Amien Rais Berkicau di Youtube, Sebut Jokowi Pemprakasa Utama, Minta Pemerintah Cabut UU Cipta Kerja

Amien Rais Berkicau di Youtube, sebut Jokowi pemprakasa utama, minta pemerintah cabut UU Cipta Kerja

Kolase/Kompas.com
Amien Rais Berkicau di Youtube, sebut Jokowi pemprakasa utama, minta pemerintah cabut UU Cipta Kerja. 

TRIBUNKALTIM.CO - Amien Rais Berkicau di Youtube, sebut Jokowi pemprakasa utama, minta pemerintah cabut UU Cipta Kerja

Amien Rais buka suara merespon pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu disahkan DPR RI.

Lewat akun Youtube miliknya, Amien Rais membeberkan pandangannya soal UU Cipta Kerja tersebut.

Amien Rais meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, lantaran dianggap dapat membahayakan Republik Indonesia.

"Pak Jokowi cabut segera undang-undang yang berbahaya itu, karena anda adalah pemprakarsa utama dan pertamanya," kata Amien dalam akun Youtube miliknya, Jakarta, Jumat (9/10/2020).

Anak Buah Idham Azis Dikepung Massa Demo UU Cipta Kerja, Tak Disangka Penyelamat Polisi Sosok Pemuda

Respon Pengusaha Atas Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja, Kadin: Mereka kan Butuh Lapangan Kerja

Dulu Ikut Aksi Tolak RKUHP, Kemana 3 Ketua BEM di Tengah Demo Tolak UU Cipta Kerja? Begini Kabarnya

Amien mencontohkan persoalan investor asing yang masuk ke Indonesia, seperti Freeport McMoran yang sudah lama ada di Papua, dengan leluasa berbuat apa saja di dalam negeri.

"Dari rezim Soeharto sampe rezim Jokowi, penghancuran lingkungan, penipuan pajak, dan pelanggaran HAM, tidak pernah disentuh pemerintah Jakarta," ucap Amien.

"Saya kadang-kadang bingung, DNA macam apakah yang sesungguhnya itu ada dalam tubuh bangsa Indonesia?," sambungnya.

Menurut Amien, Bung Karno pernah mengingatkan Indonesia itu merupakan bangsa besar, istilahnya bukan bangsa kintel, atau bangsa kodok.

"Mengapa rezim Jokowi dan DPR tega memproduksi Omnibus Law tanpa memperhatikan kepentingan rakyat," kata Amien.

Aliansi Ormas Bontang Demo Tolak UU Omnibus Law, Ketua DPRD Bakal Buat Surat Terbuka

LENGKAP Jadwal MotoGP Le Mans 2020, Live Race Trans7, Quartararo Kagumi Rossi, Tapi Marquez Terbaik

Amien melihat produk UU Cipta Kerja yang telah disahkan DPR bersama pemerintah, membuat 35 investor asing yang bernurani berteriak keras dengan menyebut undang-undang itu sesungguhnya tidak diperlukan.

"Mengapa? Karena akan berdampak pada kehancuran lingkungan, atau ecocida. Menghancurkan dan membunuh lingkungan hidup," papar Amien.

Kemudian, Amien pun menyinggung di dalam letiratur politik terdapat istilah pemerintah yang tuli, bisu, dan buta.

"Mengapa mereka tuli dan buta terhadap kebenaran? Bahkan mereka berani menantang dan melawan kebenaran," ucap Amien.

Cara Anies, Ganjar, Ridwan Kamil & Risma Hadapi Pedemo UU Cipta Kerja,Tulis Surat hingga Marah-marah

Bisa Kena Tindak, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ingatkan Faskes Soal Tarif Baru Test Swab

MPR Minta Semua Pihak Menahan Diri

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta semua pihak untuk menunjukkan kecintaannya kepada NKRI.

Para pemimpin juga dituntut kenegarawannya.

Perbedaan pendapat dan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tapi jangan menghambat pembangunan dan jangan sampai jatuh korban jiwa.

"Saya berharap semua pihak bisa menahan diri. Gunakanlah cara-cara yang beretika dan sesuai budaya Indonesia," kata Jazilul Fawaid usai Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Gerakan Pemuda Ansor di Pandeglang, Kamis (8/10/2020).

Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. Pemerintah akan tindak tegas aksi anarkis demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: aksi yang dilakukan adalah tindakan kriminil
Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. Pemerintah akan tindak tegas aksi anarkis demo tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, Menkopolhukam Mahfud MD: aksi yang dilakukan adalah tindakan kriminil (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, menanggapi aksi-aksi demo di berbagai kota yang berlangsung pada Kamis (8/10/2020) terkait dengan UU Cipta Kerja. Aksi-aksi demo itu ada yang diikuti dengan pembakaran-pembakaran dan berujung rusuh.

Gus Jazil juga meminta aparat kepolisian untuk bertindak secara proporsional dalam menghadapi aksi demo itu.

"Aparat kepolisian tidak boleh melampaui batas. Bertindaklah sesuai koridor hukum menghadapi aksi-aksi demo, jangan sampai bertindak di luar hukum. Tapi siapa yang melanggar harus didisiplinkan," ujarnya.

Cara Anies, Ganjar, Ridwan Kamil & Risma Hadapi Pedemo UU Cipta Kerja,Tulis Surat hingga Marah-marah

Hindari Kerumunan! Perang Melawan Corona Belum Usai, Demo UU Cipta Kerja Potensial Klaster Baru

Menghadapi situasi yang memanas pasca disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU, Gus Jazil juga meminta kepada pemerintah untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh buruh, tokoh mahasiswa untuk diajak berdialog dan bukan lewat pengadilan jalanan.

"Sebab, sekarang sedang pandemi. Semua orang harus menjaga kesehatan. Pasar (ekonomi) juga sedang resesi. Kalau situasinya memanas seperti ini yakinlah penderitaan rakyat semakin bertambah," tuturnya.

Gus Jazil meyakini ada aktor-aktor di belakang aksi-aksi demo itu.

"Hanya bagaimana aparat kepolisian bisa mengungkapnya. Tidak mungkin kegiatan seperti itu tanpa aktor. Tapi pola seperti itu, yaitu pola adu domba di lapangan, pasti akan merugikan rakyat banyak," sebutnya.

Ilustrasi. Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta.  Gubernur di Kalimantan mohon Presiden Jokowi keluarkan Perppu cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, demi terhindarnya pertentangan di masyarakat
Ilustrasi. Pengunjuk rasa membakar Halte Transjakarta saat berunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (8/10/2020). Hari ini aksi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termauk Ibukota Jakarta. Gubernur di Kalimantan mohon Presiden Jokowi keluarkan Perppu cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja, demi terhindarnya pertentangan di masyarakat (THE JAKARTA POST/SETO WARDHANA)

Menurut Gus Jazil, setiap UU baik pada waktu pembahasan sampai pada saat pengesahan sering terjadi perselisihan dan perbedaan paham.

"Perselisihan dan perbedaan itu harus produktif. Perbedaan adalah rahmat. Tapi jangan sampai perbedaan itu menjadi petaka," imbuhnya.

Gus Jazil tidak menginginkan terjadi tarik menarik dalam Omnibus Law sehingga terjadi perbedaan yang kuat di tengah masyarakat yang bisa menimbulkan perpecahan.

Demo mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung ricuh di depan Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (8/10/2020). TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO
Demo mahasiswa menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang berlangsung ricuh di depan Kantor DPRD Balikpapan, Kamis (8/10/2020). TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO (TRIBUNKALTIM.CO/DWI ARDIANTO)

"Ini sangat tidak produktif. Kalau mau ke jalur hukum, bisa ke MK. Kalau mau berdialog, berdialoglah dengan baik-baik. Inilah Pancasila. Permusyawaratan harus diiringi dengan hikmat kebijaksanaan. Tidak ada ngotot-ngototan. Semua bisa didialogkan. Jika ada ketidakpuasan terhadap Omnibus Law bisa didialogkan," jelasnya.

Persoalannya, lanjut Gus Jazil, muncul hoaks dan pihak-pihak yang menyatakan paling benar.

"Saya setuju Omnibus Law ada kekurangannya. Tapi ketidaksempurnaan ini jangan disikapi dengan perpecahan atau permusuhan. Bangsa ini bangsa yang berbudaya," katanya. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Amien Rais Minta Jokowi Cabut UU Cipta Kerja, Pemerintah Jangan Tuli, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/10/09/amien-rais-minta-jokowi-cabut-uu-cipta-kerja-pemerintah-jangan-tuliArtikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Terkait Dengan UU Cipta Kerja, Gus Jazil: Semua Pihak Harus Bisa Menahan Diri, https://www.tribunnews.com/mpr-ri/2020/10/09/terkait-dengan-uu-cipta-kerja-gus-jazil-semua-pihak-harus-bisa-menahan-diri.

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved