Aliansi Ormas Bontang Demo Tolak UU Omnibus Law, Ketua DPRD Bakal Buat Surat Terbuka
Bila sebelumnya aliansi mahasiswa dan buruh, kali ini datang dari aliansi organisasi masyarakat Aliansi Ormas Bontang. Mereka protes UU Omnibus Law
Penulis: Muhammad Fachri Ramadhani | Editor: Mathias Masan Ola
lihat foto
TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Jumat (9/10/2020) unjuk rasa penolakan UU Omnibus Law kembali hadir di Bontang, Kalimantan Timur.
Bila sebelumnya aliansi mahasiswa dan buruh, kali ini datang dari aliansi organisasi masyarakat Aliansi Ormas Bontang.
Mereka tunjukkan protes terhadap UU Omnibus Law di simpang Ramayana Bontang. Kendati diguyur hujan, para pengunjuk rasa tetap menyampaikan aspirasinya melalui orasi.
Dalam aksi tersebut Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam, Wakil Ketua DPRD Agus Haris, dan Komisi I Irfan serta Raking turut hadir.
Mereka turut menyuarakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR RI.
Baca juga: Respon Pengusaha Atas Demo Mahasiswa Tolak UU Cipta Kerja, Kadin: Mereka kan Butuh Lapangan Kerja
Baca juga: Dulu Ikut Aksi Tolak RKUHP, Kemana 3 Ketua BEM di Tengah Demo Tolak UU Cipta Kerja? Begini Kabarnya
Sementara Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan dirinya menolak UU Omnibus Law.
Andi Faiz sapaan akrabnya mengatakan bakal bersurat ke Pjs Wali Kota Bontang, yang isinya merupakan aspirasi masyarakat dalam hal menolak disahkannya UU Omnibus Law yang dinilai merugikan pekerja dan masyarakat.
"Pernyataan resmi dari Pemkot dan DPRD nanti akan dibawa ke pemerintah pusat," katanya.
Ketua dewan ini mengatakan akan menyampaikan usulan dari seluruh elemen masyarakat kepada kader partai di pusat.
DPRD merupakan perpanjangan tangan dari kehendak rakyat.
Baca juga: Jodha Akbar ANTV Episode 22, Tayang 9 Oktober 2020, Sinopsis: Jodha Hamil Namun Jalal Tak Percaya
Baca juga: Bisa Kena Tindak, Walikota Balikpapan Rizal Effendi Ingatkan Faskes Soal Tarif Baru Test Swab
Sebab itu ia pun bakal meneruskan aspirasi tersebut kepada jajaran partai baik di tingkat provinsi hingga pusat, agar bisa jadi perhatian dan atensi untuk menentukan langkah kebijakan politik partai secara nasional.
