DPR Ingatkan Bob Loughman untuk Pahami Dulu Sejarah Papua, Ada Fakta Resolusi di Majelis Umum PBB

Belakangan ini, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman ikut menyinggung persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Papua.

Editor: Budi Susilo
GOOGLE MAPS
Peta Papua. Belakangan ini, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman ikut menyinggung persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Papua. Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta agar Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman, belajar tentang etika hubungan internasional, Senin (28/9/2020). 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - DPR RI ingatkan Bob Loughman untuk pahami terlebuh dahulu sejarah Papua, ada fakta resolusi di Majelis Umum PBB.

Sosok Bob Loughman sendiri, adalah Perdana Menteri negara Republik Vanuatu

Belakangan ini, Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman ikut menyinggung persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Papua.

Wakil Ketua DPR RI bidang Korpolkam Azis Syamsuddin meminta agar Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman, belajar tentang etika hubungan internasional.

Baca Juga: BERITA FOTO Prosesi Pemakaman Bupati Berau Muharram di TPU Km 15 Balikpapan

Baca Juga: Menghadapi Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi Ingatkan Pemda Terapkan Intervensi Berbasis Lokal 

Azis juga meminta Bob Loughman memahami dulu sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam agar tidak lagi mengulang kebiasaan ikut campur urusan Papua.

Menurut Azis, ucapan Bob Loughman mengenai masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di dalam sidang umum PBB ( Perserikatan Bangsa Bangsa ) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.

Azis menilai PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik dan geostratgi Indonesia sebagaimana di atur dalam norma dan hukum Hubungan International.

Baca Juga: BERITA FOTO Prosesi Pelepasan Sampai Penguburan Almarhum Bupati Berau Muharram di Balikpapan

"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta dikukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV). Fakta inilah yang perlu dihormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI. Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar," kata Azis kepada wartawan, Senin (28/9/2020).

Politikus Partai Golkar itu merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.

Azis mengatakan jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada Negara Vanuatu tersebut nantinya.

"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan Perdamaian Dunia. Vanuatu justru menghasut Dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka Pro Separatis?," ujarnya.

Azis menekanan agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.

Di saat yang sama Azis mengapresiasi tanggapan melalui hak jawab oleh Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu.

Sebagaimana diketahui Diplomat muda Indonesia memberi respon terhadap Perdana Menteri Vanuatu melalui hak jawab.

"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma international. Saya mengapresiasi dan mendukung strategi dan langkah Kemlu dalam hal ini," pungkas Azis

Blak-blakan Sebut PM Vanuatu Memalukan

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman terang-terangan menyinggung soal konflik Papua di sidang umum PBB.

Hal ini membuat perwakilan Indonesia untuk PBB Silvany Austin Pasaribu tak tinggal diam.

Perdana Menteri Vanuatu, Bob Loughman ikut menyinggung persoalan yang terjadi di Indonesia, khususnya berkaitan dengan Papua.

Bob Loughman mengatakan bahwa terjadi tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.

Momen tersebut terjadi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatakan Bangsa Bangsa ( PBB) di markas PBB, Jenewa, Swiss, Jumat (25/9/2020).

 Seru, Live Streaming Trans 7 MotoGP Catalunya, Dovizioso Frustasi, Dibuntuti Fabio Quartararo

 Jadwal Liga 1 2020 Berubah, Laga Panas Derby Jatim Persebaya vs Arema FC, Jadwal Lengkap Klub Bonek

 Bursa Transfer Liga Italia, AC Milan Terancam Gigit Jari, Incaran Pioli Diburu 3 Klub Liga Inggris

 Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming RCTI AS Roma vs Juventus, Jangan Remehkan Duet Dzeko-Pedro

Diplomat Perwakilan Indonesia yang juga menghadiri Sidang PBB, Silvany Austin Pasaribu langsung menanggapi tegas pernyataan dari Bob Loughman.

Dalam kesempatan itu, dirinya mulanya meminta kepada Presiden Majelis Umum PBB untuk menggunakan hak jawabnya.

Silvany Austin mengaku sama sekali tidak membenarkan sikap dari delegasi Vanuatu tersebut.

Menurutnya, tidak sepantasnya suatu negara justru terlalu mencampuri persoalan negara lain.

Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu saat memberikan hak jawab untuk tuduhan Vanuatu tentang pelanggaran HAM di Papua.
Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu saat memberikan hak jawab untuk tuduhan Vanuatu tentang pelanggaran HAM di Papua. (YouTube/United Nations)

Bahkan ia tidak segan menyebut sikap Bob Loughman itu memalukan dan terkesan seperti menggurui.

Sehingga telah melanggar prinsip dasar dari Piagam PBB.

"Saya gunakan hak jawab Indonesia atas pernyataan Vanuatu," ujar Silvany Austin, dalam acara Kabar Petang Siang 'tvOne', Jumat (25/9/2020).

"Memalukan, negara satu ini terus terobsesi tidak sehat untuk mengatur Indonesia," tegasnya.

"Jujur saya bingung, bisa-bisanya negara gurui negara lain abaikan prinsip dasar Piagam PBB."

Lebih lanjut, Silvany Austin lantas memberikan penjelasan terhadap Bob Loughman.

Menurutnya dalam piagam tersebut sudah jelas bahwa setiap negara harus saling menghargai dan tidak ikut campur dalam urusan domestik negara lain.

Ia pun meminta kepada Vanuatu, termasuk juga negara-negara lain untuk menghormati integritas kedaulatan dan teritorial negara lain.

Terlebih sama-sama merupakan negara keanggotaan PBB.

 Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Segera Tutup, Muncul Bocoran Gelombang 11, Cek Cara Daftar

"Yang benar seharusnya, hormati prinsip tidak campuri urusan domestik negara lain," katanya.

"Yang benar adalah hormati integritas kedaulatan dan teritorial negara lain," imbuhnya.

"Sampai Vanuatu bisa melaksanakan itu tolong simpan petuah Anda untuk diri sendiri," pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Tak Terima Vanuatu Ikut Campur dan 'Menggurui' soal Papua di Sidang PBB, Indonesia: Memalukan, https://wow.tribunnews.com/2020/09/27/tak-terima-vanuatu-ikut-campur-dan-menggurui-soal-papua-di-sidang-pbb-indonesia-memalukan?page=all.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Vanuatu Suka Campuri Urusan Papua, DPR: Perdana Menterinya Perlu Belajar Ilmu Hubungan Internasional, https://www.tribunnews.com/internasional/2020/09/28/vanuatu-suka-campuri-urusan-papua-dpr-perdana-menterinya-perlu-belajar-ilmu-hubungan-internasional
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved