Sengkarut Politik Dinasti

POLITIK kekerabatan (political kinship) yang lebih populer dengan istilah politik dinasti, kembali menjadi sorotan publik, terutama ketika Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi mendapatkan mandat politik PDIP, 17 Juli 2020 lalu sebagai Bakal Calon Walikota Solo.

Diskursus politik dinasti seolah seperti benang kusut yang sulit diurai dan dicarikan jalan keluarnya. Sebagian besar kalangan menganggap, politik dinasti adalah residu demokrasi karena menabrak batas-batas standar etik dan moral politik pemegang kuasa. Sebagian lagi menganggap politik dinasti adalah realitas politik yang wajar karena memiliki akar historis yang kuat dalam lanskap politik tanah air.

Politik dinasti adalah reinkarnasi dari model patrimonialisme era monarki di mana klan politik dibentuk berdasarkan faktor genealogis. Hanya saja, patrimonialisme gaya baru ini direproduksi melalui rekrutmen kepemimpinan politik oleh parpol dan dilegitimasi oleh saluran-saluran formal demokrasi melalui pemilihan umum baik di level eksekutif maupun legislatif.

Dalam konteks pencalonan Gibran, sebenarnya tidak ada yang istimewa, kecuali pernyataannya sendiri. Dua tahun lalu, secara terbuka ia menyatakan keengganannya masuk gelanggang politik karena risih akan tudingan politik dinasti.

Kini, ketika masuk arena politik, ia menolak jika disebut sedang mempraktikkan politik dinasti. Ia berdalih dengan argumentasi mengikuti kontestasi, bukan penunjukan, dengan konsekuensi menang atau kalah.

Apa yang mau dikontestasikan jika kecenderungan setting politiknya adalah calon tunggal?. Kalaupun ada kompetitor, baik dari parpol maupun perseorangan, medan pertarungan juga tidak akan seimbang.

Apapun argumentasi Gibran, sulit sekali untuk tidak mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang membangun politik dinasti, sebuah kecenderungan umum yang lazim terjadi pada tokoh-tokoh politik tanah air. Akan lebih menarik jika Gibran mampu menggeser diskursus politik dinasti “tanpa ujung” tersebut ke dalam diskursus lain menyangkut dimensi-dimensi kapabilitas dan kompetensinya sebagai calon kepala daerah.

Personalisasi dimensi-dimensi tersebut perlu segera divisualkan dalam rangka menjawab keraguan publik terhadap pertanyaan sejauhmana kelayakannya menjadi orang nomor satu di kota budaya tersebut. Success story-nya sebagai enterpreneur setidaknya menjadi modal penting bagaimana membangun tata kelola kota modern pewaris Kesultanan Mataram tersebut.

Dalam literatur politik modern, kajian tentang politik kekerabatan memang lebih banyak menggunakan konsep political dynasty, political kinship atau political family. Hasil riset Stephen Hess (dalam Kurtz II; 1989) menyatakan, di Amerika Serikat setidaknya terdapat 22 dinasti politik.

Di Filipina, hasil riset Pablo Querubin (2011) dan Mendoza et.al (2012) mengenai politik kekerabatan menunjukkan hasil yang sama, bahwa kandidat dari keluarga politik memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu.

Sejauh ini, sistem pemilihan umum yang berfokus candidate centered elections memang menguntungkan kandidat dari keluarga politik karena cenderung lebih populer; dikenal baik oleh publik.

Dalam kasus Gibran, popularitas kandidat inilah yang sepertinya menjadi pertimbangan utama parpol dalam rekrutmen politik. Popularitas setidaknya menjadi modal dasar bagaimana mengerek elektabilitas.

Popularitas diyakini memiliki efek elektoral dan menjadi faktor dominan dalam membangun familisme atau klan politik. Dalam masyarakat informasi saat ini, pengalaman politik sebelumnya sebagai variabel penting kompetensi kandidat sebagaimana ditegaskan Almond dan Verba (1989) menjadi tidak terlalu urgent.

Apalagi, pengalaman dan aktivisme politik yang rendah akan mudah dikonversi dan disubstitusikan dengan dukungan politik mayoritas di parlemen lokal yang akan memandu ritme berjalannya pemerintahan secara dinamis, bahkan tanpa hambatan.

Di era simulasi dan simulacra (meminjam istilah Baudrillard; 1983) saat ini, Presiden Jokowi telah menorehkan catatan emas bagaimana pengalaman dan jam terbang politik yang pendek saat menjadi Walikota bisa mengantarkannya menjadi Gubernur bahkan Presiden.