Ketua Tim Pemenangan Paslon Pilkada Bontang Kecewa, Buat Keputusan Sepihak, Sebut KPU tak Matang

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kekecewaan jadi buntut penundaan Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020, Sabtu (31/10/2020).

Hal itu lahir dari masing-masing Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon (Paslon) yang berlaga di Pilkada Bontang.

Bahkan mereka menyebut KPU Bontang sebagai penyelenggara kurang matang dalam merencanakan tahapan Pilkada. Padahal, poster dan flyer sudah tersebar di berbagai platform media sosial.

"Sebetulmya kami gak melihat untung rugi (penundaan). Kami ingin petugas-petugas (KPU) netral. Kami akan mengevaluasi perkembangannya," kata Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 1, H Maming saat dikonfirmasi lewat sambungan seluler.

Baca Juga: Pria 17 Tahun di Surabaya Berbuat Amoral, Merekam Ibu Muda yang Sedang Mandi Pakai Handphone

Baca Juga: Pelanggaran di Laut Natuna Mulai Marak, Sejak 5 Bulan Terakhir Sering Ada Kapal Vietnam Mencuri Ikan

Lebih lanjut, paslon Basri-Najirah pada prinsipnya siap bertarung gagasan dan program pada Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020.

"Ya, kita menyayangkan. Namun, itu keputusan KPU. Tak bisa dipungkiri kami sudah susun jadwal sosialisasi, karena debat kita kosongkan. Namun, batal dilakukan," ungkapnya.

Belakangan diketahui, pihaknya telah menyampaikan nota keberatan kepada KPU Bontang sebagai penyelenggara. Lantaran khawatir dengan independensi, netralitas dan integritas KPU sebagai penyelenggara Pemilihan. Pihaknya mengaku telah mengumpulkan informasi bahwa ada indikasi petugas penyelengaraan Debat Kandidat Pilkada Bontang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Publik tentu menginginkan petugas yang tak berafiliasi dengan parpol. Sehingga berjalan dengan objektif dan netral," ujarnya.

Pihaknya mengaku tak menyangka nota keberatan yang disampaikan pihaknya, direspon dengan kebijakan penundaan.

"Kami komunikasi dengan baik sama KPU. Supaya semua netral dalam hal pelaksanaan tahapan," tuturnya.

Disinggung soal langkah meneruskan temuan ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Maming mengaku masih melihat perkembangan situasi ke depan.

"Kami ingin mulai dari penyelenggara. Bagaimana dikedepankan netralitas, karena yang pasti kami telah menemukan indikasi ke situ (tak netral)," ungkapnya.

"Kami tetapkan dengan tenggat waktu yang tak lama untuk lapor ke DKPP. Kami tak mau ada kegiatan yang tak netral," sambungnya.

Sementara Ketua Tim Pemenangan nomor urut 2, Agus Haris menyatakan kekecewaannya atas ditundanya Debat Pilkada Bontang 2020. Apalagi waktu tundanya juga belum jelas kapan.

Lebih-lebih, Agus Haris menyebut keputusan yang diambil KPU sepihak alias tak melibatkan Tim Pemenangan Paslon Neni-Joni.

"Respon dari tim lintas partai, menyesalkan penundaan sepihak. Mestinya dipanggol 2 tim paslon, untuk mendiskusikan hal itu, protes publik. Kalaupun nanti tetap ditunda, jadi kita tahu alasan mendasarnya," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Bontang itu juga menilai KPU sebagai penyelenggara tak matang dalam hal perencanaan. Padahal KPU sendiri telah menyatakan bahwa mereka tak melanggar regulasi sesuai PKPU.

"Kami menilai KPU ini tidak matang dalam merencanakan sesuatu. Tak menghitung dampak keputusan itu. Tak dihitung dengan dibatalkan sepihak. Jelas kami kecewa. Apalagi Menunda tanpa ada kepastian," ungkapnya.

Menurutnya, bukan substansial apabila yang menjadi dasar penundaan adalah polemik moderator dan lembaga penyiaran.

"Kan, tidak bisa PKTv mengintervensi muatan materi debat. Sudah ada tim penyusun, ada tim independen. Mereka jelas steril daripada titipan pertanyaan," ujarnya.

