Silaturahim KAMI Surabaya Batal, Polisi Beber Acara yang akan Dihadiri Eks Panglima TNI Tak Berizin

TRIBUNKALTIM.CO - Silaturrahim KAMI Surabaya batal, polisi beber acara yang akan dihadiri Eks Panglima TNI tak berizin.

Acara silaturahim Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI di Surabaya batal digelar.

Semula, kegiatan yang berlokasi di Gedung Juang ini bakal dihadiri Deklarator KAMI yang juga eks Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

Namun, polisi setempat menyebut acara KAMI tersebut belum mengantongi izin.

Acara Silaturahim Akbar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ( KAMI) Jawa Timur di Gedung Juang 45, Jalan Mayjen Sungkono Surabaya, Senin (28/9/2020) batal digelar.

Sejak pagi, ratusan orang dari berbagai elemen memblokade pintu gerbang Gedung Juang 45.

• Prediksi Susunan Pemain Timnas U19 Indonesia vs Dinamo Zagreb, Laga Terakhir Garuda Muda di Kroasia

• Terjawab, Penyebab Foto Tanpa Busana Ibu Tersebar di WhatsApp Sekolah Anak, Guru dan Pelajar Lihat

• Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kembali Bersuara, Soal Bocoran Angka Kematian Virus Corona

• Perintah Baru Jokowi ke Kapolri Idham Azis Terkait Pilkada, Airlangga: Pendukung dan Calon Bisa Kena

Pantauan Kompas.com, massa masih berkumpul di depan gerbang hingga pukul 11.00 WIB.

Sejumlah perwakilan massa bergantian berorasi di mobil komando yang terparkir di depan gerbang.

Kapolsek Sawahan AKP Wisnu Setyawan Kuncoro mengatakan, acara silaturahim KAMI yang bakal dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo itu tak memiliki izin.

"Acara KAMI di Gedung Juang 45 tidak memiliki izin, penyelenggara harusnya juga mempertimbangkan kondisi pandemi covid-19," kata Wisnu di lokasi, Senin.

Sementara itu, Koordinator lapangan salah satu elemen massa Andri Adi Kusumo khawatir acara tersebut menjadi salah satu klaster penularan covid-19 baru di Surabaya.

Sebab, acara itu berpotensi dihadiri ratusan orang. "Jadi lebih baik dibubarkan saja," kata Andri.

Acara Silaturahim Akbar KAMI Jawa Timur itu akan dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal (Punr) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Namun, acara yang rencananya digelar pukul 09.00 WIB itu batal digelar.

Massa memblokade gedung tersebut dan menolak penyelenggaraan acara.

Selain dipenuhi massa, sejumlah polisi terlihat berjaga di pintu gerbang Gedung Juang 45.

Sebuah mobil pengurai massa milik polisi juga parkir di sekitar Gedung Juang.

KAMI dideklarasikan pada Agustus 2020 lalu. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menjadi salah satu inisiator pembentukan KAMI.

• Lolos Kartu Prakerja dan Dapat BLT BPJS Ketenagakerjaan, Apa Mungkin? Pemerintah Beri Penjelasan

Selain Din, tokoh lainnya yang ikut dalam koalisi yakni mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo dan Ketua Khittah Nahdlatul Ulama (NU) 1926 Rochmad Wahab.

Hadir saat deklarasi KAMI, Mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, mantan Ketua GNPF Bachtiar Nasir, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Sobri Lubis, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun, hingga Rocky Gerung.

Gatot Nurmantyo Bermain Politik?

Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid menduga pernyataan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo baru-baru ini berhubungan dengan keinginan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.

Pernyataan Gatot yang dimaksud adalah ketika dia mengaku diganti dari jabatannya sebagai panglima TNI karena menginstruksikan pemutaran film G30S/PKI.

• Wakil Indonesia di PBB Tak Tinggal Diam, Blak-Blakan Sebut PM Vanuatu Memalukan, Campuri Soal Papua

• Seru, Live Streaming Trans 7 MotoGP Catalunya, Dovizioso Frustasi, Dibuntuti Fabio Quartararo

• Jadwal Liga 1 2020 Berubah, Laga Panas Derby Jatim Persebaya vs Arema FC, Jadwal Lengkap Klub Bonek

• Bursa Transfer Liga Italia, AC Milan Terancam Gigit Jari, Incaran Pioli Diburu 3 Klub Liga Inggris

“Saya juga husnudzon bahwa Pak Gatot ini juga pengen jadi presiden, ngga ada masalah, karena beliau kan mantan panglima,” ucap Jazilul Fawaid dalam diskusi daring bertajuk “Mantan Panglima, Maumu Apa?”, Minggu (27/9/2020).

“Jadi saya berhusnudzon beliau sebagai seorang mantan panglima itu sah-sah saja di negara yang juga dibangun bersama-sama ini,” sambung dia.

Menurut dia, pergantian pejabat adalah suatu hal yang normal dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Ia mengatakan, pergantian Gatot sebagai Panglima TNI beberapa tahun silam juga telah sesuai mekanisme yang ada, yaitu melalui persetujuan DPR.

Maka dari itu, Jazilul Fawaid menilai, pernyataan Gatot Nurmantyo bersifat politis karena memiliki makna tersembunyi.

Makna tersembunyi itu, katanya, yang membuat pernyataan Gatot Nurmantyo menjadi ramai dibicarakan publik.

“Pernyataan Pak Gatot itu menjadi rame justru bukan karena pernyataannya.

Karena ada makna explicit-nya, kalau saya diganti gara-gara pemutaran film G30S/PKI, maka Presiden itu tidak suka kebijakan saya terkait pemutaran film,” ucap dia.

Jazilul Fawaid menuturkan, pernyataan itu yang kemudian menjadi polemik sehingga menimbulkan dugaan.

Salah satunya adalah dugaan Gatot Nurmantyo sedang bermain politik karena ingin mencalonkan diri pada pilpres 2024 mendatang.

Di samping polemik tersebut, Jazilul Fawaid menilai hal yang terpenting adalah agar tidak melupakan sejarah bangsa.

Ia mengingatkan agar jangan sampai peristiwa serupa terulang kembali.

“Peristiwa G30S/PKI ini peristiwa yang juga terkait dengan peristiwa kelam di bangsa ini.

Jangan terulang kembali atas nama aliran apapun termasuk komunisme, atau aliran lain yang dapat merusak,” tuturnya.

• Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming RCTI AS Roma vs Juventus, Jangan Remehkan Duet Dzeko-Pedro

Sebelumnya, lewat kanal YouTube Hersubeno Point, Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa pergantian jabatannya sebagai Panglima TNI berkaitan dengan instruksinya untuk memutarkan film G30S/PKI.

"Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semuanya maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30S/PKI.

Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya sebut saja PDI menyampaikan, 'Pak Gatot, hentikan itu.

Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti'," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube, Rabu (23/9/2020).

"Saya bilang, 'Terima kasih', tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya, dan benar-benar saya diganti," kata Gatot.

Pernyataan Gatot tersebut telah dibantah oleh Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian.

"Kalau untuk itu kan karena memang sudah masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan memang sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI.

Jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran G30S," kata Donny saat dihubungi, Rabu (23/9/2020).

"Jadi saya kira terlalu jauh dan agak kebablasan mengaitkan antara pemutaran film G30S dengan pencopotan beliau," ucap Donny.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Silaturahim Akbar Batal Digelar di Surabaya, Polisi: Acara KAMI Tidak Memiliki Izin", Klik untuk baca: https://regional.kompas.com/read/2020/09/28/15495951/silaturahim-akbar-batal-digelar-di-surabaya-polisi-acara-kami-tidak-memiliki?page=all#page2.