Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal Prediksi akan Ada Pemerataan Pembangunan di Loa Kulu

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Selain pembangunan Sekolah Polisi Negara atau SPN, juga akan dibangun Markas Komando Brimob di Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.

Dan Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, masuk dalam kawasan calon Ibu Kota Negara yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi secara langsung.  

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, mulai tahun depan, dirinya optimis, akan terjadi pemerataan pembangunan di Kecamatan Loa Kulu dan sekitarnya.

“Kemarin Pemkab Kukar dan Polda Kaltim sudah menyepakati lokasi pembangunan Mako Brimob di sana,” kata Andi Faisal kepada TribunKaltim.co pada Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: BERITA FOTO Prosesi Pemakaman Bupati Berau Muharram di TPU Km 15 Balikpapan

Baca Juga: BERITA FOTO Prosesi Pelepasan Sampai Penguburan Almarhum Bupati Berau Muharram di Balikpapan

Pemkab Kukar, kata Andi Faisal, selain menghibahkan lahan seluas 108 hektare untuk pembangunan SPN, juga menghibahkan seluas 150 hektare untuk pembangunan SPN.

“DPRD mengapresiasi setinggi-tingginya atas kesepakatan itu. Saat ini, di sekitar Jonggon (Kecamatan Loa Kulu) belum ramai, tahun depan insyaallah akan tumbuh,” kata Andi Faisal.

Polisiti Golkar itu memaparkan, pendanaan Mako Brimob akan ditopang dari APBN, Mabes Polri, dan APBD kabupaten/kota se-Kaltim.

Sebelumnya, Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Chairil Anwar mengunjungi Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak. Kunjungan tersebut, dalam rangka menyatukan persepsi.

Terkait rencana lahan pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN) dan Mako Brimob Polda Kaltim di Desa Margahayu Kecamatan Loa Kulu. Pertemuan digelar di ruang kerja Kapolda Kaltim, Rabu, 30/9/2020.

Chairil Anwar didampingi Kapolres Kukar AKBP Irwan Masulin Ginting, Ketua Komisi III DPRD Kukar Andi Faisal, dan Sekda Kukar Sunggono.

Sebelum bertemu Kapolda Kaltim, Plt Bupati bertemu Karo Logistik Polda Kaltim Kombespol Parlindungan Silitonga di gedung Direktorat Pengamanan Obyek Vital (DIT PAM OBVIT) Mapolda Kaltim, untuk menyampaikan site plan (rencana lokasi) lahan pembangunan Mako Brimob Polda Kaltim.

Chairil Anwar kemudian bertemu Kapolda Kaltim, untuk bersilaturahmi. Serta melakukan tanda tangan kesepakatan terkait lokasi yang akan menjadi lahan pembangunan Mako Brimob Polda Kaltim.

"Kegiatan ini bertujuan menyatukan persepsi bersama Polda Kaltim terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan SPN dan khususnya mako Brimob Polda Kaltim di wilayah Kabupaten Kukar, tepatnya disekitar Desa Margahayu Jonggon, Kecamatan Loa Kulu," ucap Chairil Anwar.

Garap Masterplan dan Infrastruktur Dasar Saja

Resmi, Pemerintah Jokowi tunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, Bappenas beber alasan.

Lama tak terdengar progresnya, akhirnya Pemerintah Jokowi sepakat menunda pembangunan ibu kota baru di Kaltim, pengganti Jakarta.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

• 16 Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta, Berasal dari Klaster Warung Solo Sudah Meluas

• Tatap Ibu Kota Negara di Kalimantan, Plaza Balikpapan Bakal Lahirkan Produk SOHO, Tahap Awal 44 Unit

Ditundanya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini disampaikan Kepala Bappenas Soharso Monoarfa.

Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Alasannya, Pemerintah masih fokus pada upaya penanganan pandemi covid-19.

• Rocky Gerung Yakin Mahfud MD akan Gabung KAMI, Bahkan Jadi Deklarator Bersama Eks Panglima TNI

• Jokowi Beri Peringatan ke PNS, TNI dan Polri, Singgung Politik Identitas di Pilkada Serentak 2020

• Blak-Blakan, Eks Istri Kajati Jawa Barat Bongkar Masa Lalu Jaksa Pinangki, Minta Tinggalkan Suaminya

• Menegangkan, Live Streaming Kroasia vs Timnas U-19, Striker Indonesia Bocorkan Pesan Shin Tae-yong

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

• Jokowi Lanjutkan Kartu Prakerja, BLT BPJS, Bantuan UMKM dan Bansos Tunai 2021, Cara Daftarnya Mudah

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

Daerah Otonom Sendiri

Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur, saat Ibu Kota Negara terbentuk akan menjadi daerah otonom dan memiliki tata ruang sendiri.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang berkunjung ke Samarinda, Jumat (14/8/2020) kemarin.

Dalam kunjungan tersebut juga turut membahas tentang kesiapan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai wilayah yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara ( IKN ) baru.

Mengenai kesiapan IKN, Pemerintah provinsi Kaltim saat ini tengah mempersiapkan apa saja yang diperlukan pemerintah pusat dalam membangun IKN.

• Wamen ATR/BPN Harap Bupati PPU Benahi Lokasi Ibu Kota Negara Sejak Awal

• Tangani Sampah di Calon Ibu Kota Negara, Dinas Lingkungan Hidup Buat Ayo Serbu Gass

• Rencana Ibu Kota Negara Masih Bahas Tata Ruang, Wamen ATR Serahkan 5 Sertifikat Tanah ke Balikpapan

Sekprov Kaltim Muhammad Sa'bani ketika dikonfirmasi, Minggu (16/8/2020) mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengulas dan menyesuaikan wilayah tata ruang yang akan diperlukan dalam menentukan wilayah IKN.

Sehingga nantinya dengan adanya kejelasan tata ruang itu pembangunan serta penyesuaian ruang di IKN tidak akan saling tumpang tindih.

Sekaligus dapat menyinkronkan lokasi wilayah yang terdapat di wilayah Kalimantan Timur.

"Tentu Kita mereview tata ruang kita lakukan penyesuaian sehingga pada saatnya tata ruang itu bisa terinregrasi dan sinkron," ucap Sekprov Kaltim Muhammad Sa'bani.

Dengan adanya kesiapan ini, kata Muhammad Sa'bani kedepannya IKN nanti akan menjadi daerah otonom.

"Karena pada saatnya IKN saat menjadi daerah otonom memiliki tata ruang sendiri," katanya. 

(Tribunakaltim.co/Sapri dan Aris Joni)