Diutus Jokowi, Bersama Doni Monardo, Luhut Pastikan Tak Ada PSBB Total Jakarta, Hanya Spot Tertentu

TRIBUNKALTIM.CO - Diutus Jokowi, bersama Doni Monardo, Luhut Binsar Pandjaitan pastikan tak ada PSBB total di Jakarta, hanya spot tertentu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengutus Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala BNPB Doni Monardo untuk mengawal pengendalian kasus Virus Corona di 8 provinsi.

Khusus di DKI Jakarta, Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan, PSBB yang dilakukan hanya pada spot tertentu.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan akan memberlakukan PSBB total, seperti saat awal pandemi covid-19.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, tidak semua wilayah di DKI Jakarta diperketat selama Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) berlangsung.

• Buka-Bukaan, Alasan Luhut Datangkan TKA China, Pendidikan Penduduk Setempat Rendah, Cek ke Konawe

• Pencairan BLT BPJS Kesehatan Sudah Tahap 3, Tapi Bantuan Belum Masuk Rekening, Bisa Ini Penyebabnya

• Dengar Jawaban Endang Mulyana Soal Lamaran Leslar, Lesty Kejora Salah Tingkah, Rizky Billar Histeris

• UPDATE -BOCORAN Kapan Pengumuman Prakerja Gelombang 8 & Jadwal Gelombang 9 Login www.prakerja. go.id

"DKI Jakarta sekarang kita lakukan PSBB, yang kita perketat hanya di spot-spot tertentu jadi tidak seluruhnya," ujarnya dalam rangkaian acara Sarasehan Virtual 100 Ekonom, Selasa (15/9/2020).

Menurut Luhut Binsar Pandjaitan, kebijakan di Jakarta tersebut sama seperti kebijakan di daerah lain.

Mulai dari Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jawa Timur.

Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Wakil Ketua Komite Penanganan covid-19 menilai, bila pemerintah berfokus pada titik rawan penyebaran covid-19, maka akan mampu menekan penambahan jumlah kasus.

"Kalau titik itu bisa containment (tahan), saya kira menghadapi covid ini akan lebih bagus," kata dia.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan menerapkan kembali PSBB jilid dua atau PSBB pengetatan mulai 14-27 September 2020.

Penerapan PSBB itu mengacu pada Pergub Nomor 88 Tahun 2020 terkait perubahan Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan covid-19 di DKI Jakarta.

IDI Jakarta Pusat Setuju Lockdown

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jakarta Pusat mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan lockdown selama dua pekan.

Lockdown di DKI Jakarta itu perlu diberlakukan guna memutus mata rantai penyebaran Virus Corona.

• Bukan Hanya Gestur Jokowi, Refly Harun Beber Anies Baswedan Tak Temukan Opsi Hukum Selain PSBB

• Barcelona atau Real Madrid? Akhirnya Kabar Transfer Lautaro Martinez di Inter Milan Terjawab

• Terjawab, Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 9 17 September, Jangan Gagal Lagi, Simak Cara Daftar

• Ada Bantuan Bedah Rumah Kemensos Rp 15 Juta Per Unit untuk Warga Miskin di 2021, Syaratnya Mudah

"Dari pihak kedokteran, kita maunya lockdown, puasa bergerak 14 hari.

Kasih kesempatan tubuh orang sehat mematikan itu virus dan mudah-mudahan di hari ke-15 kita berakivitas dengan perlahan-lahan," kata Ketua Bidang Publikasi Ilmiah IDI Cabang Jakarta Pusat, dr Fariz Nurwidya dalam wawancara di program Apa Kabar Indonesia, Senin (14/9/2020) sebagaimana dikutip dari Youtube TV One.

dr Fariz mengakui kondisi ketersediaan fasilitas kesehatan di DKI Jakarta saat ini hampir seluruhnya penuh.

Dari 67 rs rujukan covid-19 di jakarta, beberapa di antaranya sudah melaporkan 100 persen ICU-nya penuh, per 14 September 2020

"Benar bahwa angka ketersediaan ICU habis, itu tidak boleh dibiarkan.

Sudah banyak cerita dokter di Puskesmas kalau dia mau ngirim pasien ke rumah sakit rujukan itu bisa menelepon berkali-kali ke berbagai rumah sakit sampai akhirnya baru bisa mengirim pasien ke rumah sakit rujukan itu dalam 12 jam atau 1 hari sekarang saking sulitnya.

Ada 67 rs rujukan di Jakarta dan beberapa sudah melaporkan 100% ICU-nya penuh per 14 September 2020," beber ahli paru ini.

dr Fariz melanjutkan, kondisi di DKI Jakarta saat ini, antara jumah pasien dengan ketersediaan infrastruktur untuk penanganan covid-19 saling berkejaran.

Jika kondisi ini dibiarkan terlalu lama dengan eksperimen seperti PSBB ketat atau transisi, pihaknya khawatir kondisi covid-19 akan semakin berat ditangani.

• Milanisti Bisa Gigit Jari, Paolo Maldini Cueki Diskon Chiesa, AC Milan Fokus Buru Pelapis Romagnoli

• Update Kasus Djoko Tjandra, MAKI Bocorkan Ada Kode Pembicaraan Pinangki dan Anita, Kejagung Bereaksi

"Soal penyelamatan nyawa bukan soal bed ICU tapi juga infratruktunya, skilnya, kompetensinya, perawat dan dokter terlatih.

Maka kita berkejaran dengan waktu dan tidak boleh dibiarkan.

Jika skema ini gagal (PSBB ketat,-Red), kami memprediksi berat untuk bereksperimen berlama -lama," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan salah satu penyebab diberlakukannya PSBB ketat mulai Senin kemarin adalah peningkatan penyebaran kasus Virus Corona secara signifikan.

Yang kemudian berdampak pada fasilitas kesehatan yang penuh hingga lahan pemakaman yang berkurang.

"Jadi memang salah satu penyebab PSBB ketat kembali itu di antaranya kita melihat ada siginifikan penyebaran.

Yang kemudian berdampak terhadap fasilitas kesehatan penuh, ICU, tempat tidur rumah sakit," ujar dia.

• Kapolri Idham Azis Bikin Satpam Bangga, Seragam Warna Cokelat Dibuat Mirip Polisi, Ada Pangkat Juga

Di sisi lain, Pemprov pun juga meningkatkan infrastruktur kesehatan untuk penanganan covid-19 seperti penambahan tempat tidur rumah sakit hingga penambahan tenaga medis.

Namun, Riza mengingatkan, peningkatan fasilitas kesehatan itu tidak ada artinya jika tidak ada pengurangan penyebaran.

"Jadi, ini memang kejar-kejaran anataran faskes dan penyebaran kasus," ujar dia.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Luhut: PSBB Jakarta Hanya Perketat Spot Tertentu, Tidak Seluruhnya", Klik untuk baca: https://money.kompas.com/read/2020/09/15/193000526/luhut--psbb-jakarta-hanya-perketat-spot-tertentu-tidak-seluruhnya.