Khairudin.

Selain itu, Rita juga menerima uang suap senilai Rp 6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun.

Uang itu diberikan atas pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.

Atas izin yang diterbitkan, Abun memberikan uang kepada Rita yang seluruhnya berjumlah Rp 6 miliar secara bertahap, Rp 1 miliar pada 22 Juli 2010 dan Rp 5 miliar pada 5 Agustus 2010. (*)