Megawati Heran Jokowi Diminta Mundur, Refly Harun Ingatkan Soal Gus Dur dan Soeharto, Ada 2 Jalur

TRIBUNKALTIM.CO - Megawati heran Jokowi diminta mundur, Refly Harun ingatkan soal Gus Dur dan Soeharto, ada 2 jalur.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengomentari keheranan Ketum PDIP Megawati yang mengenai adanya permintaan agar Jokowi mengundurkan diri dari jabatan Presiden.

Refly Harun lantas mengingatkan dua Presiden Indonesia pernah mengundurkan diri, yakni Soeharto dan Gus Dur.

Refly Harun juga menuturkan ada dua jalur untuk membuat Presiden lengser, pertama kemauan Presiden itu sendiri, kemudian ada jalur Impeachment oleh DPR.

Ketua Umum Partai PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri buka suara terkait adanya pihak-pihak yang meminta Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mundur.

Megawati menilai tidak sepantasnya mereka menunjukkan sikap tersebut.

• Cara Dapatkan Kuota Internet PJJ Hingga 50 GB Kemendikbud, untuk Siswa, Guru, Mahasiswa dan Dosen

• Isu Pengeroyokan Prajurit TNI Diduga Picu Penyerangan Polsek Ciracas, Dandim 0505 Beri Klarifikasi

• Tak Terduga, Begini Cara Cerdik Juventus Salip Manchester City, Bakal Duetkan Ronaldo dengan Messi

• Bukan Barang Terlarang, Menteri Pertanian Tetapkan Ganja Sebagai Tanaman Obat, DPR RI: Bisa Diekspor

Dirinya mengingatkan bahwa Jokowi merupakan Presiden sah yang ditentukan berdasarkan pemilihan langsung oleh rakyat.

Oleh karenanya, Megawati merasa heran kenapa masih ada yang tidak suka dengan Jokowi.

"Banyak orang tidak suka pemerintah sekarang, padahal pemerintah ini (dipilih langsung, bukan dulu oleh MPR," ujar Megawati saat pengumuman calon kepala daerah gelombang IV secara virtual, Jumat (28/8/2020), dikutip dari Tribunnews.com.

"Tolong diingat, lah kok bisa minta Pak Jokowi mundur," imbuhnya.

Sementara itu menanggapi respons yang disampaikan oleh Megawati, Pakar Hukum Tata Negara mempunyai pandangan berbeda.

Menurutnya, sah-sah saja munculnya aspirasi masyarakat untuk meminta Jokowi mundur.

"Soal menyuruh Presiden mundur, saya kira tidak ada masalah juga," kata Refly Harun.

"Maksutnya begini, kita harus tahu bahwa yang namanya aspirasi itu ya bisa berkembang," jelasnya.

Dirinya lantas mencontohkan dua kasus mundurnya dua presiden sebelumnya, yakni Soeharto dan Abdurrahman Wahid atau Gusdur.

Dikatakannya bahwa kondisinya tidak berbeda jauh dengan yang dialami oleh Seoharto dan Gusdur yang juga sama-sama merupakan hasil dari pemilihan yang sah.

"Pak Harto dipilih secara sah dalam sidang umum MPR tahun 1998, tapi bulan Mei desakan untuk dia mundur itu besar sekali," ungkapnya.

"Akhirnya Pak Harto untuk menjaga kohesivitas, kemudian memilih untuk mundur.

Hal sama terjadi juga dengan Gus Dur pada tahun 2001," terangnya.

Meski begitu, Refly Harun mengaku tentunya tidak ingin hal buruk tersebut kembali terulang dalam demokrasi Indonesia.

Dirinya hanya menggarisbawahi bahwa aspirasi atau tuntutan kepada orang nomor satu di Indonesia untuk mundur bukan suatu hal yang mustahil.

• KABAR DUKA Bintang Black Panther Meninggal Dunia, Chadwick Boseman 4 Tahun Melawan Kanker Usus Besar

Dan menurutnya itu sah untuk dilakukan, sama halnya seperti aspirasi saat memberikan dukungan.

Dengan catatan bukan dilakukan dalam bentuk makar.

"Tapi maksudnya, aspirasi yang meminta mundur, sama sahnya dengan aspirasi yang menudukung," kata Refly Harun.

"Jadi kalau yang mendukung banyak yang deklrasi sana-deklarasi sini, mundur juga sah-sah saja dalam demokrasi Indonesia," imbuhnya.

"Asal tidak makar."

Lebih lanjut, Refly Harun menyampaikan bahwa prosedur yang baik ketika minta presiden mundur adalah melalui DPR.

Sehingga dari DPR itulah akan ditindaklanjuti sebagai Impeachment.

Meski begitu, tetap saja hak akhirnya tetap berada di tangan Presiden lantaran merupakan hak subjektif dan tidak bisa dilakukan pemaksaan.

"Jadi kalau minta mundur jalannya ke DPR.

DPR mengajukan Impeachment kalau jalurnya Impeachment," ungkapnya.

"Tapi kalau jalurnya langsung ke kekuasaan, silakan, karena mundur hak subjektif dari Presiden," pungkasnya.

Pernyataan Megawati

Sedang membahas calon pengganti Tri Rismaharini di Pilkada Surabaya, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan ( PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak-pihak yang meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur.

Ia juga merasa heran pada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Jokowi,

Megawati Soekarnoputri merasa heran kepada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo dari pemerintahan hasil pemilihan langsung oleh rakyat.

"Banyak orang tidak suka pemerintahan sekarang, padahal pemerintah ini (dipilih) Langsung, bukan dulu oleh MPR," ujar Megawati saat pengumuman pasangan calon kepala daerah gelombang IV secara virtual, Jumat (28/8/2020).

"Tolong diingat, lah kok bisa minta Pak Jokowi mundur," sambung Megawati.

• PROFIL Adly Fairuz, Cucu Maruf Amin, dari Sinetron Cinta Fitri, Diusung PDIP Jadi Cawabup Karawang

• Usai Zainal - Yansen TP Diusung PDIP di Pilgub Kaltara, Parpol Pengusung Berpeluang Bertambah Lagi

• LENGKAP Daftar Rekomendasi PDIP untuk 58 Calon Kepala Daerah, Ada Kaltara, Nunukan, Berau, Mahulu

• Serang Balik Sindiran Bos PDIP Megawati, Deklarator KAMI Tantang Debat Oligarki dan Dinasti Politik

Menurut Megawati, Presiden Jokowi saat Pilpres 2014 dan 2019 diusung PDI Perjuangan dan juga merupakan kader partai berlambang kepala banteng moncong putih.

"Dari awal kami usung dia, ada pengusung, ada pendukung. Tapi kadang sering dibaurkan, padahal salah, kami pengusung," ucap Megawati.

Megawati pun menyebut dukungan rakyat di Pemilu harus menjadi tanggung jawab bagi para kepala daerah PDIP yang terpilih.

"Saya tidak pernah berikan kepercayaan pribadi, saya sudah berikan ke calon. Lalu calon ini sudah mulai berpikir, kalian dipilih rakyat. Lalu hanya keasyikan sebagai pribadi, saya bupati ini, wali kota ini, tidak jelas programnya apa, nyuruh sana sini. Seluruh program itu harusnya diberikan ke rakyat," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Megawati Soekarnoputri membantah pandangan yang menyatakan partainya kesulitan menentukan pasangan calon kepala daerah Kota Surabaya, Jawa Timur.

"Sekarang banyak orang, media, yang istilahnya menggoreng bahwa sepertinya sulit sekali yang namanya mencari calon untuk Surabaya," kata Megawati.

Megawati menegaskan, DPP PDIP tidak mengalami kesulitan dalam menentukan calon kepala daerah Kota Surabaya pengganti Tri Rismaharini.

"Semua itu pasti akan ada calonnya, kami PDIP bukan sebuah partai yang tidak membuat solusi. Semuanya akan diselesaikan tepat waktu," papar Megawati.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Megawati Tak Terima Jokowi Diminta Mundur, Refly Harun Contohkan Soeharto dan Gusdur: Asal Tak Makar, https://wow.tribunnews.com/2020/08/29/megawati-tak-terima-jokowi-diminta-mundur-refly-harun-contohkan-soeharto-dan-gusdur-asal-tak-makar?page=all.