Pengadaan Mobil Dinas KPK Dikritik, untuk Ketua Harga Rp 1,4 M, Daftarnya, ICW: Kesederhanaan Pudar

"Saat ini masih dalam proses pembahasan yang juga melibatkan Kementerian Keuangan dan Bappenas, mengenai detail unit dari masing-masing kendaraan yang akan dilakukan pengadaan untuk kendaraan dinas jabatan tersebut," ungkap Ali.

Ali masih enggan menyampaikan terkait berapa jumlah kendaraan yang nantinya akan dibeli, termasuk berapa harga masing-masing kendaraan tersebut.

Namun ia memastikan harga kendaraan tersebut masih akan menyesuaikan patokan yang tercantum di dalam e-katalog LKPP.

"Mengenai jumlahnya, tentu nanti akan menyesuaikan dengan peraturan komisi mengenai organisasi tata kerja yang saat ini masih dalam proses harmonisasi dalam proses Kemenkumham dan mengenai harganya tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana yang mengacu pada peraturan Kemenkeu dan e-katalog di LKPP," kata Ali.

Usulan KPK

Terkait anggaran pembelian mobil dinas Pimpinan, Dewas, pejabat KPK senilai Rp 8,9 miliar di 2021 itu, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan, DPR hanya menyetujui anggaran yang diajukan KPK agar diteruskan ke Kemenkeu.

"Komisi III hanya menyetujui dan diteruskan ke Badan anggaran DPR dan Badan Anggaran DPR melanjutkan ke Kementerian Keuangan," kata Sahroni, Jumat (16/10/2020).

Terkait alokasi anggaran, kata dia, itu merupakan urusan internal KPK. Dia menyebut Komisi III DPR yang bermitra dengan KPK tak terlibat dalam program anggaran yang dibuat.

"Terkait alokasi anggaran KPK yang diprogramkan itu adalah internal KPK sendiri yang atur segala anggarannya," kata Sahroni.

Senada dengan Sahroni, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Achmad Dimyati Natakusumah menyebut anggaran mobil dinas itu merupakan usulan KPK.

"Kalau menurut saya itu usulan KPK. Nggak mungkin tiba-tiba kita acc. Kan itu pagu indikatif, terus pagu anggaran, terus pagu alokasi, itukan usulan masing-masing," kata Dimyati.

"Ya nggak mungkin usulan DPR lah," tegasnya.

Sejumlah pihak menilai anggaran pengadaan mobil dinas KPK bukan urusan mendesak.

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, berpendapat tunjangan transportasi yang diterima pimpinan KPK sudah lebih dari cukup.

Jika pimpinan KPK membutuhkan mobil, kata Saut, bisa mengajukan kredit yang dibayar dengan tunjangan transportasi tersebut.