Breaking News:

Menguji Kesiapan Parpol dalam Kampanye Daring Pilkada

PEMERINTAH dan penyelenggara pemilu tetap kukuh melanjutkan Pilkada di tengah pandemi. Sikap kukuh ini ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan

Ilustrasi
ILUSTRASI OPINI Kampanye daring pilkada 

Selain karena kegagapan para pengurus parpol dalam mengimplementasikan perangkat-perangkat kampanye virtual, kampanye tatap muka telah dipraktekkan selama bertahun-tahun dan menjadi “konsensus” serta budaya politik yang mengakar di kalangan pegiat politik.

Meskipun telah diatur dalam peraturan KPU, model kampanye virtual tetap menemui kendala-kendala teknis di lapangan yang tidak mudah. Sementara itu, kampanye terbuka maupun pertemuan terbatas memiliki risiko penularan lebih besar karena interaksi yang lebih intens antara calon, tim kampanye, dan masyarakat pemilih.

Potensi penyebaran virus dari model kampanye tatap muka inipun bisa semakin meluas karena durasi kampanye yang cukup panjang, sekitar 71 hari. Memperpendek durasi waktu kampanye tentu berimplikasi pada munculnya ketidakadilan karena dianggap lebih mementingkan calon incumbent.

Tetapi durasi kampanye yang panjang, disertai kecenderungan tingginya intensitas kampanye luring dibanding kampanye virtual, menimbulkan kekhawatiran tersendiri di mana aktifitas kampanye berpotensi menimbulkan cluster baru penularan covid-19.

Dalam konteks ini, periode 71 hari kampanye Pilkada 2020 menjadi sangat krusial dalam upaya bersama memutus rantai penularan virus Corona. Pelanggaran protokol kesehatan sepanjang periode kampanye Pilkada mestinya tidak boleh ditolerir.

Berdasarkan realitas yang ada di berbagai daerah penyelenggara pilkada, tahapan kampanye tetap berpotensi memperluas penyebaran virus corona karena pengaturan kampanye tidak dipersiapkan dengan mengupayakan pencegahan penularan covid-19, seperti pelaksanaan rutin bagi calon dan tim sukses untuk melakukan tes usap PCR dalam rentang waktu yang telah ditetapkan.

Idealnya, partai politik sudah semestinya memfasilitasi para calon dan tim sukses untuk melakukan tes usap PCR secara berkala. Di sisi lain, partai politik mestinya mengupayakan pembangunan infrastruktur yang lebih mengedepankan terselenggaranya kampanye secara daring, dengan disertai pelatihan bagi para pengurus dan anggota-anggota partainya untuk lebih memahami platfrom media, aplikasi media, dan literasi-literasi perangkat virtual.

Tanpa adanya komitmen dan keseriusan yang tinggi dari parpol beserta calon kepala daerah, model kampanye daring tidak akan berjalan optimal. Padahal, momentum pandemi adalah periode paling tepat untuk melaksanakan transformasi penggunaan information communication technology (ICT) dalam tahapan kampanye pilkada dalam rangka membangun digital habit dan literasi electoral masyarakat pemilih.

Parpol memiliki tanggungjawab moral untuk turut melaksanakan pendidikan pemilih berbasis digital melalui perangkat-perangkat teknologi informasi untuk meningkatkan digital engagement pemilih dan memperkuat network society yang cerdas terhadap literasi-literasi politik dan pemilihan umum.(tribunners)

Oleh: Efriza
Peneliti Citra Institute & Penulis Buku 'Kekuasaan Politik'

Editor: Tohir
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved