Presiden Jokowi Ingin Wariskan Indonesia Sentris Saat Purna Tugas

"Dengan harapan pada tahun 2024 nanti, beliau akan memberikan legacy atau warisan kepada seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk berupa prioritas-prioritas yang akan saya sampaikan," ucap Fadjroel.

Fadjroel menjelaskan, dalam laporan tahunan 2020, Presiden Jokowi pada intinya mengharapkan agar jajarannya bisa menyampaikan sejumlah komunikasi-komunikasi yang menumbuhkan persepsi positif dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada presiden maupun kepada Pemerintah. 

Baca Juga: Isu Pemekaran Daerah Samarinda Seberang Ditanggapi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi

Baca Juga: Kasus KDRT di Samarinda Berakhir Damai, Pelaku Berjanji Tidak Mengulangi Lagi

Baca Juga: Beginilah Penilaian PSSI Atas Kinerja Shin Tae-yong di Timnas U-19 Indonesia

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Balikpapan Selasa 27 Oktober 2020, BMKG Sebut tak Turun Hujan, Malam Hanya Cerah

Presiden Jokowi melaksanakan The Governing Government untuk rakyat Indonesia dalam satu kepemimpinan yang demokratis. Menurut Fadjroel Rachman, ada dua pilar demokrasi yang dikembangkan oleh Presiden Jokowi dalam menerapkan the governing government.

Pertama yakni mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang berakar pada UUD 1945.

"Kalau saya harus menyatakan pada hari ini, Presiden Joko Widodo sejak diangkat sebagai presiden di periode pertama 2014 dan periode kedua 2019, beliau tegak lurus kepada konstitusi UUD 1945 sesuai dengan sumpah beliau yang disampaikan di hadapan MPR dalam pelantikan," jelas Fadjroel Rachman.

"Dalam bahasa rakyat beliau menyampaikan, beliau mewakafkan hidup beliau untuk memperjuangkan ideologi Pancasila, menjalankan UUD 1945 konstitusi, melindungi NKRI, kemudian juga melindungi kebhinekaan dan tentu saja merah putih sebagai bendera kebangsaan kita," sambung dia.

Kepemimpinan demokratis yang berbasis kepada UUD 1945 inilah yang menjadi bagian dari operasional berbagai kebijakan Presiden Jokowi.

Fadjroel Rachman menjelaskan, strategi kepemimpinan politik Jokowi yang berbasis pada demokrasi konstitusional mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia (SDM).

Pembangunan SDM menjadi tujuan utama Pemerintah Jokowi karena pada 2025 ke depan, yang akan meraup keuntungan demokratis adalah puluhan juta rakyat Indonesia yang akan menjadi tenaga-tenaga produktif. Bila mereka tidak menjadi SDM berkualitas, maka akan menghadapi kesulitan.

"Apabila jumlah tenaga produktif kita hanya berupa jumlah saja, maka itu tidak akan banyak artinya.

Oleh karena itu Presiden mengatakan kita akan menjalankan yang pertama prioritas adalah pembangunan SDM yang tentu saja berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang kita kembangkan sampai pada hari ini," tutur Fadjroel Rachman.