Ibu Kota Negara

Penyangga Pangan Ibu Kota Negara, Program Transmigrasi di Bulungan Kaltara Bakal Berlanjut

Program transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ( Kaltara ), bakal dilanjutkan lagi 2021 mendatang

Penulis: Amiruddin | Editor: Budi Susilo
TRIBUNKALTIM.CO/AMIRUDDIN
Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), M Nurdin, saat berada di kantor Bupati Bulungan, Jl Jelarai, Tanjung Selor. TRIBUNKALTARA.COM/AMIRUDDIN 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG SELOR - Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), M Nurdin, mengatakan.

Program transmigrasi di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara ( Kaltara ), bakal dilanjutkan lagi 2021 mendatang.

Sama seperti program transmigrasi sebelumnya, warga yang bakal datang ke Kaltara berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan daerah lainnya.

Hal itu disampaikan Nurdin, saat bertandang ke kantor Bupati Bulungan, di Jl Jelarai, Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Baca Juga: Wisata Balikpapan, Libur Panjang di Pantai Manggar, Ekspresikan Diri Swafoto Bertema Dunia Bahari

"Masih sama dengan yang sebelumnya. Tetapi jumlah peserta transmigrasi belum kami ketahui, nanti didata lagi,'' kata Nurdin, kepada TribunKaltara.com, Kamis (29/10/2020).

Transmigran tersebut kemungkinan bakal ditempatkan di wilayah Tanjung Buka dan Sepunggur, Bulungan.

Selain ke Bulungan kata dia, peserta transmigrasi juga bakal ditempatkan di daerah lainnya di Indonesia.

Baca Juga: Aplikasi UKM TAKA Diluncurkan, Tempat Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Paser

Baca Juga: Perbandingan Donald Trump dan Joe Biden Soal Pengungsi, Andai jadi Presiden Amerika Serikat

Misalnya di Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Timur (Kaltim).

"Kita belum bisa tentukan berapa kuota yang ditempatkan di sini, karena ada juga daerah lainnya.

Kuota transmigrasi saat ini hanya sekira 150 kepala keluarga (KK)," ujarnya.

Nurdin menambahkan, program transmigrasi di Kaltara merupakan bentuk dukungan sebagai penyangga pangan bagi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru.

Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Saat Ini dalam Persentase Terkecil, Sudah Banyak yang Sembuh

Baca Juga: Kasus Aktif Covid-19 Saat Ini dalam Persentase Terkecil, Sudah Banyak yang Sembuh

Baca Juga: Dokter Reisa Beberkan 2 Hal yang Bisa Dilakukan Warga dalam Penanganan Covid-19

Baca Juga: UPDATE Pasien Covid-19 di Indonesia yang Sembuh Capai 80 Persen, Kasus Aktif Corona Menurun

IKN baru diketahui bakal dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim), provinsi yang bertetangga dengan Kaltara.

Selain Kaltara, salah satu penyangga pangan IKN nantinya, yakni food estate yang berada di Kalteng.

Baca Juga: Isu Pemekaran Daerah Samarinda Seberang Ditanggapi Wagub Kaltim Hadi Mulyadi

Baca Juga: Kasus KDRT di Samarinda Berakhir Damai, Pelaku Berjanji Tidak Mengulangi Lagi

Baca Juga: Beginilah Penilaian PSSI Atas Kinerja Shin Tae-yong di Timnas U-19 Indonesia

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Balikpapan Selasa 27 Oktober 2020, BMKG Sebut tak Turun Hujan, Malam Hanya Cerah

"Food estate merupakan program presiden sebagai penyangga IKN.

Makanya, Kaltara khususnya Bulungan ini harus mengembangkan daerah, termasuk dengan program transmigrasi ini," tutupnya.

Bangun Ibu Kota Negara Ditunda

Bangun Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur ditunda, membuat Masterplan dan infrastruktur dasar saja.  

Resmi, Pemerintah Jokowi tunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, Bappenas beber alasan.

Lama tak terdengar progresnya, akhirnya Pemerintah Jokowi sepakat menunda pembangunan ibu kota baru di Kaltim, pengganti Jakarta.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai lokasi ibu kota baru Indonesia.

16 Kasus Baru Covid-19 di Yogyakarta, Berasal dari Klaster Warung Solo Sudah Meluas

Tatap Ibu Kota Negara di Kalimantan, Plaza Balikpapan Bakal Lahirkan Produk SOHO, Tahap Awal 44 Unit

Ditundanya pembangunan Ibu Kota Negara yang baru ini disampaikan Kepala Bappenas Soharso Monoarfa.

Pemerintah memutuskan menunda pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

Alasannya, Pemerintah masih fokus pada upaya penanganan pandemi covid-19.

 Rocky Gerung Yakin Mahfud MD akan Gabung KAMI, Bahkan Jadi Deklarator Bersama Eks Panglima TNI

 Jokowi Beri Peringatan ke PNS, TNI dan Polri, Singgung Politik Identitas di Pilkada Serentak 2020

 Blak-Blakan, Eks Istri Kajati Jawa Barat Bongkar Masa Lalu Jaksa Pinangki, Minta Tinggalkan Suaminya

 Menegangkan, Live Streaming Kroasia vs Timnas U-19, Striker Indonesia Bocorkan Pesan Shin Tae-yong

"Sampai hari ini ibu kota negara programnya masih di hold (tunda)," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa di ruang rapat KK 1 DPR, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Meski terjadi penundaan pembangunan, kata Suharso, pemerintah tetap melanjutkan segala persiapan terkait pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Kami tetap melanjutkan masterplan, dan pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga, seperti Samarinda dan Balikpapan," ucap Suharso.

Diketahui, Kementerian PPN/Bappenas mengusulkan pagu anggaran 2021 sebesar Rp 1,7 triliun atau naik sekitar Rp 240 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,5 triliun.

 Jokowi Lanjutkan Kartu Prakerja, BLT BPJS, Bantuan UMKM dan Bansos Tunai 2021, Cara Daftarnya Mudah

Alokasi anggaran dukungan untuk tim komunikasi dan koordinasi rencana strategis ibu kota negara masuk dalam program perencanaan pembangunan nasional yang dialokasikan sekitar Rp 831,40 miliar.

(TribunKaltara.com/Amiruddin)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved