Breaking News:

Sengkarut Politik Dinasti

POLITIK kekerabatan (political kinship) yang lebih populer dengan istilah politik dinasti, kembali menjadi sorotan publik, terutama ketika Gibran Raka

Ilustrasi Waspada Politik Dinasti 

POLITIK kekerabatan (political kinship) yang lebih populer dengan istilah politik dinasti, kembali menjadi sorotan publik, terutama ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi mendapatkan mandat politik PDIP, 17 Juli 2020 lalu sebagai Bakal Calon Walikota Solo.

Diskursus politik dinasti seolah seperti benang kusut yang sulit diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Sebagian besar kalangan menganggap, politik dinasti adalah residu demokrasi karena menabrak batas-batas standar etik dan moral politik pemegang kuasa. Sebagian lagi menganggap politik dinasti adalah realitas politik yang wajar karena memiliki akar historis yang kuat dalam lanskap politik tanah air.

Politik dinasti adalah reinkarnasi dari model patrimonialisme era monarki di mana klan politik dibentuk berdasarkan faktor genealogis. Hanya saja, patrimonialisme gaya baru ini direproduksi melalui rekrutmen kepemimpinan politik oleh parpol dan dilegitimasi oleh saluran-saluran formal demokrasi melalui pemilihan umum baik di level eksekutif maupun legislatif.

Dalam konteks pencalonan Gibran, sebenarnya tidak ada yang istimewa, kecuali pernyataannya sendiri. Dua tahun lalu, secara terbuka ia menyatakan keengganannya masuk gelanggang politik karena risih akan tudingan politik dinasti.

Kini, ketika masuk arena politik, ia menolak jika disebut sedang mempraktikkan politik dinasti. Ia berdalih dengan argumentasi mengikuti kontestasi, bukan penunjukan, dengan konsekuensi menang atau kalah.

Apa yang mau dikontestasikan jika kecenderungan setting politiknya adalah calon tunggal?. Kalaupun ada kompetitor, baik dari parpol maupun perseorangan, medan pertarungan juga tidak akan seimbang.

Apapun argumentasi Gibran, sulit sekali untuk tidak mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti, sebuah kecenderungan umum yang lazim terjadi pada tokoh-tokoh politik tanah air. Akan lebih menarik jika Gibran mampu menggeser diskursus politik dinasti “tanpa ujung” tersebut ke dalam diskursus lain menyangkut dimensi-dimensi kapabilitas dan kompetensinya sebagai calon kepala daerah.

Personalisasi dimensi-dimensi tersebut perlu segera divisualkan dalam rangka menjawab keraguan publik terhadap pertanyaan sejauhmana kelayakannya menjadi orang nomor satu di kota budaya tersebut. Success story-nya sebagai enterpreneur setidaknya menjadi modal penting bagaimana membangun tata kelola kota modern pewaris Kesultanan Mataram tersebut.

Dalam literatur politik modern, kajian tentang politik kekerabatan memang lebih banyak menggunakan konsep political dynasty, political kinship atau political family. Hasil riset Stephen Hess (dalam Kurtz II; 1989) menyatakan, di Amerika Serikat setidaknya terdapat 22 dinasti politik.

Di Filipina, hasil riset Pablo Querubin (2011) dan Mendoza et.al (2012) mengenai politik kekerabatan menunjukkan hasil yang sama, bahwa kandidat dari keluarga politik memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu.

Halaman
1234
Tags
Opini
Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved