Akhirnya Jokowi Utus Duet Luhut- Doni Monardo Atasi Covid-19 di 8 Provinsi, Wilayah Anies Termasuk

TRIBUNKALTIM.CO - Akhirnya Jokowi utus duet Luhut Binsar Pandjaitan - Doni Monardo atasi covid-19 di 8 provinsi, wilayah Anies Baswedan termasuk.

8 provinsi dengan kasus transmisi lokal Virus Corona terparah akan menjadi fokus Presiden Joko Widodo.

Jokowi sapaan akrabnya mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo membantu mengatasi penularan covid-19 di 8 provinsi ini.

Dari 8 provinsi yang disorot Jokowi, termasuk Jakarta yang kini diputuskan oleh Anies Baswedan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.

Presiden Joko Widodo menugaskan Wakil Ketua Komite Kebijakan Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan Ketua Satgas covid-19 Doni Monardo untuk mengawal kasus penyebaran Virus Corona di 8 provinsi.

Wilayah yang harus dikawal secara khusus ini melaporkan penambahan kasus harian lebih besar dibandingkan dengan yang lain.

• Segera Cek IMEI di imei.kemenperin.go.id, Besok Ponsel BM Tak Bisa Digunakan, Diblokir Pemerintah

• Kabar Gembira, Jokowi Rancang Program BLT Khusus Tenaga Honorer, Sebagian Sudah Masuk Subsidi Gaji

• Refly Harun Terkejut Respon Menohok Jimly Asshiddiqie Soal Kebijakan PSBB Anies, Aneh, Lucu, Bahaya

• Mahfud MD Singgung Jaringan Dibalik Penusukan Syekh Ali Jaber, Minta Jaminan Keamanan Para Ulama

"Bapak Presiden meminta dua minggu ini dikoordinasikan, dikonsentrasi di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya," kata Ketua Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto usai rapat dengan Presiden Jokowi, Senin (14/9/2020).

"Dan (Presiden) menugaskan Wakil Ketua Komite Bapak Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Satgas covid untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi,” sambungnya.

Adapun delapan provinsi yang menjadi prioritas penanganan covid-19 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Papua.

Airlangga Hartarto menyebut, Luhut Binsar Pandjaitan dan Doni Monardo akan berupaya menjaga penularan pandemi di 8 provinsi itu dengan upaya intervensi berbasis lokal.

“Sehingga monitoring dan evaluasi secara kedaerahan di 83.000 desa, RT, RW bisa terus termonitor,” ujar Menko Perekonomian ini.

Adapun saat membuka rapat terbatas tadi, Presiden Jokowi juga mengingatkan soal peningkatan transmisi lokal terjadi di delapan provinsi tersebut.

"Sekali lagi manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di delapan provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak dua bulan yang lalu saya sampaikan," ujar Jokowi.

Ia pun menyarankan kepala daerah mengedepankan pembatasan sosial berskala mikro atau lokal.

Ia menginginkan kepala daerah memperhatikan persebaran covid-19 dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, hingga provinsi.

• Lengkap, Jadwal Pekan Perdana Liga Italia, AC Milan vs Bologna Disorot, Debut Tonali dan Brahim Diaz

PSBB Jakarta

PSBB Jakarta diperKetat atau PSBB Ketat bakal mulai diterapkan pada Senin (14/9/2020) hingga dua minggu ke depan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, secara prinsip, PSBB yang besok mulai diterapkan kembali tak jauh berbeda dengan awal masa pandemi.

• Singgung Komitmen Jokowi, Jusuf Kalla Bela Anies Baswedan Terapkan PSBB Jakarta, Ekonomi Cuma Akibat

• Doni Monardo Tak Ikut Pengumuman PSBB Jakarta oleh Anies Baswedan, Sinyal Pemerintah Pusat Menolak?

• Bukan PSBB, Mahfud MD Sorot Tata Kata Anies Baswedan, Para Ahli Konfirmasi Negara Rugi 297 Triliun

• Orang Terkaya Indonesia Bantah Semua Argumentasi Anies Soal PSBB Jakarta, Budi Hartono Surati Jokowi

"Prinsipnya dalam masa PSBB yang berlaku di Jakarta sejak 10 April dan sampai hari ini masih berstatus PSBB," ucapnya, Minggu (13/9/2020).

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengatakan, tujuan penerapan  PSBB Ketat kembali ialah untuk mengendalikan penularan covid-19 di awal September ini.

"Bila tidak terkendali, dampak ekonomi sosial budaya akan sangat besar," ujarnya.

Dengan penerapan  PSBB Ketat ini, ada sejumlah pembatasan kegiatan sosial ekonomi yang bakal diterapkan.

"Pesan paling penting PSBB tetap berada di rumah kecuali mendesak dan esensial," kata dia.

Selama  PSBB Ketat di Jakarta, Hanya 25 Persen Pegawai yang Dapat Kerja di Kantor

• Kembali Dikorbankan Barcelona, Philippe Coutinho Berlapang Dada Demi Kebahagiaan Antoine Griezmann

• Ruhut Sitompul Desak Anies Baswedan Mundur, Refly Harun Tak Tinggal Diam, Soal WNI Dicekal 59 Negara

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak jadi menutup operasional perkantoran selama pengetatan PSBB di Jakarta terhitung 14 September.

Saat mengumumkan awal PSBB di Jakarta, Anies menyebut seluruh perusahaan yang tidak masuk 11 bidang esensial harus menghentikan seluruh kegiatan perkantoran.

Adapun 11 sektor esensial itu meliputi bidang kesehatan; pangan; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan; logistik; perhotelan; jasa konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar utilitas publik dan obyek vital, serta kebutuhan sehari-hari.

Namun, selama pengetatan PSBB mulai 14 September sampai dua pekan ke depan, Anies mengizinkan perkantoran buka dengan pembatasan maksimal 25 persen pegawai bekerja di kantor.

"Perkantoran swasta yang masuk dalam kategori non esensial, tempat ini bisa beroperasi dengan pembatasan kapasitas," ucap Anies dalam konferensi pers di Balai Kota, Minggu (13/9/2020).

Meski demikian, Anies menyebut, pihak ditemukan ada pegawai di perusahaan itu terpapar covid-19, maka perkantoran itu harus ditutup sementara selama tiga hari.

• Akhirnya Jokowi Angkat Bicara Soal Polemik PSBB Jakarta, Fadjroel Rachman Beber Beda dengan Anies

• INSENTIF Kartu Prakerja Gagal Cair, Apa Sebabnya? Peserta Keluhkan Rp 600.000 Tak Kunjung Ditransfer

"Ini berlaku dua pekan ke depan, bila gedung perkantoran ditemukan kasus positif, maka bukan saja kantor atau penyewa di lantai tertentu, tetapi seluruh hedung akan ditutup selama tiga hari," ujarnya.

Anies menyebut, kebijakan ini diambil demi memutus mata rantai penularan covid-19 di area perkantoran.

Sebab, area perkantoran belakangan ini menjadi episentrum baru penyebaran covid-19 di ibu kota.

"Kasus terbanyak dari kejadian-kejadian yang sekarang bermunculan adalah dari perkantoran," kata dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Minta Luhut dan Doni Kawal Penanganan Covid-19 di 8 Provinsi ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/16544771/jokowi-minta-luhut-dan-doni-kawal-penanganan-covid-19-di-8-provinsi.