Launching Tribun Kaltara
Apindo Sebut Sektor Pariwisata Paling Terdampak Covid-19, Termasuk Hotel dan Restoran
Pandemi Virus Corona ( covid-19) tidak hanya merusak ekosistem kesehatan, namun juga menyerang titik vital perekonomian. Perekonomian Indonesia bahk
Penulis: Heriani AM |
lihat foto
Kebijakan tersebut, lanjut Sutrisno, sifatnya moneter.
Kebijakan fiskal juga tidak boleh dikesampingkan karena sama vitalnya.
Baca juga: KPU Samarinda tak Larang Gelar Konser Saat Kampanye, Asalkan Penuhi Syarat Ini
Bacajuga: Sampah di TPA Manggar Balikpapan Diolah Jadi Gas Metan, Disalurkan ke 150 KK, Pengganti Gas Elpiji
Menurutnya, ada stimulus yang harus segera direalisasikan.
Jika liquiditas lancar, maka dengan cepat multiplayer effect daya beli masyarakat akan terbangun.
"Kami selalu mengusulkan ke pemerintah untuk mempercepat stimulisasi. Memang sudah banyak dilakukan, untuk usaha, pekerja, kesehatan, hingga UMKM," jelasnya.
Kendati demikian, masih ada kelemahan dari stimulus tersebut karena dianggap belum merata.
Di Indonesia, ada sekitar 60 juta pelaku UMKM. Sedangkan penerima BLT baru tersalurkan ke 12 juta orang.
"Mengharap diperluas. BSU untuk gaji di bawah 5 juta kami mohon diperhatikan. Bagaimana dengan karyawan yang tidak ikut BPJS Ketenagakerjaan, usaha kecil yang tidak mampu membayar angsuran. Sehingga diharapkan untuk mendapat (bantuan) pada giliran berikutnya," ucapnya.
Pria berkacamata ini melanjutkan, bagian penting lainnya adalah sektor riil, diharapkan membuat aturan di lapangan yang proaktif.
Baca juga: Seorang Cawabup di Nunukan Positif Covid-19, KPU Tegaskan Tahapan Tetap Lanjut
Baca juga: Warga Anggana Kutai Kartanegara Produksi Kapal Jenis SWATH, Satu-satunya di Asia Tenggara
"Kita minta khususnya pemerintah daerah untuk ikut membantu pelaku usaha. Keluhan yang didapatkan persoalan pajak hotel dan restoran. Diminta relaksasi, PBB jangan dinaikkan, pajak reklame juga. Inilah yang kita harapkan untuk relaksasi," imbuhnya.
Masalah perizinan juga mesti dilonggarkan, pemerintah sedang berusaha dengan omnibus law sehingga diharapkan lebih cepat terealisasikan.
Namun yang paling utama dari persoalan ini adalah bagaimana mengurangi jumlah pasien yang terpapar covid-19.
"Mengurangi semaksimal mungkin penularan. Akar masalah bukan ekonomi, namun pandemi itu sendiri. Selama covid tidak berkurang angkanya, maka selama itu pula ekonomi tidak bisa jalan," ucapnya.
(TribunKaltim.co/Heriani)