Bagi politisi Gerindra Bontang, sarana debat kandidat jadi ajang penyampaian visi dan program paslon kepada masyarakat. Ia jadi salah satu sarana menguji gagasan kedua kandidat, siapa yang paling siap bertanggungjawab memimpin Bontang 3,5 tahun ke depan.

"Sejak dari dulu paslon nomor 2, siap, tak perlu sampaikan visi misi. Tinggal mengurai program yang telah dilaksanakan, dan meningkatkan yang kurang," jelasnya.

"Karena kami merasa lebih baik, jelas kami dirugikan," tambahnya.

Batal Digelar Hari Ini

Berita sebelumnya. Debat kandidat Pilkada Bontang 2020 batal digelar, Sabtu (31/10/2020).

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Bontang, Erwin ST saat melakukan konferensi pers di salah satu kafe di Jalan Patimura, Bontang, Kalimantan Timur.

Debat kandidat perdana yang bakal mempertemukan pasangan calon Pilkada Bontang, Basri-Najiran dan Neni-Joni terpaksa ditunda lantaran jelang penyelenggaraan menuai polemik publik.

Beberapa pihak menuding KPU sebagai penyelenggara Pemilihan tak netral dalam penyelenggaraan debat publik Pilkada Bontang 2020.

Lantaran melakukan penunjukan lembaga penyiaran dan moderator yang berafiliasi dengan partai politik tertentu.

Isu tersebut ramai diperbincangkan warga Bontang, hingga ke platform media sosial Kota Bontang.

Merespons hal tersebut, KPU Bontang melalui Erwin ST menyatakan bahwa penyelenggaran Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020 ditunda hingga waktu yang tak ditentukan.

"Dengan gejolak sekarang, memang agak berat. Kenapa kami tunda, pertimbangan aspek sosial. Kami harus perhatikan, jangan sampai pihak-pihak ada yang merasa kami tak melakukan secara adil debat ini," ungkap Erwin.

Lebih lanjut, Erwin mengaku ambil jalan tengah untuk meredam polemik yang  telah menguap di publik saat ini.

"Kami mencoba ambil jalan tengah. Namun, apa yang kami lakukan saat ini, pasti ada yang tak puas. Tapi itulah jalan terbaik yang kami lakukan," ujarnya.

Dia menambahkan, KPU dalam waktu dekat bakal berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan penjadwalan ulang agenda tahapan Debat Kandidat Pilkada Bontang yang seyogyanya digelar pada hari ini, Sabtu (31/10/2020).

"Kami bakal koordinasi ke Samarinda. Agar kami bisa re-schedule ulang jadwal yang tertunda saat ini," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, tahapan debat kandidat terbuka Pilkada Bontang 2020 menuai polemik.

KPU Bontang sebagai lembaga penyelenggara pemilihan diragukan independensi dan kredibilitasnya.

Usai salah satu tim pemenangan salah satu calon melayangkan nota keberatan kepada KPU Bontang atas penyelenggaraan debat yang terindikasi tak netral.

Lantaran moderator dan direktur lembaga penyiaran diduga berafiliasi dengan partai politik.

"Tugas KPU memastikan setiap tahapan adil, kredibel, dan independen. Juga meyakinkan masyarakat,” kata Sekretaris Tim Pemenangan Basri-Najirah, Abdul Haris.

Sebagai gambaran permasalahan, moderator debat publik yang dipercaya KPU memoderasi jalannya debat, Nirmala Sari memiliki rekam jejak pernah menjadi calon legislatif dari Partai Hanura Dapil Samarinda pada Pileg 2018.

Status tersebut jadi perdebatan berbagai pihak, terkait mempertanyakan status keanggotaan partai yang bersangkutan.

Namun, pihak KPU saat dikonfirmasi memastikan Nirmala Sari telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik.

Ia menunjukkan bukti surat pernyataan yang diterima KPU.

Belakangan diketahui, Nirmala menerima tawaran pekerjaan sebagai moderator dari pihak penyelenggara (event organizer) Debat Kandidat Pilkada Bontang 2020.

Sebagai informasi, perempuan berparas cantik ini bukan orang baru bagi publik Kaltim.

Nirmala Sari pernah menyandang status sebagai Putri Batik 2014, Duta Wisata Kaltim 2015 dan Putri Bahari Indonesia Perwakilan Kaltim pada 2015.

Dara manis kelahiran Sangatta 28 Oktober 1993 itu pernah menjadi reporter televisi nasional yang bertugas di Kaltim.

Pada pemilihan legislatif 2019, Nirmala jadi caleg Partai Hanura untuk DPRD Kaltim.

Ia maju di Daerah Pemilihan (Dapil) Samarinda, nomor urut 3.

Ketua KPU Bontang, Erwin menjamin pelaksanaan debat publik bakal dilakukan secara profesional dan adil.

Poster Debat Publik yang bergambar Nirmala Sari sebagai moderator ditarik oleh KPU.

Tak lama berselang muncul poster moderator baru, bernama Abdul Hakim yang digadang-gadang menjadi pengganti Nirmala Sari.

"Nanti siang konferensi pers. Ada klarifikasi dan penjelasan dari yang bersangkutan," kata Ketua KPU Bontang, Erwin, Sabtu (31/10/2020).

Selain itu, Tim Pemenangan pasangan calon nomor urut 1 melalui Abdul Haris meminta KPU Bontang menelusuri juga status Teguh Suharjono, direktur PKTv.

Stasiun televisi lokal yang menyiarkan debat kandidat Pilkada Bontang.

Lantaran beredar juga foto Teguh tengah mengikuti rapat konsolidasi Partai NasDem belum lama ini.

Untuk diketahui, NasDem merupakan salah satu partai pengusung paslon nomor urut 2, Neni-Joni di Pilkada Bontang.

“Berdasarkan postingan foto, yang kita terima itu kan, kejadiannya baru 20 Oktober lalu, artinya baru 10 hari ini,” beber Abdul Haris.

Lebih lanjut, kata Abdul Haris, independensi dan kredibilitas lembaga penyiaran patut dipertanyakan.

Terlebih, calon wakil walikota, Joni merupakan Ketua Nasdem Bontang.

“Kami meminta KPU mengevaluasi lembaga penyiaran," tegasnya.

Terpisah Direktur PKTv, Teguh menyatakan bahwa dirinya secara lisan telah menyampaikan pengunduran dirinya sebagai kader NasDem.

“Saya direkrut NasDem tanpa (diberi) KTA (kartu tanda anggota). Jadi saya keluar (dari NasDem) tidak menggunakan surat,” tuturnya.

Teguh mengaku sudah keluar dari keanggotaan Partai besutan Surya Paloh tersebut.

Disinggung soal dirinya dengan gestur salam 'dua jari', Teguh enggan berkomentar banyak.

Ia bakal melakukan koordinasi lebih lanjut dengan KPU Bontang.

Selain foto rapat konsolidasi, beredar pula foto Teguh, lengkap dengan jabatannya di NasDem Bontang sebagai Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik.

Baca juga: Pendaftaran Berakhir 2 November, Daftar Bantuan UKM dari Facebook, Dapat Bantuan Senilai Rp 31 Juta

Baca juga: Cara Bikin Bitterballen Sosis Super Enak, Sangat Cocok Jadi Menu Sarapan di Akhir Pekan

Baca juga: Viral! Gara-gara Mobil Rusak, Sopir Taksi Online Antar Penumpangnya Pakai Bus Besar Sampai ke Rumah

Dalam foto tersebut tertulis dukungan kepada paslon nomor urut 02.

"Nah itu kan, partai kalau ada simpatisan dan kader, yah suka posting. Padahal kan aku sudah keluar," tuturnya.

Ketua KPU Bontang, Erwin menegaskan bahwa Direktur PKTv tidak tercatat dalam tim pemenangan Neni-Joni.

“Saya sudah cek,” tegasnya.

Disinggung terkait status sebagai pengurus Nasdem, Erwin menerima klarifikasi dari yang bersangkutan, bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari partai Nasdem.

“Tidak ada suratnya, cuma dia ngomong kalau sudah mundur,” ucapnya.

(Tribunkaltim.co/Fachri)