Soal Kelangkaan BBM di Krayan Nunukan, Ketua DPP Persekutuan Dayak Lundayeh Angkat Bicara
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persekutuan Dayak Lundayeh, Yansen Tipa Padan meminta agar Pemprov Kaltara menyelesaikan persoalan di Krayan
TRIBUNKALTIM.CO, MALINAU - Tidak hanya sekadar surat menyurat, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persekutuan Dayak Lundayeh, Yansen Tipa Padan meminta agar Pemprov Kaltara menyelesaikan persoalan di Krayan, Kabupaten Nunukan.
Yansen TP mengetahui, bahwa dalam melakukan penyelesaian kelangkaan BBM dan tingginya harga sembako di daerah perbatasan dan pedalaman itu, Pemprov Kaltara hanya mengandalkan surat menyurat.
“Kalau sebatas surat menyurat secara resmi, maka nanti akan dibahas secara resmi pula,” ujarnya saat diwawancara awak Tribunkaltim.co, pada Selasa (18/8/2020).
“Kalau melalui metode itu, ya nanti akan dibahas secara diplomatik antar dua negara. Dan proses itu akan terlalu panjang dan lama,” lanjut putra asli Krayan ini.
Baca Juga: Tunggu Kehadiran Pemerintah, Masyarakat Krayan Nunukan Meminta Solusi Soal Kelangkaan BBM
Baca Juga: NEWS VIDEO Putus Jalur dari Malaysia, Masyarakat Krayan Nunukan Kesulitan Dapatkan BBM
Padahal, dikatakan pria yang menjabat sebagai Bupati Malinau ini, persoalan tersebut harus segera diselesaikan secepatnya. Pasalnya, kondisi masyarakat di sana yang sudah membutuhkan pertolongan.
“Masalah ini sudah ada di depan mata, dan harus segera diselesaikan. Tidak bisa menunggu-nunggu nanti,” tegasnya.
Seharusnya, menurut bupati dua periode ini, Pemprov Kaltara sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat dapat segera mengambil langkah-langkah dan menciptakan solusi.
“Sudah juga diketahui, kalau surat menyurat itu prosesnya panjang. Harus ke Jakarta dulu. Nanti, juga harus ke Malaysia dulu. Padahal, masalah ini terus ada dan dampaknya terus dirasakan rakyat,” tuturnya.
Jangan, diucapkan Yansen, karena masyarakat perbatasan dan pedalaman kerap merasakan hal serupa lalu dibiarkan membaik sendiri nantinya. Jelas, ditegaskan kembali olehnya, itu perbuatan yang salah.
“Jangan tunggu ada persoalan, baru turun tangan. Ya terlambat lah. Pemerintah harus memiliki tanggungjawab atas ini semua. Apalagi, kedudukan yang dipegang sekarang itu amanah dari rakyat,” tabdasnya.
“Kita masyarakat perbatasan ini selalu saja seperti ini. Mengadu sampai berpuluh kali tidak pernah digubris. Kebanyakan masyarakat juga sudah tidak percaya, karena apa yang disampaikan tidak pernah didengar,” sambungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), di daerah Krayan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) berimbas kepada tingginya harga BBM di sana.
Terutama BBM jenis Solar, yang dibandrol dengan harga Rp 35 ribu/liter. Solar memang menjadi primadona di daerah tersebut. Sebab, bahan bakar inilah yang biasa digunakan untuk modal bekerja.
Tingginya harga BBM-pun memicu kenaikan harga kebutuhan barang pokok di daetah perbatasan dan pedalaman ini.
Mengambil contoh gula pasir. Benda yang biasa dicampur dengan kopi ini, saat ini dihargai senilai Rp 40 ribu/kilogram.