Said Didu Anggap Remeh Informasi Kejanggalan Pertamina yang Dibongkar Ahok, Substansinya Ecek-Ecek

TRIBUNKALTIM.CO - Said Didu anggap remeh informasi kejanggalan Pertamina yang dibongkar Ahok, substansinya ecek-ecek.

Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama ( BTP) alias Ahok bikin heboh.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini muncul ke publik dengan sejumlah kritikan keras kepada Pertamina.

Mantan Sekretaris BUMN Said Didu pun merespon sederet bocoran isu yang dilempar Ahok ke publik.

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menilai Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) seharusnya membahas isu yang lebih genting dalam perusahaan yang ia kelola.

Hal itu terungkap dalam tayangan Indonesia Business Forum di TvOne, Rabu (16/9/2020).

• Ponselnya Hilang Dicuri Monyet, Saat Ditemukan Kaget Lihat Foto di Galeri, Berpikir Semacam Sihir

• Dijerat Pasal Berlapis dan Hukuman Mati, Psikiater Polri Bongkar Fakta Lain Kejiwaan Alpin Andria

• Luhut Beber Masa Kritis Virus Corona di Indonesia Tersisa 2 Bulan, Awal Desember 40 Juta Vaksin Tiba

• Apa Adanya di ILC, William Aditya PSI Bongkar Dampak Rem Darurat Anies di Jakarta, Tabrakan Beruntun

Diketahui sebelumnya Ahok mengungkapkan sejumlah praktek kecurangan dalam BUMN, khususnya Pertamina.

Ia membongkar sistem gaji yang tidak adil sampai banyaknya orang 'titipan' yang menjadi direksi di berbagai perusahaan BUMN.

Menanggapi hal itu, Said Didu menilai kritik Ahok tidak substansial.

"Saya menyatakan substansi yang dilempar Ahok itu substansi yang ecek-ecek, bukan substansi Pertamina yang sebenarnya.

Substansi Pertamina lain dari itu," komentar Said Didu.

Ia menyinggung ada isu lain yang lebih genting untuk dibahas, yakni kerugian PT Pertamina yang mencapai Rp11 triliun.

Menurut Said Didu, sebagai Komisaris Utama seharusnya Ahok mengangkat isu tersebut.

"Harusnya Ahok keluar dengan isu yang besar, kenapa Pertamina rugi?

Itu harusnya dia, kenapa rugi, dia uraikan ke publik," jelasnya.

Said Didu lalu mengungkapkan kemungkinan perusahaan berplat merah itu bisa merugi.

"Saya paham, ruginya karena beban dari pemerintah," papar mantan Sekretaris Kementerian BUMN ini.

"Seharusnya Ahok menyatakan, 'Kami beban pemerintah'," lanjut Said Didu.

Ia menilai isu gaji jajaran direksi tidak cukup penting untuk dibahas Ahok.

Diketahui Ahok menyinggung adanya pejabat yang sudah diturunkan dari posisinya tetapi tetap menerima gaji pokok sesuai jabatan awal.

"Jadi jangan gaji dipersoalkan.

Terlalu ecek-ecek," ucap Said Didu.

"Menurut saya ini Ahok harus berubah menjadi insan korporasi dan bukan tempatnya cari popularitas di Pertamina, cari profit di Pertamina," sindirnya.

• Heboh Ospek Online Unesa, Kabar Terkini Mahasiswa Senior, Diterapi, Mental Drop Ditekan di Medsos

Dalam tayangan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno turut menanggapi kritik Ahok yang viral tersebut.

"Menurut saya persaingan antarbangsa di masa depan itu persaingan antarorganisasi bisnis, persaingan tata kelola antarbangsa," komentar Hendrawan.

"Itu sebabnya kalau kita bicara tentang tata kelola BUMN, saya kira ini pintu masuk yang tepat," tambahnya.

Ia berharap kritik yang dilontarkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu dapat menjadi pembelajaran bagi BUMN.

Tetap Terima Gaji Fantastis

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan fakta terkait perusahaan yang dikelolanya.

Hal itu terungkap dalam kanal YouTube POIN, diunggah Senin (14/9/2020).

Dalam tayangan itu, Ahok mengungkapkan sistem kerja dan tata kelola yang buruk dalam perusahaan plat merah tersebut.

Ahok bahkan mengusulkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibubarkan agar dapat dikelola secara lebih profesional dan tidak dicampuri politik.

Ia memberi contoh pada sistem gaji di Pertamina.

• Tiba-Tiba Ahok Minta Kementrian Erick Thohir Dibubarkan, Singgung Bagi-Bagi Jabatan, Gaji Tak Wajar

Menurut Ahok, pejabat yang telah dicopot dari posisinya tetap menerima gaji pokok yang sama dengan alasan sudah lama tergabung menjadi karyawan.

"Orang dicopot misalnya dari jabatan direktur utama perusahaan, misalkan gajinya Rp100 juta lebih, masak dicopot gaji masih sama?" ungkap Ahok.

"Alasannya dia sudah orang lama. Ya, harusnya gaji mengikuti jabatan Anda," tambahnya.

Ia menyebutkan angka fantastis yang diterima para pejabat tersebut, saat sudah tidak bertanggung jawab di posisi yang sama.

Ahok menyinggung para pejabat ini bisa disebut 'tidak bekerja' sama sekali.

"Tapi mereka bikin gaji pokoknya gede-gede semua. Bayangin orang kerja sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta, dicopot, enggak kerja pun dibayar segitu," ungkitnya.

"Gila aja ini. Itu saya rasa bisa dituntut," kecam mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini.

Ahok menegaskan dirinya ingin mengubah sistem semacam itu.

"Kita lagi ubah sistem itu," tegasnya.

Ia lalu mengungkapkan fakta lain tentang perusahaan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri).

Politisi asal Belitung ini menyebutkan Peruri meminta sejumlah uang dari Pertamina untuk membiayai pergantian proyek.

Nilai proyek yang diminta itu bahkan mencapai setengah triliun rupiah.

• Akhirnya Ahok Beber Kejanggalan Pertamina, Bongkar Dibalik Akuisisi Sumur-Sumur Minyak Luar Negeri

"Saya dipaksakan tanda tangan digital. Tapi Peruri gendeng juga, masak minta Rp500 miliar untuk minta proses paperless di kantor Pertamina?" singgung Ahok.

"Itu BUMN juga, sama saja sudah dapat Pertamina, enggak mau kerja lagi, tidur 10 tahun. Jadi ular sanca, ular piton?" sindirnya.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Soal Curhat Ahok tentang BUMN, Said Didu Anggap Terlalu 'Ecek-ecek': Harusnya Isu Kenapa Rugi, https://wow.tribunnews.com/2020/09/17/soal-curhat-ahok-tentang-bumn-said-didu-anggap-terlalu-ecek-ecek-harusnya-isu-kenapa-rugi?page=all.