Apa Adanya di ILC, William Aditya PSI Bongkar Dampak Rem Darurat Anies di Jakarta, Tabrakan Beruntun

Apa adanya di ILC, William Aditya Sarana dari PSI bongkar dampak rem darurat Anies Baswedan di Jakarta, tabrakan beruntun

Editor: Rafan Arif Dwinanto
Kolase Kompas.com/Warta Kota
Anies Baswedan dapat ultimatum dari Politisi PSI William Aditya Sarana, Bakal ada cara lebih keras 

TRIBUNKALTIM.CO - Apa adanya di ILC, William Aditya Sarana dari PSI bongkar dampak rem darurat Anies Baswedan di Jakarta, tabrakan beruntun.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB secara total menuai sorotan.

Topik rem darurat Jakarta ini pun jadi materi pembahasan di acara Indonesia Lawyers Club atau ILC yang dipandu Karni Ilyas.

William Aditya Sarana, politikus Partai Solidaritas Indonesia ( PSI) mengomentari kebijakan PSBB Anies Baswedan, tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengumumkan bahwa Pemprov DKI memutuskan untuk menarik rem darurat masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) di Ibu Kota pada Rabu (9/9/2020) lalu.

Langkah tersebut sontak menuai pro dan kontra, sebuah kritik menyinggung langkah Anies yang dinilai mengumumkan rem darurat tanpa koordinasi yang menyeluruh.

Masih Ada Kesempatan Dapat Rp 2,4 Juta Bantuan UMKM, Pengusaha Mikro Cepat Daftar Offline Di Sini

 Heboh Ospek Online Unesa, Kabar Terkini Mahasiswa Senior, Diterapi, Mental Drop Ditekan di Medsos

 Tiba-Tiba Ahok Minta Kementrian Erick Thohir Dibubarkan, Singgung Bagi-Bagi Jabatan, Gaji Tak Wajar

 Akhirnya Ahok Beber Kejanggalan Pertamina, Bongkar Dibalik Akuisisi Sumur-Sumur Minyak Luar Negeri

Kritik soal kurangnya koordinasi datang dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya.

Pada acara Indonesia Lawyers Club, Selasa (15/9/2020), William menyinggung bagaimana di dalam negara berbentuk kesatuan seperti Indonesia, kekompakkan menjadi hal yang utama.

"Sehingga yang menjadi tertinggi di sini adalah presiden pastinya," kata William.

"Karena kita memilih bentuk negara persatuan."

"Oleh karena itu koordinasi sudah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan," sambungnya.

Melihat langkah Anies, William menyebut keputusan tersebut dilakukan tanpa koordinasi terlebih dahulu.

"Dilakukan tanpa koordinasi yang serius," jelas William.

"Saya menilai dari apa yang dikatakan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil," kata William.

William menyinggung pernyataan Ridwan Kamil soal koordinasi yang ternyata baru dilakukan setelah pengumuman Anies menarik rem darurat PSBB di Jakarta.

"Mengatakan bahwa prescon yang pertama hari Rabu, lalu koordinasi baru dilaksanakan sesudahnya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu secara intens," ujarnya.

"Artinya kan tidak ada koordinasi ketika melakukan prescon yang pertama," kata William.

Politisi muda dari PSI itu lalu menganalogikan Jakarta layaknya mobil yang berjalan paling depan.

Menurut William Aditya Sarana, sebelum mobil paling depan (Jakarta) menarik rem darurat, maka seharusnya lebih dulu memberikan tanda berupa klakson atau lampu sign supaya kendaraan yang di belakang bisa bersiap.

 Diutus Jokowi, Bersama Doni Monardo, Luhut Pastikan Tak Ada PSBB Total Jakarta, Hanya Spot Tertentu

"Saya melihat bahwa Gubernur Anies Baswedan tidak memberikan tanda-tanda itu (menarik rem darurat)," kata William Aditya Sarana.

"Sehingga ketika rem ditarik yang terjadi adalah tabrakan beruntun di belakang," sambungnya.

Kemudian William Aditya Sarana mengambil contoh keluhan yang disuarakan oleh beberapa pejabat negara soal keputusan rem darurat PSBB Jakarta.

"Pak Menko Perekonomian mengatakan, IHSG turun karena kebijakan Pak Gubernur (Anies)," kata William.

"Lalu Pak Wali Kota Bogor yang mengatakan, kebijakan PSBB belum jelas, dan tadi Pak Gubernur Jawa Barat juga mengatakan bahwa prescon-nya hari Rabu, koordinasi intens-nya baru dilakukan hari Kamis, Jumat, dan Sabtu, sehingga presscon harus diulang, dan kebijakannya diganti," pungkasnya.

 Lengkap, Daftar Pemain AC Milan di Liga Eropa, Nama Muda Masuk, Senior Absen Lawan Shamrock Rovers

Ridwan Kamil Bantah Ada Adu Pendapat

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tegas menyatakan tidak ada persilangan pendapat saat pihaknya melaksanakan rapat koordinasi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Rapat koordinasi tersebut diketahui dilaksanakan pada Sabtu (12/9/2020) tentang teknis PSBB DKI & strategi Jabodetabek.

Ridwan Kamil menjelaskan pada saat itu sejumlah menteri memang memberikan masukkan terkait pelaksanaan PSBB di Ibu Kota.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ridwan Kamil lewat acara SAPA INDONESIA MALAM, Minggu (13/9/2020).

Awalnya, pria yang akrab disapa Kang Emil itu menyinggung soal pemberitaan yang heboh tak seperti apa yang terjadi di lapangan.

Jelang Liga Eropa, Ada Kabar Buruk di AC Milan vs Shamrock Rovers, Pemain Potensial Kena Covid-19

Ridwan Kamil menuturkan, pada rapat tersebut, semua pihak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan harus didukung.

"Tapi kalau dalam rapat itu semua paham bahwa yang namanya niat dari Pemprov DKI ini harus didukung," kata dia.

Kendati demikian, Ridwan Kamil menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan daerah sekitarnya.

Gubernur kelahiran Bandung itu menjelaskan bagaimana kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta berpengaruh ke daerah sekitarnya, bahkan ke lingkup nasional.

"Dari awal juga saya selalu bilang ke Kepala Daerah Bodebek harus satu frekuensi," kata Ridwan Kamil.

Karena memiliki dampak berskala nasional, Ridwan Kamil menceritakan bagaimana para menteri juga ikut mengimbau supaya pelaksanaan PSBB di DKI dibantu.

"Oleh karena itu kemarin saya lihat di rapat, para menteri menko-menko itu memberikan masukkan agar yang dilaksanakan di DKI itu semua bisa bantu atau istilahnya ada bantalan-bantalan, ada persiapan-persiapan," paparnya.

"Saya lihat apa yang terbaca di media seringkali berbeda dengan yang aslinya."

Ridwan Kamil lalu berpesan kepada publik suapya jangan melihat bencana pandemi Covid-19 dari sisi politik.

Ia meminta agar masyarakat kompak memandang Covid-19 dari sisi kemanusiaan dan keilmiahan supaya bisa saling membantu sesama.

"Intinya kemarin itu lebih bagaimana menyamakan frekuensi bahasa, komunikasi dan koordinasi," ungkap Ridwan Kamil.

"Kalau itu lancar Insyaallah tidak akan terulang lagi tafsir-tafsir seolah perbedaan pandangan," tandasnya.

Lewat cuitan akun Twitternya @Ridwankamil, ia juga telah membahas bahwa rakor dengan Anies Baswedan dan para menteri soal PSBB berjalan baik tanpa adanya dua kubu yang saling bertentangan pendapat satu sama lain.

"Baru selesai rakor para menteri dgn Gub DKI, Jabar, Banten terkait Teknis PSBB DKI & stategi Jabodetabek. Tidak ada persilangan pendapat.

 Pencairan BLT BP Jamsostek Tahap 3 Sudah Dilakukan, Pemerintah Siapkan Tahap 4, Catat Tanggalnya

Tidak ada kubu ekonomi vs kesehatan. Semuanya saling melengkapi dan menguatkan.

Resminya diumumkan besok detailnya ol Satgas Pusat & Gub DKI." tulis Ridwan Kamil di akun Twitter-nya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ibaratkan Jakarta Jadi Mobil, PSI Sindir Anies Tak Koordinasi Rem Darurat: Terjadi Tabrakan Beruntun, https://wow.tribunnews.com/2020/09/16/ibaratkan-jakarta-jadi-mobil-psi-sindir-anies-tak-koordinasi-rem-darurat-terjadi-tabrakan-beruntun?page=all.

Sumber: TribunWow.com
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved