Virus Corona

Bintang ILC Rocky Gerung Menilai Presiden Jokowi dan Menteri tak Serius Tangani Covid-19, tak Kompak

Bintang Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Rocky Gerung geram, Presiden Jokowi dan Menteri tak serius tangani covid-19, tak kompak

Editor: Amalia Husnul A
KOMPAS.com/Walda
Rocky Gerung bersaksi Hadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk Bersaksi di Persidangan Berita Hoaks Ratna Sarumpaet. Bintang Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Rocky Gerung geram, Presiden Jokowi dan Menteri tak serius tangani covid-19, tak kompak 

TRIBUNKALTIM.CO - Bintang Indonesia Lawyers Club ( ILC ), Rocky Gerung geram, Presiden Jokowi dan Menteri tak serius tangani covid-19, tak kompak

Penanganan covid-19 yang dilakukan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dinilai Rocky Gerung yang kerap jadi bintang di acara Indonesia Lawyers Club ( ILC ) TV One. 

Penilaian Rocky Gerung ini bermula dari banyaknya kritikan yang dilayangkan kepada Anies Baswedan lantaran akan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) total.

Rocky Gerung menilai kebijakan Anies Baswedan lebih berperan dibandingkan kebijakan pemerintah pusat.

Rocky Gerung menilai pemerintah pusat termasuk para jajaran kabinet dalam urusan penanganan covid-19 yang dinilai tidak sungguh-sungguh.

Rocky Gerung menegaskan saat ini Anies justru sedang membantu pemerintah pusat dengan mengambil inisiatif nyata.

Dandim Berani Larang Rombongan Jenderal Purnawirawan, Rocky Gerung Beber Keanehan, Begini Analisanya

Sindir Jokowi soal Pilkada Tak Ditunda, Rocky Gerung: Agar Tak Ada yang Balik Jadi Tukang Martabak

Pemerintah Tunda Pilkades Tapi Pilkada Lanjut, Rocky Gerung Bereaksi, PBNU dan Muhammadiyah Menolak

Tanggapi Pidato Jokowi di PBB, Rocky Gerung: Negeri Ini Terpecah Belah, tapi Presiden Ingatkan PBB

"Justru Anies sedang menolong kabinet." ujarnya.

Rocky Gerung menilai saat ini pemerinta pusat tidak memiliki ide apapun untuk menangani covid-19.

"Ketika kabinet tidak punya ide, Anies datang dengan ide yang disebut PSBB total, tapi karena Anies yang ambil inisiatif, maka politik berubah lagi, yaitu memojokkan Anies," ujarnya.

Rocky Gerung menilai saat ini presiden Joklowi dan para menterinya tidak kompak.

Ia menilai yang terjadi di istana justru ada perbedaan pemikiran, khususnya antara Jokowi dengan Menteri Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Di satu sisi Jokowi sudah meminta untuk menomorsatukan kesehatan, namun dari Airlangga terkesan mementingkan ekonomi.

"Lain kalau pemerintah punya inisiatif, kalau ditanya apa inisiatif Presiden? Enggak ada," tanyanya.

"Presiden cuman bilang ekonomi jangan mengganggu kesehatan, ya udah Anies terjemahkan itu dengan PSBB total, Airlangga datang dengan pemikiran sebaliknya," ungkap Rocky Gerung.

 TERBARU Ramalan Zodiak Cinta Pekan Ini 5-11 Oktober 2020 Leo Hindari Konflik, Gemini akan Terpesona

 Hasil dan Klasemen Liga Italia, Juventus vs Napoli Batal, Catatan Sempurna AC Milan dan Atalanta

Rocky Gerung lalu menyebut Airlangga tidak bisa memerjemahkan pemikiran Jokowi.

"Lho pikiran Airlangga berarti bukan pikiran presiden, padahal Presiden bilang 'Pikiran kabinet adalah pikiran presiden," katanya.

Sebelumnya, terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Mulai dari politikus hingga artis ikut memberikan protes atas kebijakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Kebijakan Anies Baswedan dianggap telah membatalkan keabsahan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini.

Bahkan, dianggap tidak melihat risiko nantinya yang akan berdampak pada warga DKI Jakarta.

Hal tersebut disuarakan oleh Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono hingga artis Nikita Mirzani.

Diketahui PSBB kembali diberlakukan karena kasus positif virus Corona ( covid-19 ) kembali menanjak setelah PSBB Transisi.

Namun Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai keputusan Anies Baswedan itu diambil secara sepihak.

Anies sendiri mengklaim keputusan menerapkan PSBB lagi sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memprioritaskan penanganan kesehatan.

 Bantah tak Sejalan dengan Pusat

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria membantah jika pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang ada di DKI Jakarta tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Hal ini ia ungkapkan setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyidir kepala daerah yang sok-sokan memberlakulan lockdown di tingkat provinsi, kota atau kabupaten.

Riza Patria menjelaskan jika kebijakan PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta masih perlu diterapkan meski pemerintah pusat menganjurkan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).

Ahmad Riza Patria saat menghadiri acara dialog publik di Kampus Al Azhar, Jakarta, Rabu (6/6/2012). Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan pada Rabu (15/4/2020) di Istana Negara.
Ahmad Riza Patria saat menghadiri acara dialog publik di Kampus Al Azhar, Jakarta, Rabu (6/6/2012). Anak buah Prabowo Subianto di Partai Gerindra ini akan dilantik oleh Presiden Jokowi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, pendamping Anies Baswedan pada Rabu (15/4/2020) di Istana Negara. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)
Menurutnya, kebijakan PSBM sudah diterapkan di DKI Jakarta sejak awal pandemi, namun dengan istilah yang berbeda.

"Jadi begini, apa yang disampaikan pak Jokowi itu baik, berskala mikro. Kalau kita bedah dan tarik ke belakang, DKI termasuk yang duluan memberlakuakan berskala mikro. Cuma masalah penyebutan."

"Kalau pak Jokowi menyebut kata lockdown ya kan sebetulnya pemerintah sendiri tidak pernah menggunakan kata lockdown tapi PSBB, itu istilah dari negara lain. Kami ikut pemerintah pusat, kami istilahnya PSBB," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Minggu (4/10/2020).

Ia menjelaskan jika PSBM di DKI Jakarta diberlakukan di setiap wilayah RW dengan membatasi pergerakan warga.

 Klasemen Liga Inggris, Poin Sempurna Everton Kokoh di Puncak, Man United Terpuruk di Papan Bawah

 Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 11 Kapan Mulai Dibuka? Cek Nomor Layanan Masyarakat Prakerja

"Sebenarnya juga ada yang mikro, sejak awal pak Gubernur membentuk kampung siaga. Jumlah masuk ke wilayah RW dibatasi supaya bisa mengatur ada penjaganya itu berskala mikro," imbuhnya.

Politisi partai Gerindra ini menganggap pernyataan Jokowi terkait lockdown provinsi sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pemerintah daerah.

"Itu soal diksi, pak Jokowi tidak pernah menyampaikan sesuatu yang tidak terbuka beliau sangat terbuka transparan dan itu baik untuk kepala daerah. Dan kepala daerah selalu koordinasi dengan pemerintah pusat," ungkapnya.

Riza Patria menyatakan jika koordinasi antara pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat selama pandemi ini berjalan baik.

Bahkan pemeritah pusat membantu kebijakan pemprov DKI Jakarta yang meniadakan isolasi mandiri dan mengubahnya menjadi isolasi terpusat.

"Kami hampir setiap hari rapat dengan Pak Luhut sama presiden kami sering rapat. Sama Pak Anies menyampaikan perlu ada isolasi mandiri, Pak Jokowi senang."

"Tidak hanya menyiapkan wisma atlet tapi juga hotel oleh pemerintah pusat dari isolasi mandiri menjadi isolasi terpusat atau terkendali," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi, bukan solusi tepat untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Pasalnya, menurut Jokowi, lockdown di tingkat kota, kabupaten, dan provinsi dapat mengorbankan kehidupan masyarakat.

"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi dalam video yang diunggah di akun Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/10/2020).

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik setuju jika Pemprov menerapkan mini lockdown.

Menurutnya kebijakan pengetatan skala lokal lebih mampu mengontrol warga sebagai upaya menekan penularan Covid-19 dari wilayah tersebut.

"Ya ikutin saja, mini lockdown itu lebih fokus. Jauh lebih terkontrol. Itu kan lebih gampang, dalam 14 hari (lihat) bagaimana," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (30/9/2020).

Politikus Gerindra itu juga mengatakan sebenarnya Pemprov DKI sempat melakukan mini lockdown atau menutup daerah di tingkat RW yang terdeteksi berstatus zona merah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tinggal menerapkan kebijakan tersebut secara lebih masif pada daerah yang memang terdeteksi punya pasien positif terbanyak, ataupun di lokasi yang berdasarkan hasil tracing jadi tempat penularan.

"Secara faktual DKI pernah menutup RW. Artinya kalau mau mini lockdown maka dipilah. RW mana yang merah," ujarnya.

Untuk diketahui Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) sebelumnya memerintahkan kepala daerah menerapkan kebijakan mini lockdown atau intervensi pemerintah daerah dalam rangka mencegah mencegah penyebaran Covid-19.

Intervensi itu berbasis lokal dan berskala mikro, misalnya mengetatkan wilayah di level RT, RW, kantor yang dianggap terjadi penularan.

 TERBARU Free Fire Elite Pass Anubis Legend II, ADA Skin Solaris dan Isira, Kode Redeem FF Oktober

 CATAT! Jadwal Lengkap Siaran Langsung MotoGP Le Mans 2020, Rossi Nyerah, Link Live Streaming Trans7

 HUT Ke-75 TNI 5 Oktober 2020, Sejarah Panjang TNI dari TKR, TRI, hingga ABRI, Diperingati Tiap Tahun

• Kumpulan Ucapan, Puisi dan Pantun Selamat HUT Ke-75 TNI, 5 Oktober 2020: Sinergi untuk Negeri

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Rocky Gerung Geram Presiden Jokowi dan Menteri Tak Serius Tangani covid-19: Mereka Nggak Kompak dan pos-kupang.com dengan judul Rocky Gerung Geram dengan Presiden Jokowi, Bintang ILC TV One Sebut Tak Serius Tangani covid-19 serta Tribunnews dengan judul Jokowi Sindir Lockdown Provinsi, Riza Patria Bantah Kebijakan Pemprov DKI Tak Sejalan dengan Pusat

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved